Merdeka.com -Siang tadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan politikus DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sudirman Said menyerahkan seluruh bukti-bukti yang dimilikinya.

Sudirman Said memiliki rekaman pembicaraan politikus DPR (inisial Sn) dengan petinggi Freeport (inisial Ms). Namun Sudirman Said hanya menyerahkan transkrip pembicaraannya. Menteri ESDM Sudirman Said sudah mengakui bahwa dirinya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas tuduhan perbuatan tercela.

Dalam transkrip pembicaraan yang diterima merdeka.com, terjadi pembahasan mengenai pembangunan smelter Freeport, saham, hingga proyek listrik. Nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga disebut-sebut dalam transkrip tersebut. Dalam transkrip itu, inisial Sn diduga Setya Novanto, Ms diduga Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Sedangkan inisial R masih belum diketahui.

Berikut isi transkrip yang diterima merdeka.com:

Sn: Waktu pak Luhut di Solo...Pak Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah bekerja.

Ms: Coba ditinjau lagi fisibilitiesnya pak. Kalau ngga salah Freeport itu off taker.

R: Saran saya jangan off taker dulu, kalau off taker itu akan.....

Ms: Keterkaitan off taker itu darimana pak?

R:..... (suara tidak jelas)

Ms: Bapak juga nanti baru bisa bangun setelah kita kasih purchasing garanty lho pak. Purchasing garanty-nya dari kita lho pak.

R: PLTA-nya

Ms: Artinya patungan? Artinya investasi patungan 49-51 persen. Investasi patungan off taker kita juga? double dong pak? modalnya dari kita, off takernya dari kita juga.

R: Kalau off taker itu.....Oke deh Kalau Freeport ngga usah ikut

Ms: Ini yang Pak R pernah sampaikan ke Dharmawangsa itu?

R:....(tidak jelas)

Ms: Oh kalau komitmen, Freeport selalu komitmen. Untuk smelter desember kita akan taruh 700 ribu dollar. Tanpa kepastian lho pak. Karena kalau kita ngga tahu, kita ngga komit. Sorry 700 juta dollar.

Sn: Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo...Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan ke depan, ada tiga....(kurang jelas)Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua.

Ada keputusan-keputusan lain yang digarap, bermain kita

Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok

Ms: delobies...Repot kalau meleset komitmen...30 persen. 9,36 yang pegang BUMN

Sn: Kalau ngga salah, Pak Luhut itu bicara dengan Jimbok. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.

R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil kalau ngga ribut.

Sn: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...

Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.

Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.

R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif

Ms: Tapi saya yakin Pak Freeport pasti jalan.

Sn: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.

Ms: Terima kasih waktunya pak

R: Jadi follow up gimana? Nanti saya bicara Pak Luhut jadi kapan. Terus Oke lalu kita ketemu. Iya kan?

Sn: Kalau mau cari Pak Luhut harus cepet, kasih tanggung jawab enggak. Gimana sukses, kita cari akal.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Ketua DPR Setya Novanto terkait ucapan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Novanto atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke PT Freeport.

Fadli Zon tidak percaya Novanto meminta saham kepada PT Freeport dengan menjanjikan lancarnya renegosiasi kontrak karya.

Bahkan, Fadli Zon menilai rekaman yang jadi dasar Sudirman Said melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai bukti yang bisa direkayasa.

"Bisa saja rekaman itu direkayasa. Aslinya bukan suara Pak Novanto,"ucap Fadli Zon, saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/11/2015).

Fadli mengaku akan ikut mempelajari materi hingga bukti-bukti yang dilaporkan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Jika tuduhan Sudirman ini tak terbukti, Fadli pun mendorong Setya Novanto melaporkan balik ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Itu bisa dilaporkan yang bersangkutan supaya duduk masalahnya jelas," ucap Fadli.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Setya Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

TEMPO.CO,Jakarta- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengeluhkan tindakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengungkap pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh anggota DPR untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

Bahkan politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mempertanyakan detail pencatutan nama Jokowi dan Kalla. Ia pun meminta Menteri ESDM tidak meributkan masalah ini. Apalagi jika ini hanya bersumber dari obrolan belaka.

"Tidak selayaknya pejabat setingkat menteri menjadikan isu sebagai konsumsi publik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2015.

Menurut Fahri, tidak ada urusannya anggota Dewan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Perpanjangan kontrak PT Freeport baru bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum kontrak habis, yakni pada 2019. "Saat itu masa jabatan DPR periode ini sudah habis. Apa urusannya?

"Fahri berpendapat, yang dilakukan Sudirman itu tidak tepat. Apalagi ini dilakukan secara tiba-tiba. Lebih baik,ucap dia, Sudirman berfokus pada kinerja kementeriannya. Terutama tentang pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang telah disahkan.

Hari ini Sudirman akan menemui Mahkamah Kehormatan DPR. Dia akan mengadukan anggota Dewan yang mencatut nama Jokowi dan Kalla di tengah renegosiasi perpanjangan kontrak pemerintah dengan PT Freeport. Politikus itu juga meminta saham Freeport. Sudirman menolak membeberkan nama politikus itu tapi berjanji akan melaporkannya kepada MKD hari ini.