JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, pasangan calon pimpinan daerah di DKI Jakarta menyatakan rencananya untuk memberlakukan uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen. Bagaimana tanggapan Bank Indonesia (BI) terkait hal ini?

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Pasalnya, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.

Sebelumnya, calon gubernur (cagub) nomor urut tiga Anies Baswedan mengisyarakatkan bakal menerapkan kebijakan uang muka nol persen untuk rumah bagi masyarakat Jakarta.

Pengembang menilai program tersebut bisa saja dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan (subsidi) sangat besar.

"Mungkin saja kalau pemprov mau menalangi ke developer tapi sekarang permasalahannya untuk di Jakarta ini sudah tidak memungkinkan bangun landed house lagi," kata Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio.

Wahyu mengatakan, jika memang program tersebut bakal direalisasikan maka yang paling memungkinkan adalah membangun high rise atau hunian vertikal. Itu artinya, jika ada insentif maka pemerintah tidak bisa memberikan bantuan per unit tetapi langsung untuk satu menara hunian vertikal.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...i.tanggapan.bi

Original Posted By 7sunde.lust►Aturan DP KPR Rumah Pertama Turun Jadi 15%


Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali melakukan pelonggaran dengan menurunkan rasio Loan to Value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan pelonggaran ini, BI menurunkan rasio down payment (DP) alias uang muka KPR bagi rumah pertama dari 20% menjadi 15%.

BI juga melonggarkan DP KPR rumah kedua dan rumah ketiga dengan rasio DP masing-masing 20% dan 25%. Sebelumnya rasio DP untuk KPR rumah kedua dan ketiga sebesar 30% dan 40%.

Penyempurnaan ketentuan dilakukan melalui penerbitan ketentuan baru, yaitu PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. PBI ini berlaku sejak dikeluarkannya peraturan tersebut tanggal 29 Agustus 2016.

"Dulu beli KPR pertama itu LTV 80% DP 20%, rumah kedua 30%, dan rumah ketiga 40%. Dengan ketentuan sekarang yang harus disediakan 15% rumah pertama, rumah kedua 20%, dan rumah ketiga 25%," jelas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta saat jumpa pers di Gedung Thamrin Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Langkah BI melonggarkan LTV KPR rumah untuk menggenjot penjualan properti yang hingga semester I-2016 masih melambat. Di sisi lain, angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di kredit rumah masih rendah di bawah rata-rata industri sebesar 2,7% hingga semester I-2016.

"Perkembangan properti residensial melambat penjualannya dan kami lihat secara year on year (yoy) pertumbuhan harga baik kecil dan menengah dan besar dia sama, melambat. NPL KPR 2,7% di bawah rata-rata industri dan real estate sebesar 1,96%. Jadi kami mendorong mempertimbangkan risiko kredit yang melekat," kata Filianingsih.

Selain itu, pelonggaran LTV bagi KPR dilakukan untuk menggairahkan industri lainnya dengan memberikan multiplier effect. Dengan pertumbuhan properti yang tinggi akan berimbas pada meningkatnya nasabah asuransi, perbankan, hingga jasa notaris.

"Kami melihat ini masih prospek bagus untuk didorong. Karena KPR juga memiliki multiplier effect yang besar. Industri akan ikut berjalan, asuransi, notaris, perbankan, komunikasi, jasa kreatif semua berjalan," jelas Filianingsih.

Original Posted By spiids►"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Pokoknya HARUS BISA!!!, Karena 58% warga menginginkan gubernur baru, maka mari rapatkan barisan untuk mewujudkannya, vote for paslon 3!!!



KARENA HANYA PASLON 3 YG PUNYA OTAK..!!!

Original Posted By Petruskanisius►Ane lihat ada yg malah bilang, gubernur BI perlu dikuliahin anies...

Program jahat itu 0% mengancam stabilitas ekonomi Indonesia, seharusnya simple2 aja mikirnya.

Berapa minimum harga tanah jakarta, berapa minimum biaya membangun rumah, lengkapi dengan biaya2 administrasinya, lalu 30% dari biaya itu jadilah DP.

Saya kasij hitungan sederhana :
Tanah di daerah Pancoran Jak Sel ( yg saya ada aja contohnya ) permeter persegi harganya sudah sampai 20 jutaan asumsi tanah yg dipakai 60 meter/rumah artinya 20 juta * 60, lalu biaya bangun rumah luas 36 meter persegi kemungkinan 200 - 300 juta.
Maka biaya tanah dan pembangunan saja sudah 800 - 900 juta.

Saya ambil 30% dari 800 >> sudah 240 juta sendiri.

Negara mensubsidi ?

Patokan dp 0% diambil dari gaji pegawai.
Gaji rerata orang di jakarta kira2 5 juta rupiah di potong 30% untuk DP
30% * 5 juta = 1.5 juta
Untuk mencapai 30% harga tanah+rumah butuh waktu 240 juta /1.5 juta = 160 kali cicilan artinya ada 10 tahun lebih 40 bulan.

Sisa hutang tertanggung 800 juta - 240 juta = 560 juta
Cicilan 5 persen dari pokok
1% * 560 juta = 5.6 juta perbulan gajinya aja 5 juta rerata. ( Saya ga tau berapa beban cicilan KPR seharusnya, mohon diperbaiki kalo salah ) butuh 100 bulan untuk melunasi. 8 tahun 4 bulan. Perhitungan tanpa hitungan bunga ya taruh deh 12% per tahun flat.

Mungkin gak ini diterapkan

Original Posted By Schneizer►


Kalopun ternyata dibikin vertical, itu kan Anies sendiri bilang kalo tercerabut dan menyakiti perasaan warga.
Kalopun jadi, model rusunami sebenernya emang sudah dan bakal dilanjut pengerjaannya sama Ahok, khusus buat pekerja dengan gaji UMP. Tapi ya mereka realistis, ga nawarin tanpa depe. Udah diteken MoU juga supaya tu rusun ga dipindah tanganin secara asal, orang kaya yang pake.