nggak setor ke yang punya tanah? ini kalau dihitung secara investasi, langsung error rumusnya karena modal 0, risiko 0, semua jadi net income. cash pula, nggak pernah bayar pajak & kontribusi ke yang punya tanah... kriminal ini sih, harusnya masuk pasal makar.
negeri para penyamun, yang membuat orang yang nggak kerja aja jadi terlihat lebih baik dari pada kerja tapi korup.
puskesmas masih dapat sinyal 4G sih pakai mifi + repeater aja, kerjasama dengan operator seluler. dapat 2mbps unlimited aja sudah cukup. baru kalau nggak ada sinyal sama sekali, pasang internet satelit punya operator lokal.
rumah dinas itu nggak beli, nggak sewa, nggak bayar PBB sendiri, ujug2 mau dinikmati seterusnya. untung aja nggak ada presiden memaksa kuasai terus istana presiden...
kondisi fisik begitu jadi jukir sih sama aja dengan pengemis terselubung. sama dengan yang pakai kostum badut tapi cuma duduk2 doang, pengemis juga. langsung ciduk sama dinsos, masukkan program transmigrasi aja.
program transmigrasi paksa harus dihidupkan kembali. kalau ada yang protes HAM, suruh orang2 ini jaga parkir & minta makan di rumah yang protes HAM.
pada akhirnya orang juga ada batasnya beli barang2 gini. badan cuma 1, ngapain beli rumah/mobil banyak2?
kalau masih pakai sistem yang lama (harus menang 50,1%), nggak bakal bisa menang kalau semua lawannya dia sepakat dukung lawannya. dengan catatan lawannya bukan minoritas ganda macam ahok. tapi kalau pakai sistem pilkada biasa setelah status DKI hilang, maka bisa menang.
gampangnya, tinggal buat pengumuman & konferensi pers dari menkopolhukam dihadiri mendagri, kapolri, panglima TNI bahwa parkir liar itu kriminal. masyarakat harus menolak untuk membayar & jika terjadi pemaksaan maka polisi akan proses hukum dengan pasal pemerasan & pungutan liar. kunciny
mulai mabok pemdanya, melanggar banyak aturan perundangan. dari mulai penonaktifan NIK & KK, sekarang pembatasan jumlah KK per alamat. itu semua melanggar hukum. misal aturan penonaktifan NIK, sama aja dengan orang itu dihapus sebagai WNI. bukan kewenangan daerah untuk urusan kewarganegaraan. se
orang ini cocok jadi deng xiaoping di negeri ini. kalau punya jabatan resmi, orang2 nggak jelas jadi berisik.
itu minol, bir. miras nggak akan dikalengin. kebijakan macam prohibition era di amrik itu nggak guna. bebaskan aja untuk bir atau minol <5%, kenakan pajak, nggak usah bawa2 agama. yang harus diatur itu minol >5% karena kalau buat mabok pasti membahayakan.
di agama tertentu, pemungut cukai itu identik dengan bajingan. jadi bubarkan aja bea cukai milik negara, swastanisasi aja. go libertarian!
minum minol itu lihat kadarnya. kalau bir: bebas buat dewasa. yang mau bawa2 agama, silakan terapkan untuk diri sendiri, nggak usah hakimi orang lain. minol kadar tinggi (miras)? silakan minum untuk dewasa, tapi dilarang sampai mabok. yang mabok, dipasung/diborgol aja di tempat umum sampai efek a...