pakar hukum kawe kayak begini. remisi itu hak napi. paham konsep pemasyarakatan nggak? kalau nggak usah ada remisi, minta ke DPR buat aturan khusus koruptor nggak bisa dapat remisi.
zaman perang sudah canggih, kita malah tambah infantri & kodam. tambah anggaran, yang ditambah bukannya kecanggihan teknologi, tapi malah tambah pasukan & fasilitas pejabatnya.
dokter spesialis nggak datang berhari2, tapi dokter jaga periksa bisa beberapa kali setiap hari, namanya juga di ICU. dokter jaga lapor ke dokter spesialis. kalau nggak ditangani, itu pasien yang masuk ICU sudah wafat dari kapan hari...
dana bantuan begini harus berbasis per kepala & ada audit dari BPK. kalau institusinya nggak siap dengan instrumen pelaporan keuangan yang jelas, nggak bisa terima. itu sudah.
jualan agama digoreng dadakan, gurih gurih nyoy... terima duit dari negara, harus siap diaudit BPK aja.
harus revolusi soal anggota dewan ini. jumlahnya kebanyakan, harusnya cukup 100an orang. ada laporan kinerja yang harus dilakukan & bisa dilihat masyarakat. untuk THP & fasilitas, seharusnya maksimal setara dirjen.
laporan keuangan hasil rekayasa, lalu minta tantiem, duitnya entah dari mana. harusnya sistem target aja, bonus besar menanti kalau mencapai/lebih dari target. kalau kurang apalagi rugi, malah harus didenda sampai ikut tanggung kerugian. biar nggak sembarang orang mau jadi direksi & komisaris.
kebebasan berpendapat itu ada batas. pendapat soal makar cuma bisa di luar negeri kalau negara setempat membolehkan karena ada beberapa negara melarang isu politik negara lain dibicarakan di negara mereka. kalau di dalam negeri omong makar, walau secara damai itu masuk pemberontakan. masih untung...
mau penerimaan pajak naik? intensifkan high hanging fruits, terutama wajib pajak di daerah & sektor informal. lalu jangan kejar laporan, nggak guna, yang penting itu bayar pajaknya. lebih bagus langsung pakai norma, potong di transaksi. yang bakal buat pendapatan pajak naik: wajib tunjukkan bukti...
sesuai prediksi, keracunan bakal jadi berita sehari2 karena standar yang nggak jelas. ahli hama disuruh urus gizi ya harus terima yang makan keracunan. memang itu kan caranya ahli hama bekerja.
ini bosnya don panggul beras... kalau relawan pas pilpres, wajar dapat posisi. yang nggak wajar itu kalau pas kontestasi itu musuh, tapi ngarep dapat jabatan & langsung disambar ketika diberi. itu orang nggak punya harga diri, pemburu jabatan. orang kayak ini justru nggak pas diberi jabatan.
negara itu rentenir terbesar di negeri ini. sudah minta pajak, kondisi deflasi pun malah cetak duit lebih banyak jadi secara riil inflasinya lebih tinggi dari yang tercatat. inflasi & pajak itu rentenir...
harga properti (tanah & bangunan) itu sedang stagnan beberapa tahun terakhir ini di banyak daerah. jadi nggak ada alasan untuk menaikkan PBB.
jangan dipilih lagi ketika mencalonkan diri. itu cara demokrasi. PBB naik itu nggak logis karena beberapa tahun terakhir ini properti sedang stagnan harga2nya.
LMK ini broker. jadi nggak bisa menagih tanpa surat kuasa dari pemilik hak cipta. kalau pemilik hak cipta sudah menggratiskan maka nggak ada hak untuk menagih. misal, suara burung harus bayar royalti, maka dia harus dapat surat kuasa dari burungnya. nggak punya? nggak bisa ditagih.
distribusi beras sekarang berantakan. tapi ini nggak akan diurusi selama masih ada beras di pasaran. cuma beras murah itu nggak bisa dimakan kering, harus dibasahi bumbu atau berkuah.
mereka memang butuh banyak tenaga kerja fisik. selama pengawasan imigrasinya kuat, nggak masalah. soalnya ke sana nggak bisa selamanya, ada masa kontrak. ke taiwan juga sama kok.
