Eits, yakin banget apa yakin aja gan?
Gini, biar kate CV ga ada aturan minimal modal dasarnya, kalau CV agan bergerak di bidang usaha tertentu kan pasti butuh yang namanya surat izin usaha. Kalau usaha agan tergolong perdagangan umum, agan kan butuh SIUP tuh. Betul apa benar?

Nah, untuk memiliki SIUP ini gan, ada minimal modal yang harus dicantumkan supaya bisa ditentukan dengan tegas, usaha agan masuk ke klasifikasi mikro, kecil, menengah, atau besar.

Ga jauh beda dong jadinya sama PT. Minimal modal PT juga bakal ngefek ke kepemilikan SIUP (kalau PT nya bergerak di usaha perdagangan umum).



Tenang gan! Kalau agan mendirikan PT saat ini, dalam praktiknya, modal disetor perusahaan ini bisa dibantu dulu kok dengan covernote dari notaris. Seiring dengan mulai berjalannya usaha PT nanti setelah PT berdiri, agan bisa deh mencicil modal disetor PT itu. Yang penting, modal itu dimasukkan ya gan ke dalam laporan keuangan PT agan sebagai kekayaan awal.

Yup, lebih baik kan untuk tertib pencatatan keuangansejak awal gan

Tenang gan. Yang namanya pajak itu pasti dikenakan ke semua objek pajak, mau itu PO (Perusahaan Perorangan), CV, ataupun PT. Artinya besar kecil pajak yang bakal dikenakan itu ya tergantung dengan peraturan dan aktivitas perusahaan agan. Kalau penghasilan perusahaan besar, pajaknya juga besar. Beda urusannya kalau emang perusahaan agan ga dapet pengasilan sama sekali, pajaknya tentu bisa diajukan nol dong.

Jadi ya, ga ngaruh CV atau PT sih gan. Kalau agan warga negara yang baik, tentunya ga takut bayar pajak dong. Hihihi



Kata kuncinya nih gan. Koreksi fiskal dan tax planning.

Sebenarnya proses pendirian PTdan proses pendirian CV itu ga jauh beda kok gan.
Bedanya hanya kalau PT butuh pengesahan badan hukum melalui diterbitkannya SK Kemenhukham. Kalau CV cukup didaftarkan saja ke Pengadilan Negeri setempat.

Nah yang bikin anggapan ini muncul, karena dulu SK Kemenhukham masih diurus secara manual. Akibatnya ya memakan waktu lamaaaaaaaa...

Tapi sekarang Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - nya, udah memberikan kemudahan buat para notaris dalam mengurus penerbitan SK Kemenhukham dengan menyediakan sistem AHU Online. Jadi yang namanya penerbitan SK Kemenhukham ga makan waktu berbulan-bulan, cukup hitungan menit aja. Molor-molor ya beberapa hari aja gan, dengan mempertimbangkan jaringan internet, schedule notaris, dan lain sebagainya.

Yup, dengan adanya sistem AHU Online ini pun mempersingkat waktu penerbitan SK Kemenhukham, dan akhirnya berdampak ke lebih singkatnya waktu pengurusan pendirian PT gan.

Sebenernya nih gan, dalam UUPT itu ga disebutkan kewajiban adanya kantor fisik. Yang diharuskan hanya domisili yang jelas.



Wah jelas penting dong gan. Ingat gan, posisi menentukan prestasi Domisili yang agan pilih untuk PT yang akan agan dirikan itu BISA JADI mempengaruhi kesuksesan PT agan ke depannya.

Belum lagi, salah satu dokumen legalitas awal yang patut agan miliki setelah akta dan SK Kemenhukham terbit itu adalah SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan). SKDP ini biasanya agan jadi salah satu dokumen persyaratan untuk mengurus dokumen legalitas lainnya gan, seperti NPWP, SIUP, dan TDP.

Nah untuk domisili ini agan bisa memilih antara memakai virtual office, service office, kantor bersama, ruko, dan lain-lain yang detail peruntukan IMB nya adalah untuk usaha gan, dan tentu sadja udah bayar PBB setahun terakhir dong. Tapi untuk Jakarta, masih belum jelas ya gan untuk virtual office sampai dengan 31 Januari 2016. Setelah itu, kita akan update thread ini (kalau sempat ) atau agan bisa langsung kontak kita aja biar cepet.

Untuk lebih jelas, agan-agan sekalian bisa saksikan disini ya gan.

Tapi jangan khawatir, minggu depan, kita akan bahas lebih lanjut part 2 dari materi ini secara tajam! #eaaa