News / Megapolitan

Ahok: Pak Djarot Kalau Tak Enak dengan Partai, Saya Sendiri Saja
Selasa, 3 Maret 2015 | 14:34 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri), di Balaikota, Senin (12/1/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sulit dilakukan mediasi antara dia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Sebab, permasalahannya hanya karena Basuki yang menolak usulan anggaran "siluman" Rp 12,1 triliun oleh DPRD DKI ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Sehingga ia meminta Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk bersikap. Apakah berjuang untuk menyelamatkan APBD atau loyal kepada partai politik (parpol) tempatnya bernaung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Fraksi PDI-P di DPRD DKI pun sepakat mengajukan angket kepada Basuki."Sama Pak Djarot baik-baik saja. Tetapi kalau Pak Djarot gara-gara partai politik, enggak enak, enggak usah ikut-ikutan, saya sendiri saja, lebih enak," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/3/2015).

Sebelumnya ia juga menegaskan pada Djarot untuk tidak lagi mencoba mendamaikannya bersama DPRD DKI.

Selain karena usulan anggaran "siluman" Rp 12,1 triliun, permasalahan itu juga tidak akan menemukan titik terang, jika DPRD bersikeras untuk tidak menggunakan e-budgeting.

"Makanya saya bilang sama Wagub, saya tegaskan, ini sudah tidak ada lagi kompromi, apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati pun tidak mau masukkan Rp 12,1 triliun ke dalam APBD karena barang ini tidak pantas," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.

Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku telah bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, serta kembali akan merencanakan pertemuan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Djarot mengaku akan menyampaikan permohonan agar Tjahjo turun tangan menyelesaikan perseturuan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI.

Menurut Djarot, perseturuan antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta harus segera diakhiri. Sebab, perseturuan tersebut hanya membuat semakin molornya pengesahan APBD DKI 2015.

"Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang di media. Jadi semuanyalah saya minta semua bisa bersikap arif, bisa berpikir tenang, jernih, demi kepentingan rakyat Jakarta," ujar dia.

Beberapa kali ditanyakan bagaimana cara untuk menengahi konflik Basuki dengan DPRD, Djarot hanya menjawab bahwa hak angket adalah hak dari Dewan dan harus dihargai.