Perairan Pantai Indah Kiat Cilegon Banten pagi hari itu, Selasa (3/10/2017), pecah oleh suara dentuman meriam. Deretan kapal perang dengan bendera merah putih terpancang di atasnya, tak hentinya memuntahkan meriam.

Dentuman meriam di ujung barat Pulau Jawa itu bukan penanda adanya perang di bumi Nusantara. Kegiatan itu merupakan rangkaian geladi bersih demo tempur laut menyambut hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2017.

Puncak peringatan hari ulang tahun TNI kini dipusatkan di dermaga PT Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten. Upacara peringatan sekaligus unjuk kekuatan TNI pernah digelar di lokasi sama pada 2015.

Pada acara itu, semua sistem kesenjataan utama TNI dipamerkan kepada masyarakat umum. Personel dari tiga matra laut, udara dan darat diturunkan. Unjuk kekuatan di Cilegon menjadi ajang tentara Indonesia memamerkan kegagahannya.

Gagahnya tentara Indonesia itu tergambar dalam indeks kekuatan militer yang disusun Global Firepower (GFP) 2017, situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia.

Indonesia berada di urutan 14 dunia dari 133 negara, di atas Israel. Membanggakan. Apalagi di tingkat Asia Tenggara, GFP menempatkan kekuatan militer Indonesia menjadi nomor satu.

Indeks kekuatan militer dunia memang layak membuat dada bangsa Indonesia membusung. Tapi tunggu dulu. GFP memasukkan 44 indikator untuk mengukur kekuatan militer, belum lagi indikator yang tidak dipublikasikan Global Firepower.

Indikator penilaian antara lain jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah peralatan militer, cadangan energi, konsumsi BBM, utang luar negeri, pendapatan per kapita, dan banyak pengukur lainnya.

Kemampuan sebuah negara mengembangkan dan memiliki persenjataan nuklir tidak termasuk unsur penilaian.

Semua penilaian GFP itu menunjukkan kemampuan negara jika terjadi perang semesta yang mengerahkan semua kekuatan pertahanan militer dan bukan militer.

Indonesia telah mengantisipasi perang semesta melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Peraturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Agustus 2015.

Dalam lampiran Perpres disebutkan, pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Dalam konteks pertahanan atau perang semesta itulah indeks Indonesia melejit dalam penilaian Global Firepower.

Lokadata.beritagar.id memperincikan lagi indikator yang menyusun indeks kekuatan militer Indonesia itu. Apa yang membuat kekuatan militer Indonesia diperhitungkan?

Indonesia berada di urutan atas, paling tidak 10 besar dunia, karena mayoritas didorong oleh kategori nonmiliter (faktor pendukung strategis). Misalnya, aspek geografi dengan panjang garis pantai dan sumber daya manusia dengan penduduk cukup umur untuk militer.

Di sisi lain, Indonesia justru keteteran dibandingkan negara lain, termasuk di Asia Tenggara, misalnya, jumlah militer aktif. Berdasarkan data Global Firepower, jumlah tentara aktif Indonesia berada di urutan kedua terbanyak di Asia Tenggara di bawah Vietnam.

Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, militer aktif Indonesia berada di urutan terbawah (0,17 persen), sama dengan Filipina. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 258 juta, sedangkan personel tentara aktif hanya 400-an ribu.

Jumlah tentara di Indonesia itu belum termasuk kemampuan kemiliteran. Pengamat pertahanan dari Universitas Padjadjaran, Muradi menyatakan ada kesenjangan keahlian atau kompetensi di antara tentara.

"Dari total tentara aktif itu, paling hanya 20 persen yang berkualitas, sisanya lebih banyak berfungsi untuk mobilisasi," ujar Muradi kepada Beritagar.id.

Beranjak ke alat utama sistem persenjataan utama. Indonesia sebagai negara maritim, unggul dalam jumlah peralatan di matra laut ketimbang negara Asia Tenggara lain. Indonesia kalah jumlah alutsista dibandingkan Vietnam untuk matra darat dan Thailand untuk matra udara.

Data jumlah itu belum masuk penilaian kualitas atau kinerja peralatannya. Peralatan utama sistem persenjataan di Indonesia tergolong tua, dia atas 30 tahun. Saking tuanya, seringkali terdengar gurauan prajurit muda memanggil persenjataannya dengan sebutan "om".

"Jadi, kalau melihat postur militer kita sekarang ini belum terlalu membanggakan," kata Muradi.

Upaya memoles kemampuan militer memerlukan dukungan dana tak sedikit. Sebuah negara biasanya menganggarkan dana pertahanan minimal 2 persen persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data GFP, anggaran pertahanan Indonesia berada di urutan kedua setelah Singapura. Tahun 2017 ini, Kementerian Pertahanan mendapat kucuran Rp108 triliun, alokasi anggaran terbesar dalam belanja Kementerian/Lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Dana Rp108 triliun terlihat besar, tetapi angka itu menjadi sangat kecil ketika dibandingkan dengan PDB serta kebutuhan tentara di Indonesia. Anggaran kemenhan itu setara dengan 0,8 persen dari PDB, masih jauh dari standar minimal.

Ketika masa kampanye, Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa anggaran TNI harus mencapai 1,5 persen dari PDB. Indonesia sebagai negara besar, kata Muradi, seharusnya bisa menganggarkan dana pertahanan sampai 4,5 persen dari PDB atau sekitar Rp300-an triliun.