- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[ Gebleknya pemerintahan ini ] Ahok tak Mau NJOP Dihapuskan
TS
kalsiddon
[ Gebleknya pemerintahan ini ] Ahok tak Mau NJOP Dihapuskan
Ahok tak Mau NJOP Dihapuskan
Jumat, 30 Januari 2015, 21:25 WIB
![[ Gebleknya pemerintahan ini ] Ahok tak Mau NJOP Dihapuskan](https://dl.kaskus.id/adiputro.files.wordpress.com/2013/12/ahok2.jpg)
Jumat, 30 Januari 2015, 21:25 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI tidak mau jika Nilai Jual Objek Pajak dihapuskan. Menurutnya masalah penghapusan NJOP adalah urusan pemerintah pusat. Namun di Jakarta sendiri, hal ini akan sulit diterapkan.
"Penghapusan NJOP tidak semudah itu," ungkap Ahok , Jumat (30/1). Menurutnya, sekarang seharusnya NJOP sudah naik empat sampai lima kali lipat. Tapi nyatanya hanya naik seratus persen.
"Dulu naikin seratus persen aja susahnya minta ampun. Masa sekarang mau dihapus," tutur Pria yang akrab disapa Ahok itu. Ia mengatakan, sebaiknya Undang Undang yang diubah. Misalnya membebaskan pajak bagi rumah yang pertama kali dibeli. Nanti PBB bisa dihitung dan dibayar ketika rumah akan dijual.
Ahok tetap menyampaikan bahwa peniadaan NJOP ini perlu diputuskan melalui kajian khusus. Sebab saat ini nilai tanah sudah nail empat kali lipat.
Sebelumnya pemerintah pusat berencana untuk meniadakan NJOP. Hingga saat rencana tersebut menjadi perbincangan publik. Jika NJOP dihapuskan tentunya akan menguntungkan masyarakat. Sebab nilai pajak pun akan ikut turun. Begitu pula sebaliknya.
http://nasional.republika.co.id/beri...jop-dihapuskan
Quote:
Original Posted By kalsiddon►[CENTER]Menteri Ferry Punya Pemikiran Hapus PBB
Kamis, 29 Januari 2015 , 16:54:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy
![[ Gebleknya pemerintahan ini ] Ahok tak Mau NJOP Dihapuskan](https://dl.kaskus.id/bimg.antaranews.com/jogja/2012/04/ori/20120419taat-pajak.jpg)
RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mempunyai pemikiran untuk menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ferry dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) Percepatan Persertifikatan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (program 1 juta rumah), antara Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Real Estat Indonesia (REI), di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).
Menurut Ferry pemikiran tersebut baru wacana pribadinya. Landasan pemikirannya agar masyarakat tidak terlalu terbebani.
"Ini baru pemikiran. Tuhan itu menciptakan tanah sekali. Masak masyarakat harus dibebani. Jadi, nanti bayarnya saat pertama kali mengurus sertifikat. Sekali itu saja," ujarnya.
Namun demikian, Ferry tegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku bagi rumah komersial seperti kos-kosan atau sejenisnya.
"Itu buat rumah hunian saja," jelasnya.
Sementara itu soal program 1 juta rumah, Ferry terangkan bahwa kementeriannya mendukung hal tersebut. Ia berharap dari MoU ini REI dapat berkoordinasi langsung dengan kementeriannya. Yang pasti program tersebut difokuskan untuk membenahi kawasan kumuh.
"Program penataan masyarakat kumuh. Jangan diusir karena mereka ini akan pindah ke daerah lain dan bikin kumuh lagi," ujar Ferry.
http://politik.rmol.co/read/2015/01/...ran-Hapus-PBB-
ruarrr biasa mentri mentrinya panastak
Kamis, 29 Januari 2015 , 16:54:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy
RMOL. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mempunyai pemikiran untuk menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ferry dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) Percepatan Persertifikatan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (program 1 juta rumah), antara Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Real Estat Indonesia (REI), di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).
Menurut Ferry pemikiran tersebut baru wacana pribadinya. Landasan pemikirannya agar masyarakat tidak terlalu terbebani.
"Ini baru pemikiran. Tuhan itu menciptakan tanah sekali. Masak masyarakat harus dibebani. Jadi, nanti bayarnya saat pertama kali mengurus sertifikat. Sekali itu saja," ujarnya.
Namun demikian, Ferry tegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku bagi rumah komersial seperti kos-kosan atau sejenisnya.
"Itu buat rumah hunian saja," jelasnya.
Sementara itu soal program 1 juta rumah, Ferry terangkan bahwa kementeriannya mendukung hal tersebut. Ia berharap dari MoU ini REI dapat berkoordinasi langsung dengan kementeriannya. Yang pasti program tersebut difokuskan untuk membenahi kawasan kumuh.
"Program penataan masyarakat kumuh. Jangan diusir karena mereka ini akan pindah ke daerah lain dan bikin kumuh lagi," ujar Ferry.
http://politik.rmol.co/read/2015/01/...ran-Hapus-PBB-
ruarrr biasa mentri mentrinya panastak
salut wa lihat ahok yang bisa kritis walau kepala negara pemerintahan sekarang ini bekas sohiban ngejakarta baru , teruskan hok selagi lu berjalan di rel yang semestinya mau itu kebijakan jokowi maupun mentri mentri hajar dengan kritikan kalau mereka sudah mau merncanakan program ngawur bin bodoh yang hanya berorientasi pencintraan
Diubah oleh kalsiddon 30-01-2015 22:22
0
2.3K
2
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan