[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM





Harga BBM Naik, Mahasiswa Islam & Kristen Turun ke Jalan
Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia turun ke jalan dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi unjuk rasa ini dimulai sejak tengah malam setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM secara resmi.

Di Bogor, Jawa Barat, unjuk rasa mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun diwarnai dengan penghadangan sejumlah mobil dan membakar ban. Mereka memusatkan aksi di Jalan Solis Iskandar, depan kampus Universitas Abdullah Bin Nuh. Aksi ini membuat arus lalu lintas terganggu.

Di Sleman, Yogyakarta, puluhan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Pengunjuk rasa yang berasal dari Liga Manasiswa Nasional Demokratik, Himpunan Mahasiswa Islam, dan elemen mahasiswa lainnya membentuk lingkaran di tengah jalan sehingga menutup akses lalu lintas dari segala arah. Kemudian, mereka menyampaikan orasi menanggapi kebijalkan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Di Ibu Kota, belasan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta juga turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM. Mereka memilih Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, sebagai lokasi aksi. Selain berorasi, para aktivis GMKI juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan serta membakar kayu dan ban. Mereka juga berencana melakukan aksi lanjutan dengan menggandeng organisasi mahasiswa lain.

Mahasiswa di berbagai daerah ini sepakat, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok.

Seperti diketahui, tadi malam pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000. Terhitung mulai Selasa pukul 00.00 (18/11), harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan harga solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Usai pengumuman kenaikan harga BBM, antrian pembelian BBM di sejumlah SPBU mengular.

Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM dimaksudkan untuk mengubah subsidi BBM yang bersifat konsumtif menjadi produktif. Untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM, pemerintah memberikan kompensasi berupa Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
CLOSE TO ETERNITY

Tolak Harga BBM Naik, Sejumlah OKP dan BEM Jayapura demo besar besaran
JAYAPURA–Aksi penolakan kenaikan harga BBM masih berlanjut. Bahkan sesuai rencana, Senin (24/11) sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura akan melakukan aksi demo damai untuk menolak kenaikan harga BBM. Pemuda melihat bahwa sejatinya masih ada opsi lain yang lebih bijak yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menyengsarakan rakyat banyak. Opsi yang dimaksud adalah bagaimana menumpas dan memberantas pejabat korup yang selama ini meraup uang rakyat miliaran rupiah. Termasuk membersihkan mafia migas yang selama ini dijadikan biang naiknya harga BBM.
“Kami anggap seperti itu, tidak harus dengan menaikkan harga BBM yang akhirnya berdampak ke seluruh sendi masyarakat,” kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Papua, Basri La Ndika saat memberikan keterangan pers di Sekretariat GMKI Jayapura , di Padang Bulan, Jumat (21/11). Dari keterangan pers ini, kelompok pemuda lainnya yakni Ketua PMKRI Jayapura, Simon P Bame, Ketua GMKI Jayapura Dance Marisan dan Ketua HMI Cabang Jayapura, Narsul juga sependapat bahwa dari kenaikan BBM ini yang paling terkena dampak adalah masyarakat kecil. Pejabat seperti DPR Papua maupun di lembaga ekskutif diyakini tidak terlalu terkena dampak sehingga bisa memberikan statemen untuk tidak reaktif mensikapi kenaikan harga BBM.
“Kami anggap Presiden dan Wakil Presiden harus bertanggungjawab soal ini, khususnya masyarakat Papua. Bila mengatakan ada sejumlah kartu sakti, kami pikir ini juga belum bisa diterapkan secara baik di Papua,” katanya. “Yang jelas kami berharap dukungan masyarakat ikut andil dalam aksi demo damai Senin pekan depan,” pungkas Simon diiyakan ketua lainnya. Sementara terkait kenaikan harga BBM ditanggapo oleh salah satu akademisi Uncen, Martinus Solossa. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Pembantu Rektor II Uncen ini aksi demo dianggap tidak akan menyelesaikan persoalan. “Selalu saya sampaikan ke mahasiswa demo itu harus memiliki konsep dan disampaikan ke forum agar ada solusi. Jangan tanpa kosep yang jelas,” kata Solossa melalui ponselnya.
Ia menyarankan ke pemerintah agar intens memonitor agar kenaikan harga tidak terlalu melilit leher. Paling tidak seimbang dengan kenaikan harga BBM yakni Rp 2000. “Logikanya seperti ittu, sekarang perliterkan naik Rp 2000 jadi barang-barang lain juga jangan sampai terlalu tinggi di tas Rp 2000. Contoh naik Rp 10.000 atau Rp 50.000. Misalnya semen harga Rp 85.000 jangan dinaikkan menjadi Rp 95.000 atau Rp 100.000. Paling tidak naiknya hanya Rp 87.000 dan pendapat saya pemerintah harus secepatnya melakukan kajian ini,” imbuhnya.
Pandangan lain disampaikan Dekan FKIP, Uncen, Nomensen Mambraku. Menurutnya, kenaikan harga BBM ini lahir dari salah satu fungsi partai politik yang ikut menentukan kebijakan umum. Bila ini dilakukan pasti akan terjadi benturan di masyarakat bawa. Namun menurut Nomensen publik juga perlu melihat bahwa ada subsidi silang yang kelebihannya berkisar Rp 100 triliun lebih dan bisa dipakai untuk infrastruktur, membiayai program pendidikan maupun kesehatan. “Memang begitu dikenakan ya kita langsung kena dampaknya, saya pikir ini lebih pada psiko politik ekonomi saja. Ini hanya persoalan sesaat dan terlihat jika rakyat lebih banyak diam,” jelasnya.
Namun menurut Nomensen bila memang ada mafia Migas seperti yang disebutkan oleh presiden maka harus dicaritahu apaklah di Papua ada? siapa pelakunya dan dimana saja, apakah bersembunyi di belakang regulasi atau dibalik percaturan ekonomi. “Itu harus dicari dan aparat penegak hukum yang harus mengungkap soal mafia migas ini,” imbuhnya.

sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw mempersilahkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk melakukan aksi penolakan atau penerimaan terkait kenaikan BBM. Namun demikian, pihaknya tidak ingin adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa sehingga menyebabkan bentrok dengan pihak keamanan sebagaimana yang terjadi di Dogiyai.
Menurut Wakapolda, seluruh proses kenaikan BBM pasti sudah di pikirkan matang-matang oleh pemerintah dari semua aspek strategis. Dengan konsekuensi bagaimanapun, BBM sudah naik dan tidak mungkin akan turun seketika. Menurut Wakapolda, masyarakat memang harus lebih bersabar dalam persoalan ini sembari melihat kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Biasanya ada perimbangan dari pemerintah, jadi dinaikkan BBM biasanya ada kenaikan dalam pelayanan sosial, apakah itu pendidikan atau kesehatan. Jadi ini kepentingannya kan sudah dikaji oleh pemerintah mengenai subsidi itu,”kata Wakapolda kepada Cenderawasih Pos beberapa waktu terakhir.
Mengenai adanya anarkisme yang dilakukan oleh massa yang aksi di Terminal Expo misalnya, Wakapolda juga menyayangkannya. Bagaimana sekelompok masyarakat dapat memalang jalan dengan membakar ban sehingga warga yang hendak beraktivitas tidak bisa melakukannya dengan normal.
“Protes itu silahkan, itu menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak menerima terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tapi itu semua harus dilakukan dalam batasan wajar, normatif, tidak usah bakar-bakar, sampai memalang jalan itu merugikan masyarakat lainnya,”tegasnya.(ade/rib/tho)
CLOSE TO ETERNITY

Aksi Mahasiswa (Islam, Kristen & Hindu) Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Merdeka
Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi terus mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, Koalisi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta kemarin.

Massa dari gabungan organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai bahwa kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Taufan Putra Revolusi, Ketua Hikmah DPP IMM mengatakan aksi unjuk rasa ini mendesak pemerintah untuk kedaulan energi nasional. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM ini merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan akan kepentingan korporasi.
CLOSE TO ETERNITY

GMKI Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa dini hari.

"Kami menolak kenaikan harga BBM, dan sangat menyayangkan tidak adanya solusi yang konkrit dari pemerintah atas hal ini," kata Humas GMKI Jakarta Wira.

Dari pantauan Antara, unjuk rasa yang digelar tepat di depan Sekretariat GMKI Jakarta ini berlangsung sekitar satu jam, dan berakhir sekitar pukul 00.20 WIB.

Dalam aksinya, para anggota GMKI ini selain menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, juga melakukan pembakaran kayu dan ban.

Para pengunjuk rasa berencana untuk melakukan aksi lanjutan. "Kami akan mengkoordinasikan aksi lanjutan terkait penolakan kenaikan harga BBM dengan organisasi lain," ujar Wira.

Belasan polisi dari Polsek Senen terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan demonstrasi yang berakhir damai ini.

Akibat unjuk rasa tersebut, arus lalu lintas kendaraan yang mengarah ke kawasan Matraman agak tersendat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter, serta solar dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter, yang berlaku sejak Selasa (18/11) pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka program pengalihan belanja subsidi yang selama ini bersifat konsumtif kepada sektor produktif, agar pemerintah memiliki dana untuk program pembangunan seperti belanja infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan. (ant/mar)
CLOSE TO ETERNITY

GMKI Ancam Turun Kejalan Soal Pencabutan Subsidi BBM
Keputusan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum (Ketum) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ayub Manuel, menurutnya seharusnya Jokowi menunda pencabutan subsidi tersebut setidaknya sampai awal 2015, karena antisipasinya belum siap.

“Pemerintah harus mempersiapkan perangkat peralihan subsidi kepada masyarakat berjalan mulus sebelum mencabut subsidi BBM,” tegas Ayub, seperti ditulis Okezone, pada Sabtu (22/11/2014).

GMKI Ancam Turun Kejalan Soal Pencabutan Subsidi BBM

Belum adanya persiapan yang matang, bisa membuat daya beli masyarakat turun. “Dampak inflasi pencabutan subsidi BBM tentu dirasakan masyarakat ekonomi rendah,” tuturnya.

Ayub juga menyanyangkan langkah Pemerintah yang baru berjalan beberapa bulan saja sudah menaikkan harga BBM yang bisa membuat warga kecewa.

“Belum genap dua bulan pemerintah sudah mencabut subsidi BBM. Ini merupakan kado pahit yang harus diemban masyarakat setelah Jokowi melakukan lawatan luar negerinya,” tandanya.

Apalagi Konpensasi pencabutan subsidi BBM tidak dirasakan semua masyarakat bawah. “Program kartu sakti Jokowi masih menyentuh 19 kabupaten/kota di Indonesia. Hanya menyentuh lima juta orang, jauh dari angka masyarakat ekonomi bawah,” keluhnya.

Kedepan nya, seluruh kader GMKI yang tersebar di seluruh Indonesia akan turun kejalan guna menyerukan pembatalan pencabutan subsidi BBM. “Kader GMKI di seluruh Indonesia harus memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah yang tidak amanah terhadap rakyat,” ancamnya.

Ketua GMKI juga menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa saja dibubarkan karena tidak bisa membawa aspirasi rakyat, justru mereka lebih disibukkan dengan urusan rebutan jabatan masing-masing.
CLOSE TO ETERNITY





[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

CLOSE TO ETERNITY