TEMPO.CO , Jakarta: Peneliti Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram, Husen Asyari, mengatakan persepsi negatif publik di media sosial terkait kinerja pemerintah, mayoritas mengarah ke Presiden Joko Widodo. Ia menilai prestasi dan kinerja kementerian dan presiden kalah pamor karena sejumlah isu politik yang menjadi perhatian masyarakat.

Hasil sigi LPTI Pelataran Mataram menyatakan tren positif Presiden Jokowi mengalami penurunan sekitar 51 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan tren positif kementerian. "Seluruh sorotan publik yang negatif mengarah kepada Presiden Jokowi, sementara isu negatif kementerian tak begitu terangkat," kata Husen saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Maret 2015.

Tren positif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, mencapai 70 persen, Kementerian Dalam Negeri 69 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 68 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 64 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 64 persen. Menurut Husen, citra positif di delapan kementerian tersebut bagus karena sosok-sosok menterinya.

Husen mencontohkan, citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan disebabkan figur Menteri Susi Pudjiastuti. Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, dan Tjahjo Kumolo. Pamor Tjahjo meningkat setelah pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Kinerja kementerian tak banyak disorot publik jadi panggung kementerian lebih mengarah ke menteri," kata Husen.

Husen menilai, publik semakin kritis dalam menyoroti kinerja Presiden Jokowi lewat sepuluh isu utama yang sedang bergulir. Isu yang menjadi sorotan antara lain kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri, status hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kasus kriminalisasi Abraham Samad, dan konflik Partai Golkar dan kongres nasional Partai Amanat Nasional.

"Masyarakat menilai presiden dan kabinet case by case, bukan general soal komunikasi politiknya," kata Husen. Kemudian, lanjut Husen, netizen atau para pengguna jaringan media sosial, membandingkan kebijakan yang diambil oleh Jokowi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Isu utama jadi bemper kerja kementerian, lalu semua tuduhan lari ke presiden."

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...bulanan-Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dinilai mendulang simpati publik atas polemik APBD Jakarta. Meskipun saat ini Basuki tidak bergabbung dalam partai manapun.

"Ternyata Ahok ini cukup cerdas dalam menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meskipun tidak mempunyai partai politik, dia berhasil mengambil simpati publik Jakarta bahkan nasional," kata Direktur Eksekutif Indostrategi Andar Nubowo di Jakarta, Jumat (6/3).

Andar mengatakan, simpati publik yang mendukung Ahok yang menuding adanya dugaan permainan dana APBD DKI oleh kalangan legislatif, menunjukkan kalkulasi politik DPRD DKI yang meremehkan Ahok adalah sebuah kekeliruan.

"Ahok justru didukung oleh publik yang mengapresiasi dan merasa simpati atas sikap dan tindakannya yang berani mengungkap intransparansi dan 'bau tak sedap dana siluman' pada APBD DKI Jakarta," jelas Andar.

Sebaliknya, Andar mengatakan bahwa DPRD Jakarta kian terlihat bernafsu 'menghantam' Ahok, karena tanpa partai dinilai lemah.

http://nasional.republika.co.id/beri...simpati-publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana berharap lewat tagar #savehajilulung di Twitter bisa membuatnya menjadi tokoh yang terkenal di dunia.

"Saya katakan amin, jika itu membuat saya terus terkenal di dunia," katanya mengomentari fenomena tersebut yang diikuti tawa peserta diskusi politik di Jakarta, Sabtu (7/3).

Terlepas dari tren di dunia maya tersebut, Haji Lulung berpesan agar masyarakat bijak menanggapi masalah APBD dengan melihat permasalahan tidak dari satu sisi saja.

"Jika masyarakat tetap melihat dari satu sisi masalah, maka apapun keputusannya nanti tidak akan memuaskan keinginan seluruh masyarakat," ujarnya.

Lulung mengaku terkejut dan tidak menyangka tagar #savehajilulung mampu menjadi pembicaraan terpopuler di Indonesia bahkan dunia.

"Setidaknya saya jadi terkenal dan mudah-mudahan mampu mewakili isu kisruh DPRD-Gubernur DKI hingga terjadi keputusan penyelesaian yang bijak," katanya.

Sebelumnya, konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD tentang RAPBD 2015 yang tidak berhasil dituntaskan di dalam rapat Kamis (5/3), menimbulkan tren baru di media sosial Twitter dengan tagar SaveHajiLulung.

http://nasional.republika.co.id/beri...-bisa-terkenal