Liputan6.com, Jakarta - Beredar surat berkop Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Brimob tentang pemberlakuan status keamanan 'Siaga I' di seluruh wilayah NKRI. Surat itu bernomor Nota Dinas: B/ND/35/X/2016/Korbrimob.

Pihak Mabes Polri belum bisa memastikan kebenaran surat tersebut. Kabagpenum Polri, Kombes Martinus Sitompul, akan mengecek kebenaran surat itu.

"Saya takut hoax. Saya mau periksa dulu kebenarannya," ucap Martinus kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Dia mengaku belum tahu kaitan beredarnya surat tersebut. Apakah terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.

"Saya enggak mau asal bicara dulu," tandas Martinus.

Pada dokumen yang diterima redaksi Liputan6.com, surat itu mencantumkan sejumlah pokok penting. Poin-poin itu yakni:

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Renkon Aman Nusa I tahun 2016 Nomor: R/Renkon/101/1/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentng Menghadapi kontikensi konflik sosial tahun 2016.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada para AS/DAN/KA, bahwa dalam rangka antisipasi gangguan kamtibnas di seluruh wilayah NKRI dan mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan, maka perlu DINYATAKAN SIAGA I, diulang kembali DINYATAKAN SIAGA I.

3. Pelaksanaan SIAGA I terhitung mulai hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan ada pencabutan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kelapadua, 28 Oktober 2016

Wadan Korps Brimob Polri


Anang Revandoron (ditandatangani)

http://news.liputan6.com/read/263854...adline_click_1

Original Posted By yiuzama►Antisipasi Gangguan Keamanan di Pilkada, Personel Brimob Diminta Siaga I

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Brimob di seluruh Indonesia diminta siap dalam menerapkan status siaga I untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Pelaksanaan Siaga I berlaku mulai Jumat (28/10/2016) sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pemberitahuan Siaga I dikirimkan melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Korps Brimob Brigjen Anang Revandoko.

Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafli Amar membenarkan adanya surat itu.

"Itu surat internal Brimob antara atasan dan bawahan untuk mengingatkan. Artinya, kalau siaga itu kalau bepergian harus izin. Tidak bisa (tanpa izin), karena kekuatannya suatu saat dibutuhkan untuk bertugas," kata Boy di Jakarta, (29/10/2016).

Boy mengatakan, pengamanan di 101 wilayah yang menggelar Pilkada serentak memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Sementara personel polisi di tiap daerah terbatas.

"Apabila ada daerah tertentu yang memerlukan perbantuan harus siap," kata Boy.

(Baca juga: Meminimalisasi Gesekan-gesekan pada Pilkada DKI 2017)

Boy menegaskan, status siaga I Brimob ini bukan berarti akan ada gangguan keamanan yang terjadi, melainkan hanya antisipasi. Status siaga I ini juga diterapkan pada Pilkada serentak 2015 lalu.

"Kami kan enggak boleh underestimate kalau petugas. Harus siap, kalau ada apa-apa cepat. Apalagi menghadapi Pilkada," ujar Boy.

http://nasional.kompas.com/read/2016...iminta.siaga.i