JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penggelembungan anggaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras hingga Rp 191 miliar sangat tendensius.

Padahal, lanjut dia, rencana pembangunan rumah sakit kanker di lahan seluas 3,6 hektar itu telah sesuai dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017.

"Laporan BPK itu tendensius seolah-olah menuduh saya (menggelembungkan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras). Kebijakan ini kan sesuai RPJMD dan visi misi kami untuk memberi pelayanan kesehatan kepada rakyat Jakarta," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (15/7/2015).

"Kamu lihat enggak Rumah Sakit Dharmais atau RSCM (RS Cipto Mangunkusumo), orang-orang kanker harus antre setengah mati di sana. Apa saya salah kalau beli lahan bangun RS kanker? Saya harus beli tanah dong untuk bangun rumah sakit," kata Basuki lagi.

Oleh karena itu, Basuki memerintahkan Dinas Kesehatan DKI untuk membeli lahan sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP). Basuki juga menyatakan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI secara jelas untuk menganggarkan pembelian lahan sesuai aturan.

Kalaupun ada temuan yang berpotensi penggelembungan anggaran, lanjut Basuki, pihak yang bersalah adalah Dinas Kesehatan DKI. "Lagi pula, Dinas (Kesehatan DKI) sekarang enggak salah kok. Salahnya di mana? Mereka sudah sesuai aturan," kata Basuki.

Original Posted By barang.kali►
Temukan Kesepakatan DPRD-BPK Soal LHP, Ahok Tuding Ada Permainan Politik

Merotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama menemukan adanya kesepakatan antara DPRD DKI dengan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2014.

Ahok menemukan surat kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta. Ahok menganggap surat keputusan bersama itu permainan politik.

"Ini tidak lazim, ada kesepakatan bersama antara DPRD dan BPK membuat gubernur tidak bisa memberikan pidato. Ini gila BPK sama DPRD main. Ini sengaja politik," kata Ahok saat rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

Ahok juga mempertanyakan kenapa penyerahan LHP kepada dirinya dilakukan secara diam-diam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. "Kenapa dalam paripurna bohongi saya? Kenapa Ketua BPK menyerahkan diam-diam ke Sekda, Sekda juga belum dapat kuasa dari saya," tegasnya.

Awalnya Ahok menemukan kejanggalan, karena dia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap LHP BPK saat paripurna. Padahal dirinya sudah menyiapkan pidato.

"Saya mau tanya sama Pak Sotar (Sekretaris DPRD) siapa yang punya ide mengatakan bahwa tahun lalu tidak ada pidato saya, tidak ada penyerahan LHP kepada saya?" tanya Ahok.

Ahok kemudian meminta agar video rapat paripurna penyerahan LHP tahun 2013 diputar. Dalam video tersebut terlihat Ahok memberikan tanggapan atas LHP BPK.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Sotar Harahap mengatakan, pada tahun lalu rapat paripurna LHP BPK bersamaan dengan pengesahan tiga Raperda. Karena itu, gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tahun ini hanya penyerahan LHP yang merupakan hajat dari BPK.

"Untuk acara kemarin hajat tunggalnya penyerahan LHP BPK, sesuai dengan kesepatan bersama antara BPK dan DPRD, tata cara penyerahan LHP," kata Sotar.

Dalam kesepakatan itu, lanjut Sotar, LHP diserahkan dalam rapat paripurna istimewa hanya kepada DPRD. Sementara untuk gubernur diserahkan secara langsung.

FZN

Sumber

Ada permainan politik yang dirancang untuk menjegal ahok dari tahun 2010, bahkan ahok masih belum jelas mau maju jadi gubernur lewat jalur apa (dan akhirnya nebeng jokowi)... sudah ada yang jegal ahok

soalnya BPK sama DPRD banyak paranormal, jadi sudah menduga di tahun 2012 ahok maju jadi wagub, trus di tahun 2014 jadi gubernur

apa mama laurent dulu konseptor kesepakatannya

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun rumah sakit kanker di bekas lahan Rumah Sakit Sumber Waras terancam batal.

Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran 2014, ditemukan indikasi penggelembungan harga beli lahan senilai Rp 191 miliar.

