Surakarta -

Festival Kuliner Pecinan Nusantara dengan tema Makanan Nonhalal di Solo, Jawa Tengah berjalan tidak mulus. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo tidak melarang, namun menyampaikan sejumlah catatan.

"Terkait paradigma yang terjadi di kota Surakarta mengenai event Kuliner Pecinan yang mengusung tema Festival Makanan Non-Halal, MUI Kota Surakarta tetap menghargai kemajemukan yang berbingkai azas kebhinekaan. MUI Kota Surakarta dalam hal ini tidak akan melarang, menghentikan, bahkan membredel kegiatan tersebut dan sejenisnya. Sepanjang telah memenuhi proses-proses yang semestinya, selain memenuhi kaidah hukum dan peraturan yang berlaku," kata Ketua MUI Solo, KH Abdul Aziz Ahmad, seperti dikutip dari detikJateng, Senin (8/7/2024).

Aziz juga mengatakan perlu adanya standarisasi teknis dalam pelaksanaan event yang dituangkan dalam koridor Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. SOP yang dimaksud adalah setiap kegiatan, meskipun di mall, perlu dilengkapi perizinan dari pejabat yang berwenang, yakni Kepolisian dan Pemerintah Kota Solo.

"Sesuai jenis atau level kegiatan, tujuannya agar event tersebut menjadi sah atau resmi yang bukan hanya merupakan event yang dimaknai melekat menjadi bagian dari domain penyelenggara atau pengelola mall," ujar dia.

Ia menekankan agar kegiatan sejenis dilakukan di tempat yang khusus atau tertentu yang terpisah dari akses terbuka secara umum. Misalnya, di gedung khusus atau mandiri.

"Bahwa apabila event diadakan di tempat akses umum, ruang terbuka yang mana menjadi tempat interaksi masyarakat umum seperti mall, pasar modern, hotel wajib dikemas sedemikian rupa menjadi lokasi khusus, terbatas dan terlindung, tidak terekspos secara vulgar. Misalnya di lantai atas, terpisah, atau akses terbatas," kata dia.

Selain itu, lokasi dan tempat diadakannya acara sejenis dibuat agar tidak mengganggu atau berpotensi mengganggu kenyamanan, ketertiban masyarakat secara umum.

"Event sejenis yang bertajuk makanan nonhalal, penyelenggara dan peserta wajib mempertimbangkan aspek limbah, residu, atau hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama," kata dia.

Selama pelaksanaan acara berlangsung, baik penyelenggara dan peserta berkomitmen untuk menjamin kebersihan, kehigienisan produk makanan nonhalal tersebut tidak mencemari atau berdampak pada lingkungan warga umum dan sekitar, khususnya bagi warga muslim dalam beribadah.

"Dengan mengedepankan toleransi, pasca pelaksanaan event, penyelenggara atau peserta menjamin membersihkan tempat pelaksanaan dari efek sisa menjadi bersih seperti semula dengan tidak meninggalkan hal-hal yang mengontaminasi secara medis bagi masyarakat umum, atau yang berdampak menimbulkan 'najis' bagi warga muslim khususnya," ujar dia.

Menurutnya, branding yang bertujuan untuk menunjang event diperbolehkan dan berlaku di tempat atau lokasi tertentu, kalangan terbatas, sejauh diperbolehkan peraturan perundang-undangan atau berdasar pertimbangan asas kepatutan demi kepentingan umum.

"Meskipun bertajuk nonhalal, perlu adanya pembatasan dan informasi yang jelas terkait bahan makanan yang dimaksud, mengingat ada bahan makanan yang layak dikonsumsi dan ada yang tidak layak dikonsumsi, maka pembatasan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang layak dikonsumsi sesuai peraturan yang berlaku," kata dia.

Festival Kuliner Pecinan Nusantara tersebut dibuka mulai 3-7 Juli 2024 di Paragon Mal, Solo. Acara itu sempat dihentikan sementara pada hari pertama pembukaan setelah menuai protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya, Dewan Syariah Kota Solo (DSKS) yang melayangkan surat tertulis ke Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Polresta Surakarta.

Kemudian, festival dilanjutkan kembali dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memarkir mobil di lobi mal itu.

detik.com