negara nggak usah urusi agama. tempat ibadah pendiriannya cukup dengan perizinan yang sama dengan fasilitas sosial lain macam sekolah. tugas negara itu menjamin keamanan & penegakan hukum. perusakan di cidahu terjadi di depan mata petugas keamanan & nggak ada pelaku yang ditindak/ditangkap d
kalau logika dia begitu, ditunggu pengumpulan sumbangan & aksi demo berjilid2 untuk papua dari dia & kawan2nya.
itu beberapa mobil rusak bodinya, ikut diganti dong perbaikannya, wajib di bengkel resmi. dijamin biaya perbaikinya lebih mahal dari biaya perbaikan rumah.
provokatornya nggak ditangkap? hukuman sosial disuruh perbaiki kerusakan dengan tangan sendiri & jaga rumah itu selama 1 tahun lebih pas hukumannya.
yang diganti bukan cuma bangunan aja, tapi juga mobil2 yang dirusak. itu duit 100 juta dijamin nggak cukup karena perbaiki bodi mobil di beres mahal... yang rusak kayaknya lebih dari 5 mobil. ditambah harus biayai penggantian acara yang belum selesai + biaya konsultasi konseling/psikolog buat ana...
saya pernah tinggal di batam & tau daerah ini. ini kompleks orang2 minoritas, lumayan bagus. kayaknya ujug2 ada kayak begini ada pejabat beli rumah di sana & main perintah ke pengembang untuk bangun tempat ibadah buat dia, keluarga & pegawai2nya. pengembangnya serba salah, nggak dituruti
apa alasannya bela? kalau bela negara sendiri, jelas karena kita hidup di negara ini. wong orang yang sebangsa aja nggak dibela, malah dipersekusi, padahal tanpa mereka, pasti hidup kita jadi susah...
itu anggota dpr yang ahli sejarah sudah kritik. combo tuh, nggak diperhatikan juga? menterinya juga bukan ahli sejarah, apalagi jubirnya, nggak beda dengan kita. saya penggemar sejarah dari kecil, baca soal penulisan ulang itu ketawa aja. nggak guna... sekarang kita bisa minta AI tuliskan sejarah...
ini daerah agamis asal ex gubernur don panggul beras. tokoh agamanya ini pasti yang provokasi, tapi bakal 'aman'... yang kena ya orang2 yang terprovokasi aja. biar kapok, ini kalau dipenjara bagusnya disebar di indonesia timur aja biar ada cerita mereka 'dibina' oleh yang mereka
padahal, orang2 papua dukung israel itu nggak lebih karena mereka akan dukung apa yang jadi 'musuh' dari yang dianggap menindas mereka. mereka anggap orang2 jawa menindas mereka, lalu orang2 jawa juga pro palestina, maka mereka akan pro israel. ini alasan yang lebih kuat dari teori2 soa...
bagusnya pemilu itu 2x per 5 tahun dengan jarak waktu sama yaitu 2,5 tahun. betul sudah pas pemilu 1 itu pilpres pileg pusat digabung, habis itu 2,5 tahun kemudian pilkada + pileg daerah.
hati2 aja, lansia ada yang sudah wafat karena kena. dijaga aja buat yang punya lansia sih. mulai pakai masker lagi ah...
keracunan di mana2, evaluasi nggak ada, tapi malah terus tambah dapur yang standarnya nggak jelas... fail to plan, plan to fail.
mendaki gunung bukan main2, itu sudah. beberapa kali trekking naik gunung 2000an mdpl aja sering ketemu orang yang naik gunung pakai baju sepatu kayak mau ke mall bahkan ada yang pakai sendal jepit.
pajaknya nggak masalah, cuma 0.5% doang. problemnya nggak adil aja. banyak yang jualan di luar marketplace & kalau ada aturan begini, pasti banyak yang jualan sendiri lewat sosmed setelah dapat pelanggan dari marketplace. kuncinya pajak di kita itu harus pakai norma, langsung potong duit yg dite
harusnya naik lah jadi minimal 5rb, tanggung bener harganya. kalau soal PIK, sebetulnya tinggal buat perpanjangan kereta bandara aja ke PIK 2 & 1. lebih hemat dari buat jalur LRT/MRT/kereta yang baru.