"Yang saya enggak terima adalah kasus (pembelian lahan) Rumah Sakit Sumber Waras. BPK sekarang temuannya, beli tanah 3 hektar di sana kemahalan Rp 191 miliar. Dari mana kemahalannya, dia bandingkan dengan NJOP (nilai jual objek pajak) di belakang (rumah sakit)," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahok pembelian lahan itu sudah berdasarkan NJOP. Di sisi lain, BPK menemukan NJOP tanah di belakang rumah sakit yang lebih murah dibandingkan dengan lahan yang dibeli oleh DKI. Sehingga BPK menilai ada penggelembungan harga pembelian lahan tersebut.

Basuki juga menyebut, BPK bersikeras memaksakan NJOP di RS Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang permukiman.

Apabila BPK menemukan kejanggalan tersebut, Basuki mengimbau agar membawa perkara ini ke pihak kepolisian. Dengan demikian, akan diketahui apakah DKI sengaja menaikkan NJOP demi mencari keuntungan semata.

Basuki pun belum bisa memutuskan kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Karena jika akan dilanjutkan maka, RS Sumber Waras harus mengembalikan kelebihan harga yang dimaksud oleh BPK.

"Sekarang mau enggak RS Sumber Waras kembalikan Rp 191 miliar, ya enggak mau dong," kata Basuki.

Kemudian, jika lahan itu dibeli ulang, Basuki meyakini harga lahan tersebut akan lebih mahal dari sebelumnya. Karena NJOP meningkat tiap tahun dan harga lahan juga semakin mahal. Sementara pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu.

"Artinya apa, Anda ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau kami enggak jadi beli tanah itu, ya kami enggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," kata Basuki kesal.

Sebagai informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun lalu membeli lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, seluas 6,9 hektare senilai Rp 1,5 triliun.

Harga lahan tersebut berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Lahan tersebut akan dibangun menjadi rumah sakit khusus penanganan kanker yang standarnya sama dengan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
http://megapolitan.kompas.com/read/2...m_source=news&

Original Posted By kodokteotekdung►
Ahok curiga ada PNS serang dirinya dengan proyek lahan Sumber Waras

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit pada APBD DKI Jakarta 2014 dan memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Alasannya ada sejumlah proyek yang dianggap belum maksimal, salah satunya proyek pembebasan lahan di Sumber Waras, yang rencananya akan dibuat rumah sakit khusus kanker.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, agaknya cukup kesal. Sebab, proyek itu sudah berjalan sejak era Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Dia menduga, ada permainan PNS di balik munculnya proyek tersebut. "Makannya saya sinyalir ada oknum di PNS pengen pakai notaris tertentu nggak jadi karena yang jual juga notaris. Makanya dia ciptain ini. Kalau tiga persen dari Rp 800 miliar kan Rp 24 miliar," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).

"Nah saya nggak tahu ada unsur itu," sambungnya.

Ahok mengaku bukan ingin membela diri. Dia membenarkan yang menyuruh proyek itu dieksekusi, tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Dia bilang disuruh saya beli. Ya memang saya suruh beli, tapi kan saya suruh beli sesuai aturan. Mau ngincer saya, laporin saya, dia bilang ke yang beli kalau itu perintah gubernur. saya semua mana ada," ucapnya ngotot.

http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...ber-waras.html

busyet sampe begitu, dulu sabotase sekarang cmn ganti kata doang jadi "serang dirinya"

Original Posted By saegoth►
Ahok Tolak Ubah Peruntukan Lahan RS Sumber Waras Jadi Mal

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui menolak perubahan peruntukan lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diajukan PT Ciputra Karya Unggul. Pasalnya, lanjut dia, Ciputra berencana mengubah peruntukan lahan RS Sumber Waras menjadi pusat perbelanjaan (mal).

Sehingga berdasarkan aturan yang berlaku, Ciputra harus membatalkan pembelian lahan jika tidak sesuai peruntukkan.

"Ciputra kenapa dia batal beli (lahan RS Sumber Waras) karena dia mau ubah lahan peruntukkan jadi mal. Saya tahu semua ini, karena mereka (Ciputra) masukin surat ke kami dan minta ubah peruntukan kesehatan menjadi komersial. Saya bilang enggak boleh, karena Pak Jokowi sudah pesan sekolah dan rumah sakit jangan sampai dirubah jadi mal, karena mal sudah terlalu banyak jumlahnya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (15/7/2015).

Kejadian ini, lanjut dia, sama halnya dengan kasus pembangunan apartemen di Kemang V, Jakarta Selatan. Pengembang merencanakan pembangunan apartemen di lahan seluas 1,9 hektar.

Namun lokasinya berdekatan dengan lembah dan jika dibangun apartemen, lingkungan sekitarnya dapat terendam banjir. Sehingga Pemprov DKI menegaskan akan menolak perubahan peruntukkan lahan pelayanan publik.

"Kalau memang tidak boleh diubah peruntukannya biar mereka enggak rugi, lahannya kami beli. Tapi kami belinya sesuai aturan harus di bawah harga appraisal (taksiran) atau terjemahannya itu harga NJOP (nilai jual objek pajak) dan rumus membuat NJOP itu maksimum 80 persen dari harga appraisal. Berarti NJOP itu pasti lebih murah dari harga pasar," kata Basuki.

Meski demikian, ia mengakui Ciputra telah membayar senilai Rp 50 miliar sebagai uang muka kepada RS Sumber Waras untuk pembelian lahan seluas 3,6 hektar itu.

Basuki mengatakan, sejak DKI memutuskan lahan RS Sumber Waras tidak bisa diubah peruntukannya, uang yang telah dibayarkan Ciputra dikembalikan dan kontraknya otomatis batal.

Di dalam perjanjian, lanjut dia, ada sebuah klausul yang menyebutkan jika lahan itu tidak bisa diubah peruntukannya, maka Ciputra harus membatalkan pembelian lahan dan menerima uangnya kembali.

Ketika Ciputra membatalkan pembelian, otomatis Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (APPJB) dengan RS Sumber Waras juga berakhir.

"Makanya sekarang, kamu (Garuda Institute) enggak usah cari-cari alasan. Pertanyaan saya, kamu bisa enggak beli tanah harga NJOP sebesar itu di Jakarta?" kata Basuki.

Adapun lembaga survei bernama Garuda Institute menyebut Basuki telah melakukan tindak korupsi karena diduga melakukan penyelewengan anggaran dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Garuda Institute menyatakan, NJOP lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI terlampau besar, yakni mencapai angka Rp 20.755.000 per meter persegi. Seharusnya NJOP lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI sebesar Rp 7.440.000 per meter persegi.

Perlu diketahui Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras senilai Rp 1,5 triliun pada tahun 2014. Di Lahan tersebut rencananya akan dibangun menjadi rumah sakit khusus penanganan kanker yang standarnya sama dengan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

http://megapolitan.kompas.com/read/2...Waras.Jadi.Mal

Tidak Konsisten omongannya

Original Posted By Krabberz►lumayan ya pak, buat ngebantu keuangan yayasan bermasalah yg banyak sengketa dgn karyawanya,,pdhl pemprov dki punya bnyk tanah nganggur yg gaperlu beli lg

Disclaimer: Maaf thread ini bukan ditujukan untuk memojokkan keluarga pasien / pasien kanker, tetapi untuk menunjukkan pada semua orang kalo yang nama Ahok itu pinter ngeles untuk mengalihkan substansi permasalahan dan itu tidak baik apalagi dia seorang pemimpin 8 juta penduduk DKI, sangat tidak layak diteladani. Isu ini dimunculkan untuk menyalahkan BPK atas hasil audit yang mengecewakannya, akibat isu yang tidak bertanggung jawab ini sangat berbahaya, mengadu domba pasien kanker dengan BPK, seolah-olah BPKlah yang membuat pasien kanker mengantri, padahal tidak demikian halnya. 



Klo masalah pasien kanker antre, penyebabnya banyak : kurangnya tenaga spesialis, kurangnya fasilitas, mahalnya biaya perawatan di RS Swasta, dll



Sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi itu. 



Masalah pembangunan rumah sakit tambahan, kebanyakan pasti akan mendukung bila yang ada belum mencukupi tetapi kan harus sesuai aturan dan penggunaan uang rakyat jg harus bijak, ga bisa sembarangan dan seenaknya.