saya muslim, tapi jika bapak menteri yang terhormat ini ingin membangun kompleks khusus mengatas namakan agama, lebih baik dibangun untuk semua agama, jangan hanya mayoritas saja... agak lucu karena bapak bukan menteri agama Islam, tapi mentri semua agama...
dengan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi jadi perumahan, yakinkah mampu memenuhi kebutuhan pangan... apa tidak bener-bener ada bukti surplus dulu baru di off kerannya...
kali ini saya tidak setuju jika PPN 12% dianggap sebagai partisipasi program pemerintah, utamanya untuk subsidi a, b, c, dan seterusnya... saya secara pribadi lebih memilih semua ikut harga mengikuti mekanisme pasar yang terkontrol, karena yang dapat subsidi banyak yang salah sasaran, dan sudah tid
ni bapak logikanya gimana, kalau 50rb aja bisa telat bayar, apalagi yang di atasnya, kebanyakan orang itu mudah berhutang, tapi susah bayar hutang
yang bikin agak kecewa itu pas kebijakan saos tomat, sambal, merica, garam yang harus minta di kasir, memang sih banyak yang ambil mubazir, tapi dengan harga yang ditawarkan harusnya itu udah nutupin kalau masalah rasa ayamnya emang turun juga dibandingkan dulu, bahkan tiap gerai bisa beda rasanya
pastas banget... pandai berkelit lidah... modal dasar jadi anggota dewan yang terhormat harusnya kalau masih punya rasa malu, lepas jabatan dan mundur, instropeksi diri
meski dia terpilih, kebijakannya akan bertentangan dengan pemerintah pusat, dan pasti ga akan bisa berjalan
kalau nanti sang guru dinyatakan bebas dan tidak bersalah, Aipda WH bisa ditangkap, dipecat jadi anggota kepolisian, dan dituntut dengan pasal Pencemaran Nama Baik
sampe 1000 kemertian dan lembaga tinggi negara juga gpp, paling kalau ga pajak naik, hutang naik... atau kombinasi keduanya...
jika info ini benar artinya standar kita jauh lebih rendah dibanding negara tetangga (yang mereka mematok harga lebih murah untuk BBM dengan jenis yang sama) jadi, aturan untuk SPBU luar yang menjual BBM di negara kita harus lebih mahal, berbading lurus dengan kualitas (meski harusnya mereka kalau
biasanya pengajuan cerai yang bisa ditolak hanya kalau yang ngajuin pihak wanita, kalau pihak laki-laki kalau ndak salah tidak bisa, karena udah jatuh talak secara agama
tidak ada orang yang benar setelah mendapat jabatan di negeri ini, semua menjadi orang-orang yang bermental busuk
kalau emang salah ga bakal bisa ditutupi, harusnya diposes publik aja, biar kebohongannya makin nampak
jika memang mau ambil simpati rakyat, harusnya pak Jokowi tinggal perintahkan masalah ini diselidiki secara terbuka, dan apa yaang harus diterima anaknya merupakan akibat dari perbuatannya, serta harus dipertanggung-jawabkan...
harusnya jalan umum memang jangan ditutup untuk keperluan hajatan, kalau pun dananya kurang untuk sewa gedung, harusnya cukup gunakan prasarana seperti lapangan misalnya, jadi tidak menganggu jalan
