Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut masih ada oknum lurah dan camat yang melakukan penyimpangan. Inspektorat DKI disebut Ahok sudah mengambil tindakan.

"Ya masih ada lah (oknum camat-lurah lakukan penyimpangan-red). Sisa uang bagi-bagi, sisa uang yang buat masyarakat enggak dibalikin, diatur-atur. Sudah kita tangkap ini," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Namun Ahok menolak menyebut oknum camat dan lurah yang melakukan penyimpangan tersebut. "Tanya sama inspektorat," kata dia. Ahok hanya menyebut si oknum ini diduga menyelewengkan anggaran yang sudah disediakan.

"Kan non cash dia keluarin, minta sama orang balikin, macam-macam. Sudahlah maling juga. Selain non-cash (maka) ya ancam. Dipecat kan. Kalau dipecat jadi staf dia akan takut (untuk melakukan korupsi lagi)," imbuh Ahok.

Peringatan terhadap jajarannya termasuk camat dan lurah berulangkali disampaikan Ahok. Dia tak mau ada PNS mengabaikan pelayanan publik demi keuntungan pribadi.

Ahok saat pelantikan pejabat Eselon II, III, dan IV di Balai Agung, Balai Kota, hari ini kembali mengingatkan anak buahnya.

"Khusus di kelurahan-kecamatan, saya tak mau dengar lagi ada upeti, ada pembagian uang sisa. Saya sudah ancam Wali Kota, kalau masih melakukan hal yang sama maka semua saya staf-kan," tegas Ahok dalam pelantikan.
(fdn/hri)

sumber: http://news.detik.com/berita/3150398...lap-duit-warga

pada saat ini, dimana di pemerintahan eksekutif sudah hampir tidak ada korupsi, indikasi ini bisa dilihat dari hampir tidak ada berita pimpinan eksekutif yg menindak jajaran dibawahnya karena melakukan korupsi, baik itu kepala daerah, maupun di kementerian, kenapa hampir setiap saat masih ada aja PNS pemprov DKI Jakarta yang melakukan korupsi, pungli, pengelapan dan penyelewengan dana? padahal bisa dikatakan Gubernur DKI adalah pimpinan eksekutif yang paling galak dalam memberantas korupsi, dan sistem di pemprov DKI juga sudah disiapkan untuk mencegah korupsi anggaran,salah satunya dengan sistim non cash.

apakah karena mental PNS pemprov DKI Jakarta beda dengan mental PNS daerah lain?
apakah karena gubernurnya Ahok maka maka PNS pemprov DKI korupsi terus? Padahal di jaman gubernur sebelum Jokowi-ahok hampir tidak ada PNS Pemprov DKI yg korupsi (bisa dilihat dari tidak adanya PNS pem prov DKI yg ditindak karena melakukan korupsi)?