bermasalah sejak awal karena jauh dari rencana awal yang sebetulnya bisnis properti. ini akibat bisnis properti di tiongkok runtuh.
kompetensi jadi yang utama di atas ijazah. kalau sudah nggak kompeten, ada ijazah pun nggak guna kok. asli/palsu itu tergantung yang menerbitkan. kalau kata yang menerbitkan asli, mau omong apa? itu logikanya. yang menuduh yang harus buktikan itu palsu & sampai sekarang gagal kok.
zaman orba, semua mayoritas serba jepang. akhirnya biaya ekonomi tinggi karena wajib pakai semua dari sana & harganya mahal. nggak kapok? kalau secara hitungan bisnis, jelas tiongkok lebih unggul tawarannya dibanding jepang.
solusinya: semua harus kuliah walau cuma D1 sekalipun. karena yang dilihat cuma ijazah terakhir. bahkan di mayoritas perusahaan cuma ditanya pendidikan di atas SMA aja.
solusinya: semua harus kuliah walau cuma D1 sekalipun. karena yang dilihat cuma ijazah terakhir. bahkan di mayoritas perusahaan cuma ditanya pendidikan di atas SMA aja.
bagus kalau swasta bisa melebihi negeri, karena negeri itu pasti nggak efisien. di amrik juga kampus2 top itu semua swasta.
ini sindiran keras sebetulnya. kalau alasan kemanusiaan, di dalam negeri aja kita punya segudang masalah kemanusiaan. kenyataan, ini 100% isu agama. di barat coba gandeng ekstrim kiri, di sini ekstrim kiri nggak berani karena takut kena cap komunis.
pertama, ini makan gratis, hapus kata 'bergizi' karena status gizi-nya dipertanyakan, malah buat keracunan. apa ada pedoman berapa proteinnya per sajian? nggak usah omong mikronutrien. kedua, karena gratis, ekspektasi jadi rendah, enak buat dikorupsi. nggak bayar, nggak bisa protes. telan
ada izin bangunan itu tujuannya untuk keamanan pengguna. tapi biasanya pegawasnya sudah takut duluan kalau urusan dengan gedung punya keagamaan (mayoritas).
ngapain tentara aktif banyak2? yang harus diperbanyak itu tentara reservis yang nanti ditugaskan di bidang keamanan, entah jadi polisi, pol pp, atau satuan keamanan swasta. tentara aktif cukup pasukan khusus aja.
wajar dong, yang menang siapa... masak anak gabah penipu yang nggak dukung ngarep dapat posisi. soal kompetensi, itu tanggung jawab yang mengangkat, salahkan aja dia.
orba jilid 2. bilang memfasilitasi, tapi pasti terpaksa diambil biar izin nggak dicabut. sama aja kayak patriot bond, pengusaha besar dipaksa beli...
syarat minimal jadi pejabat non teknis itu harusnya sama dengan syarat pendidikan wajib minimal. kalau wajibnya cuma sampai SMP, ya cuma itu minimalnya. buat aturan sekalian, SMA cuma boleh dimasuki oleh orang yang berencana ambil kuliah S1/diploma vokasi. yang berencana nggak kuliah, wajib SMK. ...
