- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Program Perumahan Tanpa DP, Sandiaga Uno: di Negara Lain Banyak
TS
ayah.rojak
Program Perumahan Tanpa DP, Sandiaga Uno: di Negara Lain Banyak
Jakarta - Calon Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga S Uno percaya diri program rumah tanpa uang muka (down payment/DP) yang digagasnya bisa berjalan tanpa terbentur aturan yang ada.
Sandiaga bahkan menyebut, pola pembiayaan seperti yang ditawarkan dalam programnya itu sudah banyak diterapkan negara lain.
"Di India ada program itu, di Bangkok juga ada. Jadi menurut saya ini sebuah program yang sangat inovatif dan warga sangat tertarik. Ini sesuatu yang ingin kita hadirkan sebagai solusi," kata Sandi ditemui di sela-sela acara syukuran ulang tahun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Sabtu (18/2/2017).
Lebih jauh, ia pun menerangkan bahwa untuk jangka waktu KPR yang akan diperpanjang menjadi 30 tahun. Ia mengaku, kebijakan serupa juga sudah diterapkan negara lain dan ia mengklaim bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut berhasil menjalankannya dengan baik.
Sandiaga mengungkapkan, ia dan Cagub pasangannya, akan mengadopsi keberhasilan negara lain dalam menerapkan KPR dengan jangka waktu hingga 30 tahun tersebut.
"Di AS (Amerika Serikat), di Singapura bisa sampai 30 tahun tergantung skema pinjamannya dan kita akan lihat mana yang akan lebih cocok (diterapkan di Jakarta). Menurut saya bisa disolusikan, kuncinya mau tidak kita duduk bersama mengahdirkan solusi bagi warga," tandas dia.
https://m.detik.com/finance/properti...ra-lain-banyak
DP 0 atau Rp.0 sebenarnya?
Atau nabung dulu 6 bulan untuk mencapai target minimum DP sewajarnya?
DP rumah subsidi sekarang cuma 1% itupun lokasinya.....ehem uhuk uhuk bukan di "kota"
Kalaupun benar ada lumayan bisa beli ruko untuk kantor partai
Silahkan dialog dengan damai
Quote:
Original Posted By snipertarget►Siapa bilang kredit rumah DP nol tidak bisa? Saya dukung Anies-Sandi, itu pasti bisa. Tapi, syarat dan ketentuan berlaku...
- Khusus untuk yang tidak tahu alamat kantor pemasaran,
- Berlaku khusus saat stock sudah habis, dan
- Berlaku khusus pada tanggal 30 Februari.
Rumah tanpa DP:
1. Inkonsistensi Anies-Sandi soal "Program Rumah tanpa DP":
- Awalnya program memiliki rumah dengan DP 0%.
- Kemudian diralat menjadi memiliki rumah dengan DP 0 Rupiah.
- Setelah Gubernur BI menyatakan BI melarang KPR dengan DP 0%, kemudian Anies meralat, dgn mengatakan DP 0 Rupiah, tetapi si debitur menabung dulu sekitar 6 bulan utk DP tersebut.
- Kemudian Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan menjelaskan soal program rumah tanpa DP, dimana DP tetap ada namun ditanggung oleh Pemda. Dia mengatakan tingkat kesenjangan antara jumlah rumah (landed house) terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat berkisar 15 juta. (sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah )
2. Program DP 0% tdk masuk akal, melanggar aturan dan telah dibantah oleh Gubernur BI.
- Pernyataan Gubernur BI: Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan). Kalau aturan itu coba dilanggar tentunya pengembang akan memperoleh teguran dari otoritas.
- Dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah. (sumber: http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...dp-nol-persen/ )
Analisa:
1. Adanya fakta yg tidak bisa dipungkiri yaitu:
- Harga rumah di Jakarta sudah sangat mahal. Bila dimisalkan saja harga rumah type 36/60 saja adalah Rp. 800 juta, tetap saja yg bergaji UMP tdk akan bisa mendapatkannya.
- Sudah susah utk mendapatkan lahan kosong di Jakarta sehingga program Rumah tanpa DP tidak akan bisa diterapkan.
