Bentrok TNI dan warga di Urut Sewu, ibu hamil kena tendang dan pukul | merdeka.com

Merdeka.com - Sebanyak sembilan warga yang luka parah akibat bentrokan antara petani dengan anggota TNI di Desa Wiromartan Kecamatan Mirit, Kebumen Jawa Tengah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebumen. Mereka dilarikan karena mengalami luka parah.

Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) Seniman mengemukakan, sembilan warga tersebut salah satunya adalah Kades Wiromarta, Widodo Sunu Nugroho.

"Kalau ditotal semua korban yang kami data ada 17 warga yang alami luka-luka, selebihnya kami tidak mengetahuinya," katanya saat dihubungi, Sabtu (22/8).

Dari 17 warga yang luka tersebut, satu di antaranya bernama Sri Rohani yang sedang hamil empat bulan. Sri yang berasal dari Desa Wiromartan tersebut saat ini mendapat perawatan intensif di Puskesmas Mirit.

"Ia mendapat tendangan dan pukulan di bagian perut bawah, saat ini kondisinya masih kesakitan dan dirawat di puskesmas (Mirit)," lanjut Seniman.

KEBUMEN, KOMPAS — Konflik fisik antara petani dan TNI Angkatan Darat kembali pecah di kawasan pesisir Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (22/8). Bentrokan terjadi di tengah unjuk rasa ratusan petani yang menolak pemagaran lahan Urut Sewu untuk uji coba senjata TNI. Empat warga luka berat dan belasan lainnya luka ringan. Kondisi di lokasi masih mencekam.

Demonstrasi petani menolak pemagaran lahan Urut Sewu dimulai sekitar pukul 07.00. Petani berjumlah sekitar 150 orang dengan tangan kosong menghadang pemagaran lahan di Wiromartan, Kecamatan Mirit. Aksi itu awalnya hanya dijaga satu regu TNI AD. Namun, saat warga berorasi, personel tentara bersenjata lengkap semakin banyak berdatangan ke lokasi dengan menggunakan beberapa truk. Mereka langsung mengepung warga. Tanpa peringatan terlebih dulu, bentrok tak terhindarkan.

Tentara langsung memukuli para petani dengan pentungan. Massa pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Namun, pihak tentara terus mengejar mereka hingga ke jalan utama Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS). "Ibu-ibu hanya bisa menangis saat dibentak tentara," kata Kepala Desa Petangkutan, Kecamatan Mirit, Muchlisin, yang juga menjadi salah satu korban. "Saat sedang menyampaikan aspirasi, tiba-tiba kami diserang," katanya. Dia menderita memar saat dipukuli tentara di depan seorang polisi yang tidak berani melerai. Padahal, Muchlisin sudah lari menjauh dari lokasi saat kondisi semakin kacau.

Empat orang yang menderita luka berat, yakni Widodo Sunu Nugroho, Ratiman, dan Prayogo ketiganya dari Desa Wiromartan, serta Rajab dari Desa Petangkuran. Widodo Sunu yang juga Kepala Desa Wiromartan bahkan harus dirujuk ke RSUD Kebumen karena mengalami pendarahan di kepala dan retak tangan. "Dia tiba-tiba dipukul saat sedang mempertanyakan legalitas pemagaran lahan," kata Muchlisin.

Saat ini, kondisi kawasan Urut Sewu masih mencekam. Warga terkonsentrasi di beberapa titik di sejumlah desa. Sementara aparat TNI belum ditarik dari wilayah pemagaran. Beberapa tokoh masyarakat dan petani pun lari ke kecamatan lain karena ketakutan.

Disayangkan

Sengketa tanah antara petani dan TNI AD telah berlangsung sejak akhir 2000-an. Kawasan yang disengketakan mencakup tanah selebar 500 meter dari garis pantai sepanjang 22,5 kilometer dari Sungai Luk Ulo hingga Sungai Wawar. Kawasan tersebut berada pada 15 desa di Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren.

