kebiasaan tahan ijazah atau dokumen2 ini terjadi awalnya akibat kesalahan dari pegawai sendiri. paling sering karena masalah pegawai yang maling barang jualan atau kabur setelah dapat utang dari kantor (kasbon).
tangsel sudah punya KRL yang tinggal ditambah frekuensi perjalanannya aja. yang belum kebagian itu daerah barat laut. salah 1 penyebab LRT kurang laku itu karena tumpang tindih dengan KRL yang sudah ada jalur eksisting dengan tarif lebih murah. soal macet, orang sudah punya mobil dengan mobilitas...
masalahnya sekolah keagamaan itu urusan pempus, pemda nggak urusi. kalau mau diurusi pemda, maka serahkan penuh pengelolaan pendidikan ke kemendik & kemendikti.
nggak usah masuk penjara, kasihan penjaranya. orang2 begini sih cocok masuk RSJ aja, beri cpz & haloperidol agak banyakan.
nggak usah uji forensik. tanya ke kampusnya aja cukup kok. orang2 mabok kayak begini cocoknya masuk RSJ, karena mereka sudah nggak bisa bedakan fantasi dengan realita.
negara sosialis suka2 ya begini deh... besok mungkin ada yang masuk akademi tentara tapi bisa jadi dokter. SSGB
yang ngaco itu kalau dari kubu lawan atau nggak ikut berkeringat untuk memenangkan, tapi berharap dapat jabatan.
di negara lain itu kontributor utama adalah pajak penghasilan pribadi & perusahaan. di kita? malah cukai rokok. tanda negara gagal... pemerintahnya maunya dapat duit yang gampang2 aja. apalagi mau andalkan BUMN, sudah berburu di kebun binatang, ternyata masih gagal. jual aja.
ini orang2 lagi jaga popularitas dengan pakai kasus, kita malah ikutan. soal ijazah palsu itu cuma 1 jawabannya: tanya ke yang keluarkan, itu asli/palsu. kalau jawabannya asli, selesai. yang masih pertanyakan, lebih bagus konsultasi ke dokter ahli kejiwaan.
nugroho notosusanto jilid 2... problemnya bukan berapa banyak penulis, tapi di editornya yang nanti bakal membuat framing penulisan sejarah tersebut. jadi nanti 100 atau 1000 penulis itu yang bakal kena getahnya dianggap tanggung jawab, padahal yang 'main' ya siapa lagi.
lokalisasi, bukan boleh di semua tempat. 'penyakit masyarakat' seperti judi, narkoba, miras (bukan minol), prostitusi itu harus dilakukan lokalisasi dengan pajak tinggi & perlakuan khusus.
dipenjara itu makan & tinggal gratis. masa fasilitas seperti ini nggak ajak2 orang lain yang sudah buat situasi begitu? :D
yang buat maju singapore itu perpaduan orang keturunan tiongkok yang dididik dengan cara barat. itu sudah. nggak bisa resep adonan yang lain.
ditolak MK karena nggak ada aturan positifnya yang membolehkan. kalau mau mengusulkan macam ini, harus ke DPR. revisi UU yg terkait yang jelas2 melarang judi untuk dihapus, lalu masukkan pasal bahwa untuk perjudian diserahkan ke pemerintah daerah provinsi.