[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM





JK Yakin Demo Kenaikan Harga BBM Hanya Sepekan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan para pengusaha Uni Eropa bahwa aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak berlangsung lama. Ia menyebut, aksi penolakan masyarakat akan berakhir dalam sepekan.

"Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," kata JK dalam acara European Union-Indonesia Business Dialogue di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (19/11/2014).

JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang populer. Namun, Pemerintah harus mengambil kebijakan tersebut karena neraca APBN defisit bertahun-tahun akibat subsidi di berbagai sektor yang kurang efektif.

Dengan mengurangi subsidi untuk BBM, kata JK, Pemerintah bisa semakin efektif dalam mengelola anggaran sehingga lebih mudah pula bekerjasama dengan investor.

"Lebih efektif dalam membangun infrasturktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor, karena pemerintahan yang efektif," ucap politisi senior Partai Golkar itu.

Selain mempermudah para investor, JK menyatakan bahwa pemerintahan akan menyederhanakan birokrasi perizinan. Ditargetkan, dalam beberapa bulan ke depan Pemerintah selesai membangun pelayanan izin terpadu satu pintu.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan campur tangan investor dalam mewujudkan program pengadaan listrik 35.000 megawatt.

"Kami butuh lebih banyak infrastruktur, listrik 35.000 megawatt, 40 miliar dollar AS setiap lima tahunnya. Pemerintah akan menawarkan kepada swasta dan kerjasama pemerintah swasta (KPS)" ucap JK.

JK juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik untuk investasi. Angka ekspor barang Indonesia ke Uni Eropa lebih banyak dibandingkan impor. Apalagi, Indonesia memiliki penduduk dalam jumlah besar sehingga baik untuk perkembangan pasar.

“Lihat Siemens, Unilever dan lain-lain yang berkembang bagus. Dan kenapa itu lah saya yakin akan berkembang bisnis di sini dengan baik, ditambah lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk tinggi dan sehingga bagus sebagai konsumen," kata JK.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Demokrat: Kenaikan Harga BBM Titipan Pihak Asing
"Ini agar usaha mereka di Indonesia lebih kompetitif."
Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Herman Khaeron, Rabu 19 November 2014, menilai kebijakan pemerintah Kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan bagian dari titipan kepentingan asing.

Menurut Herman, kenaikan harga BBM subsidi justru akan melemahkan daya saing Pertamina melawan kompetitor asing yang beroperasi di Indonesia.

"Saya heran dengan kebijakan presiden Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang begitu semangatnya menaikkan harga BBM dikala semua indikator normal, bahkan Harga minyak dunia sedang turun di posisi US$80 per barel. Harga ini jauh dibawah asumsi dalam APBN-P 2014 sebesar US$105 per barel," ujar Herman di Gedung DPR RI, Jakarta.

Langkah ini, ia melanjutkan, mendekatkan harga BBM bersubsidi kepada harga keekonomian pasar, sesuai harapan para pengusaha BBM hilir. Sebagaimana diketahui, kompetitor asing selama ini kewalahan menumbangkan dominasi Pertamina dalam penjualan BBM di Tanah Air. Karena ada subsidi, produk Pertamina tidak bisa bersaing dengan BBM yang dijual kompetitor asing.

"Jangan sampai kenaikan BBM ini juga adalah pesanan SPBU asing dan pesanan negara-negara kapitalis lain agar usaha mereka di Indonesia lebih kompetitif, tetapi pada saat yang sama kebijakan ini membebani rakyat," kata Herman.

Menurut Herman, beban masyarakat saat ini sangat berat. Di mana efek kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) belum selesai kemudian ditambah beban kenaikan harga BBM subsidi.

"Kita masih ingat bahwa baru saja rakyat juga dibebani oleh kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik, yang dalam terori ekonomi pasti berefek domino, berpengaruh terhadap sendi perekonomian lainnya," kata Herman.

Ketua DPP partai Demokrat ini juga tidak melihat program yang jelas dari Jokowi untuk mengantisipasi dampak langsung inflasi akibat kebijakan menaikkan harga BBM ini di masyarakat.

"Semestinya untuk menaikan harga BBM di sertai langkah-langkah pasti. Antisipasi berbagai kemungkinan yang diakibatkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu," katanya. (ren)
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Herman Khaeron curiga, kenaikan BBM subsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pesanan SPBU asing. Hal ini dilakukan agar harga BBM lokal dengan asing bisa kompetitif, jika subsidi BBM dikurangi pemerintah.

Herman merasa heran dengan penarikan subsidi BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebab, harga minyak dunia sedang turun di bawah asumsi batas subsidi yakni USD 105 per barel. Minyak dunia saat ini di bawah USD 80 per barel.

"Kemudian kita masih ingat bahwa baru saja rakyat juga dibebani oleh kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik, yang dalam teori ekonomi pasti berefek domino, berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian lainnya," kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Herman yakin, kenaikan BBM ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Karena, Wakil Ketua Komisi IV DPR bidang pangan dan pertanian ini menyatakan bahwa biaya hidup rakyat semakin meningkat dengan adanya kenaikan BBM.

"Dampak yang ditimbulkannya juga jelas bahwa kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga-harga lainnya termasuk biaya transportasi, harga pangan, biaya bertani semakin meningkat, biaya nelayan melaut naik, dan secara umum beban hidup masyarakat dipastikan meningkat, dan dapat dipastikan pula jumlah rakyat miskin akan meningkat," imbuhnya.

Dia pun mempertanyakan, apa sebetulnya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah atas kenaikan BBM ini. Dia menyayangkan jika Jokowi tak beri kompensasi terhadap rakyat miskin.

"Semestinya untuk menaikkan harga BBM, disertai langkah-langkah pasti antisipasi berbagai kemungkinan yang diakibatkannya termasuk program perlindungan dan kompensasi untuk rakyat miskin dan kurang mampu. Jangan sampai kenaikan BBM ini juga adalah pesanan SPBU asing dan pesanan negara-negara kapitalis, agar usaha mereka di Indonesia lebih kompetitif, tetapi pada saat yang sama kebijakan ini membebani rakyat," pungkasnya.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE





[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

Did U??