TNI mengklaim kawasan tersebut sebagai wilayah pertahanan dan keamanan sehingga dijadikan areal latihan perang serta uji coba senjata. TNI juga membangun kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Desa Setrojenar, Kecamatan Mirit.

Petani juga mengklaim tanah tersebut dengan bukti letter C dari desa. Mereka menginginkan kawasan tersebut dijadikan areal pertanian dan wisata. Puncak ketegangan pertama antara TNI dan petani terjadi April 2011 saat pecah konflik fisik yang menimbulkan jatuhnya korban luka dan kerusakan beberapa barang milik petani.

Sejak 2014, pemagaran kawasan sengketa tersebut mulai dilakukan oleh TNI. Pemagaran lahan di kawasan Urut Sewu rencananya akan dilaksanakan sepanjang 23 km dengan melintasi 15 desa di tiga kecamatan. Pemagaran tahap pertama di kawasan tersebut sudah dilakukan sepanjang 8 km pada 2014. Saat ini pemagaran tahap kedua mulai dilaksanakan sepanjang 8 km.

Kepala Dislitbang TNI AD Setrojenar, Mayor Infanteri Kusmayadi, mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan sosialisasi sebelum pemagaran. "Itu bukan tanah rakyat, tapi tanah negara," ujarnya.

Ia mengaku sudah jenuh dengan konflik itu. Dia menuduh masyarakat telah dibohongi sehingga melakukan perlawanan. "Silakan lewat jalur hukum. Jika kami kalah, kami akan angkat kaki," katanya.

Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Seniman, menyayangkan pendekatan kekerasan oleh TNI terhadap petani. Dia mencatat, setidaknya dalam dua bulan terakhir, tiga kali unjuk rasa penolakan pemagaran oleh warga selalu dihadang TNI secara brutal. Akibatnya, selalu jatuh korban luka.


sumber ; http://print.kompas.com/baca/2015/08...cah-di-Kebumen

KEBUMEN – Anggota TNI bentrok dengan warga di Desa Wiromarta, Kecamatan Mirit, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (22/8/2015) siang. Warga dipukuli dengan pentungan.

Sampai saat ini sudah sembilan warga yang terluka. Namun jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah. Sebab, belum semua korban dievakuasi untuk mendapat pertolongan medis.

Sebagain korban dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sebagian lainnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen. Mereka yang sudah dievakuasi di antaranya Muslihin, Ratiman, Rajab, Prayogi, dan Parmin.

Bentrok itu sendiri dipicu aksi anggota TNI yang memasang pagar di lahan pertanian warga. Hal itu membuat warga berunjukrasa, namu mereka justru dianiaya.

Tanah yang dipagar itu memang sudah menjadi sengketa beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah negosiasi antara warga dengan TNI sudah digelar. Namun tidak memuaskan warga yang sebagian besar petani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta calon perwira TNI dan Polri mendekatkan diri dengan rakyat. TNI dan Polri lahir dari rakyat dan digaji oleh rakyat.

"Dengarkan suara dan aspirasi rakyat. Utamakan dialog. Utamakan dialog, utamakan musyawarah. Saya ulangi, utamakan dialog, utamakan musyawarah,” kata Jokowi saat pembekalan Calon Perwira Remaja TNI-Polri 2015 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jateng, seperti dilansir website setkab, Rabu (29/7/2015) malam.

Jokowi mengingatkan, musyawarah adalah budaya kita. Kalau ada hal yang masih bisa dimusyawarahkan, menurut Presiden, ya harus dimusyawarahkan. Kalau bisa didialogkan, ya selesaikan dengan dialog.

"Jangan langsung dihantam dengan kekuatan yang kita punya, padahal itu rakyat kita sendiri. Yang menggaji kita,” tuturnya.

Beberapa waktu yang lalu

Beberapa waktu yang lalu