lihat CVnya sebelum jadi wamen sih cuma masalah waktu doang ketangkap. wong nggak punya kompetensi atau prestasi apa2.
ini bukti ngomong itu gratis, tapi kerja itu susah. jangan pernah pilih orang macam ini karena beda omongan dengan tindakan.
kekeliruan kita itu ada sejarah resmi, padahal nggak usah. selain itu, kesalahan fatal di kita adalah penentuan pahlawan nasional harus usulan dari daerah. nggak heran orang yang jahat tapi berjuang untuk daerah aja bisa jadi pahlawan nasional. harusnya cukup aja jadi pahlawan daerah. pahlawan na...
problemnya itu anggota DPR kita kebanyakan jadi nggak ketauan mana yang kerja atau nggak. harusnya DPR cukup maksimal 100an orang aja, DPD dibubarkan aja, nggak ada guna. anggota DPR juga diwajibkan laporan rutin (bulanan & tahunan) di web resmi dengan format yang sudah ditentukan. presensi & vot...
sudah tua kayak biden. kerja nggak ada yang beres karena memang sepanjang karirnya cuma jadi anggota dewan.
sudah tua kayak biden. kerja nggak ada yang beres karena memang sepanjang karirnya cuma jadi anggota dewan.
kalau nggak ada acara beginian, itu daerah sama sekali nggak ada menarik2nya karena sejauh mata memandang itu cuma kebon sawit & HTI. lebih bagus itu acara dipindah aja ke daerah lain yang lebih bagus fasilitasnya, daerah itu difokuskan sebagai daerah industri aja.
menteri pendidikan yang nggak paham soal gizi & bisnis pangan ujug2 urus soal makanan. lagi ini siapa konsultannya sih sampai ada anggaran makan gratis di anggaran pendidikan?
alat tes PCR zaman covid sebetulnya bisa dipakai untuk tes kecocokan paternitas. cuma nggak ada yang mau kerjakan karena biaya nggak mahal tapi repot kalau sampai dipanggil sama polisi pas terjadi keributan.
pertanyaannya sederhana: seberapa banyak kontribusi negara terhadap keberhasilan tersebut? itu sudah. kalau nggak banyak kontribusinya, berarti tanpa negara pun orang2 itu bakal tetap berprestasi.
pasti menyesal nggak mau dieksekusi dari dulu2, sekarang kalau sampai dipaksa harus eksekusi, malah bisa hilang dari peredaran politik.
LMK itu hanya bisa menagih dengan bukti 2 hal: - surat kuasa dari pemilik hak cipta - bukti pelaku usaha menyetel lagu2 yang hak ciptanya dikuasakan pada LMK. penagihan ini kan sama kayak nagih utang, harus ada 2 dokumen: bukti utang & surat kuasa penagihan. itu sebab menyetel royalty free music
calon SJW, kuliah useless degree... tapi untuk protesnya yang sekarang, saya dukung, itu kenyataan. tapi ingat, situ juga bukan siapa2 kalau kita nggak memandang kakeknya.
pakar hukum kawe kayak begini. remisi itu hak napi. paham konsep pemasyarakatan nggak? kalau nggak usah ada remisi, minta ke DPR buat aturan khusus koruptor nggak bisa dapat remisi.
zaman perang sudah canggih, kita malah tambah infantri & kodam. tambah anggaran, yang ditambah bukannya kecanggihan teknologi, tapi malah tambah pasukan & fasilitas pejabatnya.
dokter spesialis nggak datang berhari2, tapi dokter jaga periksa bisa beberapa kali setiap hari, namanya juga di ICU. dokter jaga lapor ke dokter spesialis. kalau nggak ditangani, itu pasien yang masuk ICU sudah wafat dari kapan hari...
dana bantuan begini harus berbasis per kepala & ada audit dari BPK. kalau institusinya nggak siap dengan instrumen pelaporan keuangan yang jelas, nggak bisa terima. itu sudah.
jualan agama digoreng dadakan, gurih gurih nyoy... terima duit dari negara, harus siap diaudit BPK aja.
