Menarik Benang Merah Antara Ahok, Istri Ahok, Adik Ahok, Ipar Ahok di Sumber Waras, Reklamasi Jakarta dan Podomoro
April 11, 2016 8714



Pada awal Mei 2013, Veronica Tan yang merupakan istri AHOK dilantik menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Veronica Tan dengan senyum khasnya yang menawan sering mengungkapkan mimpinya agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus kanker sendiri. Tentunya sebuah mimpi yang sangat mulia. Meskipun di Jakarta sudah ada 5 rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker, tapi menurut Veronica Tan, Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada.

Dan betapa bahagianya Veronica Tan, ketika mengetahui bahwa AHOK, sang suami tercinta ingin segera mewujudkan mimpinya tersebut dengan membeli lahan Sumber Waras. Tak tanggung-tanggung demi membahagiakan istri tercinta, AHOK bahkan berani melakukan pertemuan secara langsung dengan pemilik lahan Sumber Waras untuk negosiasi.

Menurut Veronica Tan, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan oleh AHOK untuk membangun rumah sakit khusus kanker yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.


gambar Disposisi AHOK untuk mengganggarkan pembelian lahan Sumber Waras

Pernyataan Veronica Tan tersebut terekam dengan sangat jelas dan terang benderang di Kompas.compada Selasa, 20 Januari 2015 dengan judul berita “Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker”.

Dalam artikelnya, Kompas menyampaikan bahwa menurut Veronica sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus untuk melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker. Bahkan yang sangat luar biasa, Veronica mampu mengetahui secara detail rencana pembangunan rumah sakit kanker oleh Pemprov DKI Jakarta lengkap dengan besaran anggarannya.

“RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu,” kata Veronica dalam acara penandatanganan nota kesepakatan (MOU) mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Lebih lanjut, Veronika juga mengungkapkan bahwa RSUD khusus kanker tersebut akan dibangun diatas lahan seluas 3,7 hektare yang terletak tepat di sebelah RS Sumber Waras. Lahan tersebut telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta seharga Rp750 miliar dengan anggaran tahun lalu (APBD 2014/pen) (Kontan.com, Selasa 20/1/2015).

Sayangnya, ketika mimpi Veronika untuk membangun RSUD khusus kanker hampir diwujudkan oleh suami tercintanya, BPK justru “menghadangnya”. Dalam laporan hasil audit yang disampaikan di DPRD DKI Jakarta dengan sangat jelas disebutkan bahwa pembelian lahan Sumber Waras diindikasikan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,334 miliar. Menurut BPK, pembelian lahan Sumber Waras harus dibatalkan karena sarat dengan permasalahan.

Tentu saja temuan BPK terkait lahan Sumber Waras membuat AHOK meradang. Jika pada tahun sebelumnya AHOK memuji kinerja BPK yang memberikan raport merah pada keuangan Pemprov DKI dan menyebutnya sebagai kado ultah yang spesial, kini dengan raport yang sama-sama merah AHOK tak kuasa lagi menebar ancamannya. AHOK menuding ada “kongkalikong” antara DPRD dan BPK. AHOK juga menuduh, BPK menggunakan standar ganda dalam melakukan auditnya. AHOK tetap ngotot pada keputusannya untuk membeli lahan Sumber Waras karena sudah sesuai dengan harga NJOP.


Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman

Yudi Ramdan, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK dengan tegas mengatakan bahwa BPK tidak hanya menyoroti harga tanah dan nilai jual obyek pajak, tapi masalah prosesnya. Menurut Yudi seperti dikutip oleh Tempo.co, Rabu 8 Juli 2015, ada banyak faktor yang menyebabkan pembelian lahan Sumber Waras dinilai bermasalah oleh BPK di antaranya:

Pertama, Proses pengadaan tanah Sumber Waras cacat procedural karena bukan diusulkan oleh SKPD melainkan atas inisiatif dan negosiasi langsung antara pemilik tanah dengan Plt Gubernur, AHOK.

Kedua, Disposisi AHOK yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P diduga telah melanggar UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006.

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi. Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun, langganan banjir dan bukan berada di Jl. Kiai Tapa melainkan di Jl. Tomang.

