Jakarta - Sepuluh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf akhirnya dibebaskan dalam kondisi sehat. Kabarnya, perusahaan yang menaungi 10 WNI itu memenuhi tuntutan penyandera untuk membayar tebusan 1 juta dolar AS.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana memberikan apresiasi terhadap bebasnya para sandera. Hikmahanto juga menyarankan supaya pemerintah memberikan penegasan bahwa pemerintah tidak membayar tebusan tersebut.

Berikut pernyataan lengkap Hikmahanto seperti disampaikan kepada detikcom, Minggu (1/5/2016):

Kabar gembira terkait pembebasan 10 sandera WNI patut diapresiasi. Namun mengingat ada dugaan perusahaan membayar tebusan yang diminta maka pemerintah perlu menyikapi hal-hal berikut:

1. Pemerintah harus menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pembayaran apa pun kepada para penyandera. Kalau pun ada pembayaran hal tersebut dilakukan oleh perusahaan tanpa sepengetahuan pemerintah, pemerintah perlu melakukan klarifikasi. Ini dilakukan agar publik paham bahwa pemerintah tidak kalah ketika berhadapan dengan para penyandera.

2. Hal yang sama perlu disampaikan ke negara-negara yang warganya turut disandera. Hal ini karena tindakan perusahaan yang membayar tebusan akan mempengaruhi upaya negara tersebut dalam upaya membebaskan para warga yang disandera.

3. Pemerintah harus tetap memikirkan 4 sandera yang belum dibebaskan. Dalam pembebasan 4 sandera ini pemerintah menghadapi dilema jika perusahaan keempat warga ini tidak mau melakukan pembayaran tebusan.

4. Pemerintah mengumumkan dan mengimbau agar kapal-kapal berbendera Indonesia atau pun ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera asing untuk tidak melewati jalur-jalur laut yang masih dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf. Hal ini karena pembayaran dari perusahaan menjadikan kapal berbendera Indonesia atau ABK WNI menjadi sasaran empuk bagi para pemberontak Abu Sayyaf untuk mendapatkan uang tebusan.

http://news.detik.com/internasional/...yandera-10-wni

Nah lho,, masih ada 4 WNI lagi disandera gan
Good luck pakde