artinya: harga beras di kita tinggi. harga tinggi itu akibat supply < demand. siapa yang bilang surplus?
subsidi BBM-nya pernah dihitung nggak? masalah kendaraan itu di sini cuma ribet tiap 5 tahun aja & kalau perlu balik nama.
cuma baca teks yang sudah disiapkan bagian protokoler aja apa susahnya? saya juga dulu bicara di podium di depan perwakilan >100 negara, santai2 aja karena teksnya sudah ada.
tanpa dibuat desain besar target gizi yang mau dicapai, berapa asupan protein per anak yang mau dikejar, lalu bagaimana strategi untuk bisa mengurusi makan siang untuk semua target lewat mega kitchen dengan pakai HACCP, maka ini ujung2nya cuma bakal jadi mainan aparat berseragam.
capek urus ijazah jokowi terus. selama dia lulus dari UGM, maka soal ijazah itu nggak penting lagi. nggak ada kata palsu, tapi yang ada nggak resmi kalau itu bukan dikeluarkan dari kampus. karena kalau palsu itu untuk ijazah artinya dia nggak lulus.
di kita sistem wajib blind trust buat pejabat/keluarga yang terpilih belum dijalankan. perusahaan2 operator blind trust-nya aja nggak ada aturannya. harusnya ini yang diterapkan untuk cegah penyalahgunaan kekuasaan.
agamis anti judi & prostitusi karena... paramiliter agamis yang jaga tempat2 nggak resmi, dapat setoran tiap bulan. itu terjadi di mabes saat orba yang dijaga paramiliter parpol no urut 1 masa orba. ibukota dipindah ke tempat yang jauh & nggak banyak dari kaum fundamentalis itu berguna karen
untuk narkoba lebih pas dilokalisasi aja bareng judi & prostitusi. narkoba hanya yang kekuatannya paling rendah & 1 jenis per golongan (stimulan, depresan, halusinogen), kalau bisa alami. kenakan bea yang tinggi & yang berusaha di bidang ini kena pajak tinggi.
di tanah sunda eta nol ditolak karena nol :D E100 kalau terjadi nanti kita kekurangan pasokan pangan. cocoknya konversi minyak jelantah aja buat biosolar.
memikirkan anak itu sangat wajar, tapi di sektor swasta aja. kan punya usaha yang bisa diwariskan ke anak2nya juga.
problemnya ini bisnis nggak sesuai dengan model bisnis yang dirancang di awal. jadi memang harus renegosiasi. siapa yang salah? kedua pihak.
potong langsung dari nilai transaksi pakai norma. jadi nggak ada under invoicing, karena yang kena pajak sesuai yang dibayar. nggak perlu kejujuran, cukup terapkan wajib transaksi non tunai.
dari 2014 juga sudah joget tapi tetap kalah. akui aja 2024 itu menang karena 1 faktor doang: jokowi effect. cuma sekarang efek itu sudah nggak bisa dipakai lagi.
mimpi boleh, realisasi sih tunggu dulu. jadi wapres aja karena memang martabak enak dimakan selagi hangat keluar dari panggangan. sekarang panggangan sudah dingin tapi martabak sudah habis masuk perut. belum tentu bisa memanggang lagi, jadi untuk sang adik, ya jalan lebih terjal.
