dengan rel yang ada, nggak akan bisa secepat itu, paling jadi 135 menit non stop full speed. lebih cepat dari itu dijamin anjlok.
dipikir pesawat sipil itu bisa terbang diam2 dari LN terus mendarat di sembarang bandara? ada transponder & terdeteksi radar...
pasir ditambang, nanti dibuat tembok pencegah tsunami dengan dana dari pajak rakyat. proyek lagi... pasir yang dipakai ya dari lokasi yang sama :D
kayak zaman orba. tapi nggak usah pakai perusahaan asing, lokal aja sanggup kok. apa aja yang kacau diurus pemerintah, serahkan ke swasta. kota acak2an diurus pemerintah, diurus swasta kayak PIK atau BSD jadi bagus. kalau perlu, urusan pajak aja diswastakan. biaya lebih rendah, hasil lebih bagus.
kalau nggak setuju ya jangan berkunjung atau lewat ke sana. ini negara demokrasi, bukan negara agama. sekarang patung, besok yang beda keyakinan aja nggak boleh ada.
di sana banyak aktivitas bisnis. pegawai2nya mau naik apa kalau nggak ada transportasi publik? JORR barat aja transjkt-nya jarang2 & pakai bus kecil. jadi penuhnya kayak sarden. ada 3 rusun bersebelahan dengan penghuni lebih dari 20 ribu orang aja nggak dilewati transjkt.
harusnya sampai dukuh atas, kalau sampai manggarai yang ada cuma buat stasiun manggarai terlalu padat. jakbar belum kebagian apa2 nih, daerah naga jadi dianaktirikan...
pesawat sipil itu pasti pakai transponder & terlacak radar. jadi omong ada pesawat bisa wara wiri ke bandara privat tanpa ketauan itu omong kosong.
bahan pangan memang nggak kena pajak. tapi kalau rumah, sulit untuk nggak kena pajak karena terkait penguasaan lahan.
sektor riil makin jeblok. orang makin cari barang yang murah. makanan aja yang penting masih ada rasanya & kenyang.
biaya produksi beras di kita itu tinggi. rendemen juga nggak setinggi di LN. di amrik aja biaya produksi beras itu cuma 10 sen USD per kilo. kalau mau bersaing, perbaiki kondisi tanah, mekanisasi, konsolidasi lahan (nggak ada yang kerjakan lahan2 kecil), harus dibuat agroindustri.
istilah pajak itu relatif baru, dulu istilahnya bukan pajak. contohnya ya upeti. kalau nggak mau bayar pajak, boleh, tapi inflasi bakal tinggi, pemerintah harus cetak uang lebih banyak, karena inflasi itu sebetulnya pajak.
terus yang cek siapa? kemenhan? jelas bukan. jadi ngapain ribut? biar institusi yang harusnya mengecek hal itu yang bekerja, mau bea cukai, polisi atau PPNS kemenhub.
ini omongan kayak cerita ke orang2 bodoh. memang pesawat sipil lewat udara negara kita nggak ketauan radar? mau mendarat aja harus dapat klirens dari ATC setempat. lagi ini urusan hubud, polisi & imigrasi kalau ada orang asing. apa urusannya sama kemenhan?
kopi atau sarung nih? sayangnya ini sosialis oligarkis, beda jauh dengan partai republik di amrik yang pakai logo gajah dengan paham konservatisme-nya sebagai lawan sosialisme.
kaya baru lahir di dunia aja :D ini cuma bagi2 proyek ke parpol & aparat berseragam aja. dapat 10% aja sudah bisa hidup nyaman 7 turunan...
power of viral & netizen coba2 dilawan... barang hilang di transpor umum ya sudahlah. padahal sistem KAI itu sudah sangat bagus lho. saya pernah ketinggalan surface pro baru di LRT palembang, dikembalikan lho utuh... terima kasih kadaop & jajarannya. padahal sudah pasrah aja kalau hilang ya mau b...
itu radar memang rusak semua sama kayak cctv yang ujug2 rusak begitu ada kasus kriminal? ke mana anggota dewan dapil sana? masa nggak tau? atau pura2 nggak tau? lagi itu urusan polisi, hubud, imigrasi (kalau ada orang asing), apa kaitannya sama kemenhan?