Keempat, Pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Uunggul (CKU) dengan Sumber Waras dimana PT CKU telah menyerahkan uang muka senilai Rp 50 milyar kepada Sumber Waras. BPK juga menemukan fakta bahwa harga yang dibeli oleh PT CKU jauh lebih murah yaitu Rp 15,5 juta per m2. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga Rp. 20.755.000 per m2.

Kelima, Pihak Sumber Waras menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Keenam, Adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 191.334.550.000 (dari selisih harga beli antara Pemprov DKI dengan PT CKU) atau Rp. 484.617.100.000 (dari selisih harga beli dengan nilai aset setelah dibeli karena perbedaan NJOP). Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl. Kiai Tapa dengan harga Rp. 20.755.000 per m2, tapi faktanya lokasi tanah berada di Jl Tomang Utara yang harga NJOP-nya Rp Rp 7,44 juta per m2.

Setelah banyak menerima laporan dari masyarakat, KPK telah memerintahkan kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Tujuannya untuk menemukan inisiator sekaligus pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terkait timbulnya kerugian keuangan daerah dan menemukan ada tidaknya tindak pidana korupsi. Sumber di BPK menyatakan bahwa audit investigasi terkait Sumber Waras sudah memasuki babak akhir untuk finalisasi dan hasilnya akan segera diserahkan ke KPK.

Antara AHOK, Veronika dan Kartini Muljadi

Dibalik gaduhnya untuk mewujudkan mimpi Veronica Tan terkait rumah sakit khusus kanker di lahan Sumber Waras, ternyata ada korban lain yang luput dari perhatian publik. Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) yang aslinya bernama Sin Ming Hui “dipaksa” masuk dalam pusaran “kegaduhan” oleh konglomerat Kartini Muljadi.

Sin Ming Hui berdiri pertamakali tahun 1946 dengan anggota 9 orang Tionghoa yang bekerja di harian Sin Po dan Keng Po. Pendirian Sin Ming Hui dilandasi cita-cita luhur para anggotanya untuk mengabdi kepada Indonesia di bidang sosial kemasyarakatan dengan menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Cita-cita Sin Ming Hui akhirnya terwujud dengan berdirinya Rumah Sakit Sin Ming Hui yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat Tionghoa. Saat itu dana masyarakat yang terkumpul mencapai Rp. 1,034,703.07.


Daftar Penyumbang Sin Ming Hui (Sumber Kompasiana)

RS Sin Ming Hui yang kini berubah nama menjadi RS Sumber Waras dibangun menggunakan dana sumbangan masyarakat Tionghoa. Tanah tersebut dibeli dari Ny. Oey Han Nio seharga Rp 1/m2 dengan total biaya Rp 80,000. Pendiri Sin Ming Hui dapat membeli tanah tersebut dengan sangat murah karena Ny. Oey Han Nio sangat mendukung cita-cita mulia Sin Ming Hui untuk mengabdi kepada masyarakat.

Surat tanah tersebut oleh pendiri sengaja dipecah dua, satu dalam bentuk hak milik atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui dan satu lagi bentuk HGB atas nama Yayasan Rumah Sakit Sin Ming Hui, dengan maksud agar kelak bila RS menjadi besar, tidak melupakan Perhimpunan Sosial Candra Naya sebagai induknya (Kompasiana, 14-9-2015).

Nah, tanah yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta bersertifikat HGB yang akan habis 26 Mei 2018 dan secara fisik lokasinya di Jalan Tomang Utara. Sedangkan tanah yang berada di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik dan saat ini sedang disengketakan di pengadilan antara Perhimpunan Sosial Candra Naya (Sin Ming Hui) yang dipimpin oleh I Wayan Suparmin dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dipimpin Kartini Muljadi.


Ketua PSCN I Wayan Suparmin (Sumber sayang.com

Dari sejarahnya tercatat dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa berdirinya RS Sin Ming Hui (RS Sumber Waras) merupakan sumbangan masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Sin Ming Hui. Bahkan nama Sumber Waras sendiri merupakan nama yang istimewa, karena berasal dari singkatan “SUMbangan BERasal WARga ASing”. Ironisnya, mengapa kini tanah YKSW dan RS Sumber Waras bisa dikuasai oleh konglomerat Kartini Muljadi.