2. Antara DP 0% dengan DP 0 Rupiah adalah sama saja, tidak ada bedanya. Anies terlihat konyol sekali, hanya ada dua kemungkinan soal ini yaitu Anies tdk mengerti (bodoh) atau itu hanya permainan kata-katanya utk mengelabui orang agar dipilih. Bila program ini dilakukan, tetap saja omong kosong dan berbahaya karena:
- Harga cicilan per bulannya akan sangat besar meskipun lama pembayaran cicilan sudah dibuat menjadi 30 tahun yaitu dua kali lipat dari lama pembayaran KPR yang normal yg biasanya hanya 15 tahun. Tentu saja harga cicilan yg sangat besar tersebut akan susah dibayar oleh orang yg bergaji pas-pasan dan UMP.
- Tidak akan ada komitmen dan tanggung jawab dari pencicil terhadap kreditur sehingga kredit macet dan gagal bayar akan merajalela.
- Akan terjadi banyak spekulan yg mengaku-aku butuh rumah, lalu mengambil cicilan yang harusnya menjadi jatah warga kecil. Begitu kemudian berhasil, rumah dijual kembali dengan harga mahal, sehingga program ini malah kehilangan sasarannya.
- Bila terjadi krisis ekonomi dan jutaan rumah gagal bayar, maka kolapslah Bank DKI dan Bank swasta sebagai pihak yang menanggung seluruh resiko. Dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.
- Tidak akan ada bank yg mau melakukan program ini karena sangat beresiko. Jika program ini tetap dipaksakan utk dijalankan maka kemungkinan dampaknya bagi Bank DKI dan Bank swasta yg menjalankannya adalah adalah memicu naiknya NPL (Non-Performing Loan), CAR (Capital Adequacy Ratio) turun, dan NPA (Non-performing asset) naik.
- Karena sangat beresiko terhadap performance Bank dan perekonomian, maka BI dan OJK akan melarang program ini. Ini sesuai dengan Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016.
3. Pernyataan Anies soal DP 0 Rupiah, namun debitur harus menabung dulu selama 6 bulan utk DP tersebut, sama saja itu dengan proses KPR yg ada sekarang. Bahasanya saja dibolak-balik oleh Anies biar jadi mirip seperti sales property. Artinya program "Rumah tanpa DP" sebenarnya tdk ada, hanya merupakan program tipu-tipu dan pembohongan publik supaya dipilih di Pilkada saja.
4. Pernyataan Ketua Pemenangan Anies-Sandi soal "DP ditanggung Pemda" justru akan lebih berbahaya lagi karena:
- Pemda akan membutuhkan dana yg sangat besar sekali utk menyediakan DP sebesar 15% utk 15 juta pembeli rumah yaitu: 15% X Rp. 800 juta X 1 juta = Rp. 120 triliun. Padahal APBD DKI hanya Rp. 70 triliun per tahun dan subsidi ini juga tdk mungkin lagi dimasukkan ke pos anggaran yg ada.
- Program ini juga hanya akan menjadi lahan bagi para spekulan utk memperjualbelikan rumah-rumah yg ada sehingga tujuan menyediakan rumah bagi yg tdk punya rumah menjadi salah saasaran.
- Para spekulan dan pejabat Pemda juga akan bermain mata dan menjadikan program "DP ditanggung Pemda" tersebut menjadi bancakan.
- Orang-orang dari kalangan bergaji UMP tetap saja tdk akan mampu membayar cicilan yg masih tetapa sangat besar. Kredit macet dan gagal bayar pun merajalela.
Kesimpulan:
1. Program DP 0% atau DP 0 Rupiah adalah program khayalan tingkat tinggi. Dan tdk akan mungkin berjalan karena sangat beresiko dan tdk realistis.
2. Anies tidak mengerti atau memang tidak tahu ada aturan yang mengatakan DP nol persen dilarang, lalu buru-buru diganti jadi nol Rupiah, lalu karena bingung, ditambah lagi dengan cicilan selama 6 bulan
3. Anies yg terlihat selalu konsisten utk inkosisten (mencla mencle), membuktikan bahwa Anies itu memang type orang yg tidak bisa dipegang kata-katanya. Pantesan saja dipecat dari Menteri Pendidikan.
4. Style "Ngomong dulu pikir belakangan" sepertinya juga sudah bagian dari pola dirinya. Terbukti kasus rumah tanpa DP, isu reklamasi (yg penting stop dulu), isu vertical drainage, proses bergabung dgn mantan lawan, gerakan Indonesia mengajar. Jadi dalam mindsetnya yang penting heboh dulu, lebih tepat sebagai seorang salesman, bukanlah seorang Gubernur.
Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...rumah.tanpa.dp
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ersen.dilarang
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah
- Khusus untuk yang tidak tahu alamat kantor pemasaran,
- Berlaku khusus saat stock sudah habis, dan
- Berlaku khusus pada tanggal 30 Februari.
Rumah tanpa DP:
1. Inkonsistensi Anies-Sandi soal "Program Rumah tanpa DP":
- Awalnya program memiliki rumah dengan DP 0%.
- Kemudian diralat menjadi memiliki rumah dengan DP 0 Rupiah.
- Setelah Gubernur BI menyatakan BI melarang KPR dengan DP 0%, kemudian Anies meralat, dgn mengatakan DP 0 Rupiah, tetapi si debitur menabung dulu sekitar 6 bulan utk DP tersebut.
- Kemudian Mardani Ali Sera, Ketua Tim Pemenangan menjelaskan soal program rumah tanpa DP, dimana DP tetap ada namun ditanggung oleh Pemda. Dia mengatakan tingkat kesenjangan antara jumlah rumah (landed house) terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat berkisar 15 juta. (sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah )
2. Program DP 0% tdk masuk akal, melanggar aturan dan telah dibantah oleh Gubernur BI.
- Pernyataan Gubernur BI: Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan). Kalau aturan itu coba dilanggar tentunya pengembang akan memperoleh teguran dari otoritas.
- Dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah. (sumber: http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...dp-nol-persen/ )
Analisa:
1. Adanya fakta yg tidak bisa dipungkiri yaitu:
- Harga rumah di Jakarta sudah sangat mahal. Bila dimisalkan saja harga rumah type 36/60 saja adalah Rp. 800 juta, tetap saja yg bergaji UMP tdk akan bisa mendapatkannya.
- Sudah susah utk mendapatkan lahan kosong di Jakarta sehingga program Rumah tanpa DP tidak akan bisa diterapkan.
2. Antara DP 0% dengan DP 0 Rupiah adalah sama saja, tidak ada bedanya. Anies terlihat konyol sekali, hanya ada dua kemungkinan soal ini yaitu Anies tdk mengerti (bodoh) atau itu hanya permainan kata-katanya utk mengelabui orang agar dipilih. Bila program ini dilakukan, tetap saja omong kosong dan berbahaya karena:
- Harga cicilan per bulannya akan sangat besar meskipun lama pembayaran cicilan sudah dibuat menjadi 30 tahun yaitu dua kali lipat dari lama pembayaran KPR yang normal yg biasanya hanya 15 tahun. Tentu saja harga cicilan yg sangat besar tersebut akan susah dibayar oleh orang yg bergaji pas-pasan dan UMP.
- Tidak akan ada komitmen dan tanggung jawab dari pencicil terhadap kreditur sehingga kredit macet dan gagal bayar akan merajalela.
- Akan terjadi banyak spekulan yg mengaku-aku butuh rumah, lalu mengambil cicilan yang harusnya menjadi jatah warga kecil. Begitu kemudian berhasil, rumah dijual kembali dengan harga mahal, sehingga program ini malah kehilangan sasarannya.
- Bila terjadi krisis ekonomi dan jutaan rumah gagal bayar, maka kolapslah Bank DKI dan Bank swasta sebagai pihak yang menanggung seluruh resiko. Dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.
- Tidak akan ada bank yg mau melakukan program ini karena sangat beresiko. Jika program ini tetap dipaksakan utk dijalankan maka kemungkinan dampaknya bagi Bank DKI dan Bank swasta yg menjalankannya adalah adalah memicu naiknya NPL (Non-Performing Loan), CAR (Capital Adequacy Ratio) turun, dan NPA (Non-performing asset) naik.
- Karena sangat beresiko terhadap performance Bank dan perekonomian, maka BI dan OJK akan melarang program ini. Ini sesuai dengan Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016.
3. Pernyataan Anies soal DP 0 Rupiah, namun debitur harus menabung dulu selama 6 bulan utk DP tersebut, sama saja itu dengan proses KPR yg ada sekarang. Bahasanya saja dibolak-balik oleh Anies biar jadi mirip seperti sales property. Artinya program "Rumah tanpa DP" sebenarnya tdk ada, hanya merupakan program tipu-tipu dan pembohongan publik supaya dipilih di Pilkada saja.
4. Pernyataan Ketua Pemenangan Anies-Sandi soal "DP ditanggung Pemda" justru akan lebih berbahaya lagi karena:
- Pemda akan membutuhkan dana yg sangat besar sekali utk menyediakan DP sebesar 15% utk 15 juta pembeli rumah yaitu: 15% X Rp. 800 juta X 1 juta = Rp. 120 triliun. Padahal APBD DKI hanya Rp. 70 triliun per tahun dan subsidi ini juga tdk mungkin lagi dimasukkan ke pos anggaran yg ada.
