[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM





Wali kota Solo tandatangani sikap tolak kenaikan harga BBM
Aksi penolakan kenaikan harga BBM dilakukan oleh ratusan sopir dan pengusaha angkutan umum di Balai Kota Solo, Rabu (19/11). Di tempat tersebut mereka menemui Wali Kota FX Hadi Rudyatmo dan meminta menandatangani surat tuntutan yang berisi sikap penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

Sementara itu puluhan angkutan umum perwakilan dari anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Solo, diparkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman di depan Balai Kota Solo. Dengan membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan "Kembalikan Subsidi BBM angkutan Umum" serta "Jangan Biarkan Transportasi Umum Gulung Tikar". Dalam aksi itu mereka berorasi menuntut kompensasi atas kenaikan harga BBM.

"Kami minta agar subsidi BBM untuk transportasi umum, kalaupun BBM tetap naik kami minta insentif untuk angkutan umum. Insentif bisa dalam bentuk memberikan kemudahan untuk harga spare part. Saat ini saja, harga spare part sudah mengalami kenaikan lima hingga 10 persen," ujar Ketua Organda Solo Joko Suprapto yang juga koordinator aksi.

Kedatangan mereka langsung disambut Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Ia menegaskan pihaknya mendukung sikap penolakan Organda terkait kenaikan harga BBM tersebut. Menurut Rudy, sikapnya selama ini sudah jelas bahkan sebelum kenaikan harga BBM jadi dilakukan.

"Dari awal saya sudah menegaskan menolak kenaikan BBM. Bahkan sejak baru menjadi rencana," kata Rudy di hadapan para demonstran.

Kepada pendemo Rudy mengatakan pernyataan tersebut merupakan sikap secara pribadi. Namun tentunya jabatan sebagai wali kota juga tetap melekat. Dia mengaku tidak takut jika dijatuhi sanksi oleh Menteri Dalam Negeri lantaran menolak kebijakan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy lalu ikut menandatangani pernyataan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM premium dan solar itu.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Tolak Kenaikan BBM, Effendi Simbolon Siap Dipecat PDIP
Politikus PDIP, Effendi Simbolon tetap konsisten menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahkan, Effendi siap jika harus dipecat dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

"Saya kan cuma outsourcing di PDIP. Kapan di hire kapan dipecat. Anytime, bisa putus hubungan kerja. Bagi saya, yang penting anak-anak saya tidak akan dipermalukan oleh ayahnya," katanya ketika disinggung soal luluhnya sikap Rieke Dyah Pitaloka atas kenaikkan harga BBM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurut Effendi, pihaknya sebagai legislator yang dua periode bertugas di komisi energi telah berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyikapi persoalan BBM, tetapi suaranya justru tidak didengar. Alhasil, dia pun menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan Presiden dengan menaikkan harga BBM.

"Saya tentu sebagai anggota DPR sangat menyesalkan dan minta maaf kepada konstituen saya telah melukai hati mereka. Saya doakan agar Tuhan mengampuni mereka," tuturnya.

"Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia. Jadi sangat liberal negeri kita. Jauh panggang dari api. Kalau kabinet ini bukan presidennya dari PDIP, bagi saya mungkin biasa aja ya. Tapi ternyata... Saya kecewa," imbuhnya.

Effendi justru menyinggung kedudukan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri ESDM Sudirman Said, dan kroninya adalah biang keladi dari melonjaknya harga BBM.

"Mereka biang keladinya semua. Bagaimana seorang Faisal Basri yang antinasionalis, kemudian jadi ketua komite yang notabene di bawah Sudirman Said yang kacungnya liberal juga," pungkasnya.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Jokowi Sudah Lupa, Saat Jabat Walikota Solo Tolak Kenaikan BBM & BLT / BLSM
Partai Gerindra menyatakan penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kenaikan itu dilakukan Jokowi saat harga minyak dunia sedang turun.

"Pandangan Fraksi Gerindra, keputusan tersebut tidak tepat waktunya. Keputusan tersebut adalah keputusan yang jauh dari harapan dengan apa yang dijanjikan Presiden Jokowi dalam kampanyenya," kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dalam konferensi persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Dia menambahkan, berbagai negara di dunia saat ini tengah menurunkan harga BBM. Namun berbeda dengan Indonesia yang justru malah menaikkan harga BBM

"Waktu tahun 2012 ada Wali Kota Solo menolak kenaikan BBM, namanya Joko Widodo, bahkan Wali Kota Solo itu menolak BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Kami harap Presiden Jokowi mendengar keberatan-keberatan masyarakat itu, kami ingin mengetuk hati beliau waktu jadi wali kota," ungkapnya.

Muzani berharap Presiden Jokowi mengingat kembali ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo yang tidak menyetujui dengan kenaikan BBM. Karena kenyataannya setelah menjabat sebagai presiden yang belum genap satu bulan, Jokowi justru malah menaikkan harga BBM.

"Setelah 28 hari jadi Presiden Indonesia, Jokowi memberi keputusan yang mengejutkan masyarakat Indonesia. Memberikan keputusan dalam pandangan masyarakat, harapannya memberi penghidupan lebih baik, Presiden Jokowi justru mengambil keputusan naikkan harga minyak," tandasnya. [ton]
[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2155750/gerindra-ingin-jokowi-ingat-saat-menjabat-walikota#.VGybh86e6i8"]PRECES MEAE non sunt DIGNAE[/URL]





[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

Ngerti??