Jakarta -

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Batas waktu akhir untuk memenuhi kewajiban ini adalah tanggal 17 Oktober 2024.

Jadi nanti di 17 Oktober tahun ini, dalam waktu kita berhitung sekarang 3 hari berarti tinggal 2 pekan lagi begitu ya. Itu wajib sertifikasi halal akan sepenuhnya diberlakukan," ujar Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Tenggat tersebut khusus untuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Jika belum juga memiliki sertifikat halal, maka pelaku usaha akan diberikan sanksi.

"Berarti nanti kalau yang tidak (sertifikasi) pasti akan ada sanksi dan sebagainya. Nah itu akan terjadi dalam waktu 2 pekan, jadi dalam waktu 2 pekan ini kita lihat seperti apa," kata Muti.

Namun, Muti belum tahu secara pasti sanksi apa yang akan diberikan. Ia masih menunggu kabar dari pemerintah yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

"Kalau untuk masalah pengawasan, aturan sanksi dan sebagainya itu kami masih menunggu. Tapi kami secara masif juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengingatkan kepada pelaku usaha bahwa mereka harus mengejar tenggat waktu ini," papar Muti.

Khusus bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah masih memberi keringanan. Mereka yang belum bersertifikat halal akan diberi kesempatan hingga tahun 2026.

"Untuk pedagang kaki lima (PKL) yang dari UMK itu dari pemerintah diberikan waktu tambahan. Jadi tenggat waktunya tidak 2024 tapi ditambah 2 tahun jadi 2026, jadi buat UMK itu masih ada kesempatan," ungkap Muti.

"Tapi yang non-UMK, UMK itu semua kena di nanti 2 pekan lagi. Jadi nanti tentunya menjadi kerja berat ya, bagi BPJPH tentunya melakukan pengawasan," tukasnya.

detik.com