Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa Joko Widodo sebenarnya sudah tahu sejak dulu praktik “proyek titipan” dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta membuat dia menyadari bahwa praktik korupsi itu yang membuat serapan anggaran di daerah rendah.

“Beliau sadar kenapa banyak serapan anggaran kecil karena SKPD tidak berani eksekusi. Tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Nah, itu beliau tahu persis, pernah menjadi Wali Kota dan Gubernur kok,” kata Ahok usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Ahok mengatakan, praktik seperti itu harus segera dihentikan. Pasalnya, dari kerja sama negatif itu, kepala daerah menjadi sering ditekan oleh DPRD untuk meloloskan proyek-proyek titipan itu. Sementara Ahok memutuskan melawan tekanan itu.

Mantan Bupati Belitung Timur mengaku akan segera melaporkan temuannya soal mata anggaran siluman yang ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, ke penegak hukum. Dia meyakini, tak hanya anggota DPRD yang bermain, tetapi juga pejabat di lingkup pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Pasti ada libatkan orang dalam untuk ketik, maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Solusinya ke penegak hukum supaya jelas siapa SKPD yang main, aliran ke mana saja,” imbuh dia.

Semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tak penting.

http://ahok.org/berita/btp-jokowi-ta...ri-oknum-dprd/

menyambung ke kaskusan wa siang tadi :



maka dapat kita cium skenario drama ahok VS DPRD ( pihak kucing taufik dan lulung ) adalah menembak sasaran yang lebih besar dari sekedar membidik oknum skpd dan oknum anggota komisi yang terlibat dan susah dibuktikan karena uangnya pun masih entek

maka dari itu ahok membongkar kasus APBD di 2012 - 2014 yang dimana ada seorang pemimpin yang membiarkan korupsi secara massif terjadi di DKI dan dapat kita tengok kasus penambahan bus TJ yang di usung oleh pemimpin tersebut penuh dengan aroma pembiaran padahal penambahan TJ awalnya dijadikan tema program utama oleh pemimpin tersebut , sungguh sangat aneh bukan , ya tapi karena Tuhan masih sayang sama warga jakarta maka proyek TJ yang menjadi proyek mercusuarnya pemimpin tersebut terpaksa terhenti karena aroma karat di bus TJ dapat tercium langsung oleh warga

jadi bila hukum berbunyi bahwa kepala daerah adalah penanggung jawab anggaran maka siapakah yang terdampak paling besar dari ahok show dalam episode ahok melawan DPRD ( taufik lulung ) ??

dan ingat petinggi KIH sudah kasih ultimatum semua kasus yang berkembang jangan sampai melebar , dan meminta ahok , lulung dan taufik untuk stop bikin show lagi dengan beralasan demi menjaga kepentingan rakyat yang sangat butuh pembangunan infrastruktur dijakarta segera berjalan , dan ultimatum dari petinggi KIH dapat dilihat di http://www.tempo.co/read/news/2015/0...h-Ahok-Vs-DPRD

cukup sekian dulu kaskusan wa kali ini yang di dapat dari hasil pengamatan secara mendalam dan baru sekarang ini wa bisa ketemu benang merahnya , selamat malam dan terima kasih bagi para reader thread ini