Bahkan Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya, I Wayan Suparmin terpaksa harus mendekam di penjara karena dituduh melakukan penggelapan sertifikat milik Perhimpunan Sosial Candra Naya (Sin Ming Hui) oleh Kartini Muljadi. Aneh tapi nyata.

Sungguh ironis, Perhimpunan Sosial Candra Naya yang berdiri diawal kemerdekaan dengan mengusung cita-cita mulia untuk membantu masyarakat yang tertindas, kini justru menjadi korban penindasan. Dan lebih tragis lagi karena yang melakukan penindasan adalah dari golongan mereka sendiri yang kebetulan saat ini sedang memegang kekuasaan. Nah loh…
http://www.repelita.com/menarik-bena...-dan-podomoro/


Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker
Selasa, 20 Januari 2015 | 16:45 WIB


Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta Veronica Tan saat acara penandatanganan nota kesepakatan mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta dan Singapore International Foundation, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/1/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski saat ini telah memiliki sekitar sembilan rumah sakit umum daerah (RSUD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata belum memiliki rumah sakit khusus untuk merawat penderita kanker.

Padahal, data dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) menunjukkan, pertumbuhan kasus kanker baru setiap tahunnya bisa mencapai 10.000 kasus, dengan 7.000 kasus di antaranya masuk stadium lanjut yang sudah tidak dapat disembuhkan.

Atas dasar itulah, Ketua YKI DKI Jakarta, yang juga istri Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Veronica Tan, menilai sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker. [Baca: Jakarta Kekurangan Tenaga Medis untuk Penderita Kanker Stadium Lanjut]

Menurut Veronica, selain untuk membantu penderita kanker, keberadaan RSUD khusus kanker juga dapat mengurangi beban pelayanan di empat rumah sakit yang ada saat ini.

Sebagai informasi, saat ini di Jakarta ada empat rumah sakit yang melayani perawatan penderita kanker, tiga rumah sakit dimiliki oleh pemerintah pusat, masing-masing RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Sementara itu, satu rumah sakit berstatus swasta, yakni RS Kanker Dharmais.

"RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu," kata Veronica dalam acara penandatanganan nota kesepakatan mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi mengatakan, saat ini Pemprov DKI memiliki lahan seluas 3,7 hektar yang berlokasi di Grogol, Jakarta Barat, tak jauh dari RS Sumber Waras.

Menurut dia, lokasi itulah yang nantinya akan dijadikan lahan untuk pembangunan RSUD khusus kanker. "Tahun ini kita mulai perencanaan pembangunannya dulu. Lalu, tahun 2016, kita mulai pembangunan fisiknya dan tahun 2017 sudah selesai pembangunannya," kata Koesmedi.

Karena baru perencanaan, Koesmedi belum mengetahui secara rinci mengenai anggaran maupun kapasitas rumah sakit tersebut. "Semuanya belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap perencanaan. Begitu juga dengan besaran anggarannya," ujar dia.
http://megapolitan.kompas.com/read/2....Khusus.Kanker


Ahok Ngotot Beli RS Sumber Waras, Demi Penuhi Hasrat Sang Istri
Selasa, 19 Jan 2016 - 17:00:00 WIB


Nota Dinas yang Dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Emawati kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) Terkait Pendirian Rumah Sakit Khusus Kanker Milik Pemprov DKI. Sumber foto : Istimewa

JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2014 masih penasaran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Pasalnya, Dinas Kesehatan Pemprov DKI sebenarnya sudah memiliki lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung.

Karena itu, Pansus DPRD masih mempertanyakan langkah Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, yang kekeuh untuk membeli lahan RS Sumber Waras.

"Kalau hanya untuk membangun rumah sakit, Dinas Kesehatan punya banyak lahan. Saat itu, Dinas Kesehatan juga sudah mengirim surat ke Pak Gubernur (Ahok) ada lahan di Jalan Kesehatan dan di Sunter. Jadi, kalau Pemda punya lahan, kenapa mesti beli lagi, ini yang belum terjawab," kata Wakil Ketua Pansus DPRD DKI untuk LHP BPK, Prabowo Soenirman kepada TeropongSenayan di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/1/2016).