- Program ini juga hanya akan menjadi lahan bagi para spekulan utk memperjualbelikan rumah-rumah yg ada sehingga tujuan menyediakan rumah bagi yg tdk punya rumah menjadi salah saasaran.
- Para spekulan dan pejabat Pemda juga akan bermain mata dan menjadikan program "DP ditanggung Pemda" tersebut menjadi bancakan.
- Orang-orang dari kalangan bergaji UMP tetap saja tdk akan mampu membayar cicilan yg masih tetapa sangat besar. Kredit macet dan gagal bayar pun merajalela.
Kesimpulan:
1. Program DP 0% atau DP 0 Rupiah adalah program khayalan tingkat tinggi. Dan tdk akan mungkin berjalan karena sangat beresiko dan tdk realistis.
2. Anies tidak mengerti atau memang tidak tahu ada aturan yang mengatakan DP nol persen dilarang, lalu buru-buru diganti jadi nol Rupiah, lalu karena bingung, ditambah lagi dengan cicilan selama 6 bulan
3. Anies yg terlihat selalu konsisten utk inkosisten (mencla mencle), membuktikan bahwa Anies itu memang type orang yg tidak bisa dipegang kata-katanya. Pantesan saja dipecat dari Menteri Pendidikan.
4. Style "Ngomong dulu pikir belakangan" sepertinya juga sudah bagian dari pola dirinya. Terbukti kasus rumah tanpa DP, isu reklamasi (yg penting stop dulu), isu vertical drainage, proses bergabung dgn mantan lawan, gerakan Indonesia mengajar. Jadi dalam mindsetnya yang penting heboh dulu, lebih tepat sebagai seorang salesman, bukanlah seorang Gubernur.
Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2...rumah.tanpa.dp
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ersen.dilarang
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ggung.dp.rumah
Quote:
Quote:
Original Posted By digital.chaos►
Begini Komentar Pengembang soal Program Rumah Tanpa DP
Liputan6.com, Jakarta - Program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah dari pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengundang reaksi sejumlah kalangan. Setelah Bank Indonesia (BI) menilai program tersebut menyalahi aturan, kini giliran pengembang rumah angkat bicara terkait rumah DP nol rupiah itu.
Informasi sebelumnya program rumah bagi masyarakat Jakarta yang ditawarkan paslon tersebut nol persen. Kemudian BI menyebut program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV). Setelah diperingatkan otoritas, Anies mengklarifikasi program rumah yang dimaksud nol rupiah bukan nol persen.
Atas program paslon nomor tiga ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menilai program rumah tanpa DP itu sebagai sebuah janji kampanye yang tidak realistis. Dalam peraturan BI tentang LTV, uang muka kredit kepemilikan rumah pertama ditetapkan sebesar 15 persen.
"Jadi kalau nol rupiah atau nol persen, kita harus balik lagi ke aturan BI soal LTV, yakni wajib DP minimal 15 persen. Lagipula kalau nol rupiah uang mukanya, maka harga rumah juga nol dong, rumahnya tidak ada atau gratis dari mereka (Anies-Sandi)," kata Eddy saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (19/2/2017).
Skema program rumah dengan DP nol rupiah dari paslon Anies dan Sandi, masyarakat Jakarta dapat menabung selama 6 bulan secara konsisten di Bank DKI, kemudian uang hasil tabungannya digunakan untuk uang muka.
"Kalau mekanismenya begini sama saja dong bayar DP. Namanya DP bertahap. Jangan mengelabui orang, kalau mau kasih gimmick yang transparan, jelas, karena ini bisa jadi pembodohan masyarakat," tegas Eddy.
Dia menjelaskan, uang muka bertahap selama ini sudah diimplementasikan. Lanjutnya, DP rumah 15 persen dapat diangsur atau dicicil selama 3-6 bulan. Apabila rumah sudah dibangun, maka sebelum akad, DP tersebut harus lunas.
Eddy mengatakan, program rumah dengan uang muka nol rupiah atau nol persen dapat diterapkan paslon Anies-Sandi bila memenuhi ketentuan ini.
