Skandal korupsi e-KTP yang diduga merugikan Negara sebesar Rp 2,3 Trilyun itu akhirnya mulai memunculkan beberapa fakta baru yang sangat mengejutkan. Pernyataan para komisioner KPK tentang keterlibatan nama – nama besar dalam mega skandal korupsi e-KTP tersebut ternyata bukanlah isapan jempol belaka.

Pasca berjalannya 4 kali sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, mulai terkuak beberapa fakta tentang keterlibatan beberapa pejabat penting dalam penyalahgunaan dana proyek e-KTP untuk memperkaya diri sendiri. Dalam persidangan yang ke 4 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Miryam S Haryati, disitu Miryam mengaku mendapatkan tekanan dari penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan, dan lantas dirinya serta merta mencabut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah ditanda tanganinya sendiri karena merasa isi BAP-nya itu dibuat atas dasar tekanan tersebut. Melalui pengakuannya itu, jadi muncul suatu tanda tanya besar, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh Miryam S Haryati terkait BAP tersebut?

Wujud inkonsistensi tersebut bisa jadi sebuah isyarat tentang adanya teka teki besar yang hendak disembunyikan oleh saksi Miryam terkait kasus korupsi e-KTP yang kini tengah menyeret satu nama sebagai terdakwa, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pakar hukum dari Universitas Bengkulu Prof Juanda menyatakan, anggota DPR Miryam S Haryani rawan dijerat hukum jika inkonsisten soal pengakuannya dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Apalagi Miryam mencabut keterangannya di BAP meski politikus Partai Hanura itu sudah jelas-jelas menandatanganinya. Lebih lanjut, Juanda juga mengatakan bahwa wajar saja masyarakat menganggap, Miryam tengah menyembunyikan beberapa fakta mengenai korupsi e-KTP akibat sikap inkonsistensinya tersebut. “Jadi arah kepikiran seperti itu (bohong, red) wajar. Sampai masyarakat menafsirkan ada intervensi dari golongan tertentu,” ujarnya. (sumber http://m.jpnn.com/news/miryam-berpot...hong-soal-bap)