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menilai, bahwa sikap ngotot Ahok tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan normal.

Sebab, kata Amir, Ahok merupakan sosok manusia yang bertipe sangat DKI.

"Tahu gak apa itu DKI? yaitu Dibawah Kendali Istri (DKI). Nah, Ahok ini kan tipe orang yang betul-betul DKI," kata Amir saat ditemui TeropongSenayan, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Dijelaskan Amir, berdasarkan data yang ia kantongi, pada awal Mei 2013, Veronica Tan yang merupakan istri Ahok dilantik menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DKI Jakarta.

"Sejak saat itu, Veronika Tan kerap berkoar-koar akan membangun rumah sakit khusus kangker terbesar di DKI, dan kemudian Ahok didorong untuk memuluskan hasrat sang istri," urai Amir.

Meskipun di Jakarta sudah ada 5 rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker, tapi menurut Veronica Tan, Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada.

Betapa bahagianya Veronica Tan, kata Amir, ketika mengetahui bahwa sang suami tercinta, tak lama setelah itu, yakni pada tahun 2014 menjadi orang yang paling berkuasa di DKI setelah ditinggal Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara sebagai Presiden.

Apalagi, dalam hitungan hari, Ahok langsung mewujudkan mimpi sang pujaan hatinya dengan 'membelikan' lahan Sumber Waras untuk membangun rumah sakit khusus Kangker, yang rencananya juga akan disulap menjadi RS Kangker terbesar di Asia.

Tidak hanya itu, lanjtu Amir, demi membahagiakan istri tercinta, Ahok bahkan berani melakukan pertemuan secara langsung dengan pemilik lahan Yayasan Sumber Waras untuk negosiasi sendiri.

Karena itu, jelas Amir, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan Ahok kepada sang istri, untuk membangun rumah sakit khusus kanker terbesar di Asia.

Disposisi Ahok untuk mengganggarkan pembelian lahan Sumber Waras Pernyataan Veronica Tan tersebut terekam dengan sangat jelas disalah satu media swasta pada Selasa, 20 Januari 2015 dengan judul berita "Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker".

Dalam berita tersebut, menurut Veronica Ahok sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus untuk melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker.

Bahkan, menurut Amir, yang sangat luar biasa lagi, Veronica Ahok mampu mengetahui secara detail rencana pembangunan rumah sakit kanker oleh Pemprov DKI Jakarta lengkap dengan besaran anggarannya.

"RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu," kata Veronica dalam sebuah acara penandatanganan nota kesepakatan (MOU) mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Lebih lanjut, Veronica juga mengungkapkan bahwa RSUD khusus kanker tersebut akan dibangun diatas lahan seluas 3,7 hektare yang terletak tepat di sebelah RS Sumber Waras. Lahan tersebut telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta seharga Rp 750 miliar dengan anggaran tahun lalu (APBD 2014/pen).

Sayangnya, Amir melanjutkan, ketika mimpi Veronica Ahok untuk membangun RSUD khusus kanker hampir diwujudkan oleh suami tercintanya, BPK justru datang menghadang
http://www.teropongsenayan.com/27692...rat-sang-istri

------------------------------------

Semakin transparan aja nih dan semakin seru!

Gua ingat saat masih kuliah dulu ketika Ibu Tien Soeharto ngotot hendak mendirikan sebuah Rumah Sakit Jantung di Jakarta dengan reputasi Internasional. Keinginan 'First Lady' paling berkuasa di zaman Orde Baru itupun akhirnya terpenuhi, yaitu dengan dibangunnya RS Jantung Harapan Kita. Dulu RS Jantung itu berada dibawah sebuah yayasan milik keluarga Cendana, Yayasan Harapan Kita. Siapa sangka, 40 tahun kemudian, ada pulak isteri seorang Gubernur Jakarta, punya keinginan yang sama seperti ibu Tien dulu.








betul, gan!

Salah ketik ... seharusnya RS Sumber Waras!

Sorry!
Kesalahan sudah @TS ralat!