"Syaratnya Anies-Sandi harus mengubah aturan LTV yang artinya harus intervensi BI. Atau pakai modal mereka untuk memfasilitasi masyarakat dapat rumah tanpa DP. Nah nanti masyarakat bayar nyicil ke Anies-Sandi, itu boleh saja jadi mereka seperti pengembang," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo menegaskan rencana Paslon tiga terkait program rumah tanpa DP yang akan maju ke putaran ke dua Pilkada 2017 tersebut menyalahi aturan otoritas.
"?Kalau seandainya (DP) 0 persen, tentu itu menyalahi dan sebaiknya jangan dilakukan, karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegas Agus.
Agus menjelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai LTV yang berlaku saat ini, kredit kepemilikan properti harus ada DP. Pada Agustus 2016, BI menetapkan bahwa uang muka kepemilikan rumah pertama sebesar 15 persen.
http://m.liputan6.com/bisnis/read/28...elated_click_1
no comment dah kalau udah gini
entah gak di jelasin sengaja biar rame dan ke blow up apa emang mekanisme nya gak jelas programnya, hanya anis dan tim nya yang tau
Begini Komentar Pengembang soal Program Rumah Tanpa DP
Liputan6.com, Jakarta - Program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah dari pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengundang reaksi sejumlah kalangan. Setelah Bank Indonesia (BI) menilai program tersebut menyalahi aturan, kini giliran pengembang rumah angkat bicara terkait rumah DP nol rupiah itu.
Informasi sebelumnya program rumah bagi masyarakat Jakarta yang ditawarkan paslon tersebut nol persen. Kemudian BI menyebut program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV). Setelah diperingatkan otoritas, Anies mengklarifikasi program rumah yang dimaksud nol rupiah bukan nol persen.
Atas program paslon nomor tiga ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo menilai program rumah tanpa DP itu sebagai sebuah janji kampanye yang tidak realistis. Dalam peraturan BI tentang LTV, uang muka kredit kepemilikan rumah pertama ditetapkan sebesar 15 persen.
"Jadi kalau nol rupiah atau nol persen, kita harus balik lagi ke aturan BI soal LTV, yakni wajib DP minimal 15 persen. Lagipula kalau nol rupiah uang mukanya, maka harga rumah juga nol dong, rumahnya tidak ada atau gratis dari mereka (Anies-Sandi)," kata Eddy saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (19/2/2017).
Skema program rumah dengan DP nol rupiah dari paslon Anies dan Sandi, masyarakat Jakarta dapat menabung selama 6 bulan secara konsisten di Bank DKI, kemudian uang hasil tabungannya digunakan untuk uang muka.
"Kalau mekanismenya begini sama saja dong bayar DP. Namanya DP bertahap. Jangan mengelabui orang, kalau mau kasih gimmick yang transparan, jelas, karena ini bisa jadi pembodohan masyarakat," tegas Eddy.
Dia menjelaskan, uang muka bertahap selama ini sudah diimplementasikan. Lanjutnya, DP rumah 15 persen dapat diangsur atau dicicil selama 3-6 bulan. Apabila rumah sudah dibangun, maka sebelum akad, DP tersebut harus lunas.
Eddy mengatakan, program rumah dengan uang muka nol rupiah atau nol persen dapat diterapkan paslon Anies-Sandi bila memenuhi ketentuan ini.
"Syaratnya Anies-Sandi harus mengubah aturan LTV yang artinya harus intervensi BI. Atau pakai modal mereka untuk memfasilitasi masyarakat dapat rumah tanpa DP. Nah nanti masyarakat bayar nyicil ke Anies-Sandi, itu boleh saja jadi mereka seperti pengembang," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo menegaskan rencana Paslon tiga terkait program rumah tanpa DP yang akan maju ke putaran ke dua Pilkada 2017 tersebut menyalahi aturan otoritas.
"?Kalau seandainya (DP) 0 persen, tentu itu menyalahi dan sebaiknya jangan dilakukan, karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegas Agus.
Agus menjelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai LTV yang berlaku saat ini, kredit kepemilikan properti harus ada DP. Pada Agustus 2016, BI menetapkan bahwa uang muka kepemilikan rumah pertama sebesar 15 persen.
http://m.liputan6.com/bisnis/read/28...elated_click_1
no comment dah kalau udah gini
entah gak di jelasin sengaja biar rame dan ke blow up apa emang mekanisme nya gak jelas programnya, hanya anis dan tim nya yang tau
Diubah oleh ayah.rojak 20-02-2017 07:48
0
22.3K
267
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan