Menkominfo Rudiantara bicara seputar pemblokiran konten pornografi dan manga, serta insentif untuk pemain IT di Indonesia

Kemarin (6/11), Tech in Asia sempat berbincang langsung dengan Menteri Kominfo yang baru yakni Rudiantara pada acara ulang tahun ke-15 Kaskus. Bersama dengan sejumlah praktisi internet lainnya, Rudiantara berbicara seputar berbagai topik hangat mulai dari penutupan kantor Yahoo, kewajiban pembangunan data center di Indonesia, hingga pemblokiran website berbau pornografi dan website menghasut seperti VOA Islam. Kami akan membahas sedikit seputar pemikiran beliau yang disampaikan dalam percakapan santai. Namun, silakan cerna informasi berikut dengan sedikit sinisme, yang dikarenakan keterbatasan waktu, Rudiantara tidak sempat benar-benar menggali lebih dalam sejumlah pemikiran dan alasan yang ia kemukakan dalam artikel ini. Lalu, sejumlah topik yang dibicarakan juga memerlukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak pemerintahan lainnya seperti kementrian perindustrian dan perdagangan. Jadi, Rudiantara belum tentu merupakan orang yang paling tepat membicarakan seputar topik yang ada. Semua pernyataan beliau di bawah merupakan pendapat pribadinya.


Pertama, seputar pemblokiran website pornografi. Seperti yang sudah diberitakan sejumlah media, Rudiantara akan tetap memblokir seluruh website tersebut, mengatakan “over my dead body” untuk hal-hal yang berbau pornografi di internet. Terkait pemblokiran website yang tidak berfokus pada pornografi seperti Vimeo, Rudiantara akan mencoba mengambil jalan tengah untuk meminta sang pemilik website secara proaktif memblokir hasil pencarian untuk konten yang terlarang. Sehingga netizen Indonesia tetap dapat merasakan manfaat website itu, dan juga menghindari konten negatif di dalamnya. Rudiantara sudah mengatur janji untuk melakukan video conference dengan CEO Vimeo dalam waktu dekat. Mengapa beliau sampai bersikukuh merasa bahwa pemerintah harus memblokir pornografi? Hal ini dikarenakan literacy atau kepintaran masyarakat Indonesia yang dinilai belum siap mengkonsumsi hal itu.Rudiantara mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah sepintar masyarakat di Amerika contohnya, maka pemerintah tidak perlu memblokir konten negatif. Karena masyarakat di sana sudah bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dengan logika yang sama, ia juga merasa bahwa konten fantasi online yang ada di komik manga Jepang atau anime Jepang juga masih belum siap dikonsumsi masyarakat lokal. Pernyataan ini agak lebih kontroversial, mengingat masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi cerita berbau fantasi seperti itu di toko buku offline. Mungkin alasan yang lebih tepat mengapa pemerintah sebaiknya memblokir komik manga online dan website streaming anime ialah karena masalah pembajakan, dimana banyak website yang menyiarkan konten asal Jepang tersebut secara tidak legal.

juga: 5 hal yang Indonesia banget (secara teknologi) Indonesia butuh berikan insentif untuk perusahaan IT? investasi Walau Indonesia merupakan pasar terbesar bagi sejumlah perusahaan IT di Asia Tenggara, kebanyakan dari mereka tetap lebih memilih negara Singapura sebagai kantor pusatnya. Contohnya seperti perusahaan internet Zalora, toko online Lazada, dan Yahoo. Ini dikarenakan adanya sejumlah hal seperti insentif pemotongan pajak yang lebih menarik, serta peraturan yang lebih jelas di negara tersebut. Lalu ada juga masalah seputar perusahaan global yang meraup uang dari penjualan barang virtual di Indonesia, namun tidak perlu membayar pajak di sini. Ada juga persoalan kewajiban penempatan data center bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang dinilai masih belum konsisten. Di saat pemain lokal diharuskan membayar pajak dan menggunakan data center lokal, para pemain asing tidak perlu melakukan hal yang sama di negara Indonesia. Terkait hal ini, Rudiantara mengatakan bahwa ia perlu mendengar lebih banyak masukan terkait isu-isu seperti ini. Ia terbuka untuk berbicara dengan sejumlah praktisi untuk membuat negara Indonesia semakin menarik untuk perusahaan IT global dan juga lokal. Selain isu-isu di atas, Rudiantara mengatakan bahwa dirinya juga memerlukan masukan terkait website media yang dinilai menghasut dan sudah tidak mengikuti etika jurnalisme seperti VOA Islam dan PKS Piyungan. Ia masih kurang mengerti terkait hal ini dan terbuka untuk membicarakan ini lebih lanjut dengan pihak ketiga seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen). Baca juga: Sering menuai kontroversi negatif, apa saja kerja bagus Tifatul Sembiring? Hingga saat ini, Rudiantara tampak sebagai orang yang terbuka untuk mendengar masukan para pemain IT di Indonesia. Namun, itu barulah langkah pertama yang perlu dilakukan. Langkah selanjutnya ialah melakukan eksekusi berdasarkan semua masukan dan membuat kondisi yang kondusif di Indonesia untuk semua pemain IT. (Diedit oleh Lina Noviandari)


http://id.techinasia.com/menkominfo-...a-yahoo-tutup/

Original Posted By manicmonkey►hahahha pukul RATA saja semua pak rudi.

Emang semua orang di indonesia ini udah nggak bisa lagi mengontrol alat kelaminnya sendiri. Merupakan suatu keharusan untuk menjadikan negara sebagai BABYSITTER generasi indonesia sekarang dan selanjutnya.

Terima kasih pak rudi anda adalah otoritas moral tertinggi di Indonesia.

Pak Menteri, Ini Alasan Komik Manga Jangan Diblokir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara dalam kesempatan bincang-bincang di acara ulang tahun Kaskus, Kamis (6/11/2014) kembali mengutarakan komitmennya untuk memblokir konten pornografi di internet.

Rudiantara mengatakan akan tetap melanjutkan kebijakan pemblokiran konten negatif, seperti situs-situs porno. Yang mengejutkan, anime dan manga, sebutan untuk film animasi dan komik Jepang, juga termasuk yang tetap diblokir.

Hal tersebut sontak memicu banyak pendapat dari kalangan netizen di Indonesia, terutama di jejaring sosial Twitter. Banyak yang berkomentar di Twitter bahwa Menkominfo yang baru itu sama saja dengan pendahulunya, Tifatul Sembiring yang fokusnya hanya ingin memblokir konten pornografi di internet.

Dilansir TechInAsia pada Jumat (7/11/2014), konten-konten pornografi itu disebut Rudiantara (dalam kapasitas pribadi, bukan Menkominfo) harus diblokir karena literacy atau kepintaran masyarakat Indonesia dinilainya belum siap mengkonsumsi hal tersebut, termasuk anime dan manga.

Rudiantara mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah sepintar masyarakat di Amerika contohnya, maka pemerintah tidak perlu memblokir konten negatif. Karena masyarakat di sana sudah bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Namun perlu diketahui juga, bahwa seperti situs berbagi video Vimeo, tidak semua konten yang ada dalam situs anime dan manga mengandung konten pornografi. Meski memang ada pula situs anime dan manga yang secara khusus menampilkan komik-komik dan animasi bergenre seks. Genre ini dikenal dengan sebutan "hentai".

Apakah mungkin pemerintah menganggap semua anime dan manga di internet itu adalah hentai? Menanggapi hal tersebut, KompasTekno mewawancarai praktisi industri komik dan anime di Indonesia, Marlin Sugama.

Menurut wanita pendiri "Main Studio" itu, bisa jadi pemerintah memang tidak tahu bahwa tidak semua anime dan manga adalah hentai. "Atau bisa jadi pemerintah juga tidak mau tahu, jadi asal main blokir saja," demikian kata Marlin.

Ditambahkannya, upaya pemerintah untuk memblokir konten pornografi di internet, termasuk dalam situs web anime dan manga, adalah upaya yang sia-sia. Sebab menurutnya pengguna internet saat ini sudah pintar-pintar.

"Daripada buang duit, mending buat bantu promosi konten lokal, toh kalau ditutup masih bisa pakai proxy," kata Marlin.

Saat ditanya apakah dengan pemblokiran konten luar justru akan membantu konten lokal, Marlin menyatakan ketidaksetujuannya. "Analoginya tidak bisa berbanding lurus seperti itu, sekarang industri konten hubungannya langsung global," ujar Marlin.

Menurut Marlin, akan lebih bagus bila konten lokal terekspos dengan semua pasar di luar. Dengan memiliki wawasan (insight) tentang kondisi pasar internasional, maka industri lokal bisa mengikuti perkembangan tren dan tidak akan terkungkung.

"Kalau developer mau berhasil, mau bikin (komik dan anime) laku di pasar, mereka harus bikin yang unik, harus research dulu (dengan melihat pasar global)," terangnya.

Namun, di sisi lain, Marlin juga mendukung pemblokiran konten pornografi dalam anime dan manga, asal dilakukan dengan metode yang tepat. "Kalau saya, ada warning sebelum akses konten setuju, diterangkan bahwa ini adalah mengandung konten dewasa,"ujar Marlin.

Karena menurutnya, ada negara-negara yang menganggap bahwa konten pornografi berbau tabu, namun ada juga yang tidak.

Selain itu, Marlin juga menyarankan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. "Pemerintah bisa melakukan penyuluhan ke orang tua, ini lho mainan anak-anak zaman sekarang, sehingga orang tua bisa berkomunikasi," ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Menkominfo Rudiantara sendiri dalam kesempatan open house di kediamannya, Selasa (28/10/2014) menyatakan siap untuk berdiskusi dengan berbagai kalangan untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan industri kreatif di Indonesia. Rudiantara mengatakan, walau blokir konten tetap berjalan, namun industri kreatif akan tetap mendapat dukungan.

http://tekno.kompas.com/read/2014/11...angan.Diblokir

Peraturan Blokir Internet Disebut Melanggar HAM
KOMPAS.com — Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (RPM Blokir Konten) telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan baru tersebut oleh Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara dinilai merugikan masyarakat dan mengekang kebebasan hak asasi manusia.

"Peraturan menteri ini memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia sehingga materi pembatasan dalam bentuk apa pun haruslah diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan undang-undang," kata Anggara dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas Tekno.

Di samping melanggar aturan pembatasan yang diamanatkan dalam UUD 1945, materi muatan dari peraturan menteri ini dinilai justru berpotensi menimbulkan iklim negatif di masyarakat.

"Secara mendasar saja, pengertian 'konten negatif' sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta definisi yang memadai, dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia," ujar Anggara.

Anggara juga menilai bahwa kewenangan Kementerian Kominfo dalam hal ini sangat besar dan luas karena kementerian tersebut diposisikan sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian, sekaligus penilai dan eksekutor dalam menerapkan kebijakan pemblokiran dan penyaringan.

"(Kementerian) Kominfo memainkan peran yang begitu besar dengan mengambil kewenangan badan lain, terutama pengadilan, dan lebih buruknya lagi dilakukan tanpa kontrol dari mana pun," pungkasnya.
Editor: Wicak Hidayat
http://tekno.kompas.com/read/2014/08....Melanggar.HAM

Original Posted By Abc..Z►rudiantara udah ngasih penjelasan nih


Soal Blokir Internet, Kominfo Akui Bukan Dewa
http://tekno.kompas.com/read/2015/02...kui.Bukan.Dewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menkominfo Rudiantara menegaskan blokir internet tetap harus ada di Indonesia. Namun Rudiantara mengatakan Kominfo tidak melakukan pemblokiran tersebut secara membabi buta atau bermaksud ingin mengatur moral masyarakat.

Berbicara di dalam acara Kompasiana TV, Kamis (5/2/2015), Rudiantara menyebut pemblokiran yang dilakukan sebelumnya memiliki kelemahan dalam hal governance (Undang-undang), karena itu ia pun berterima kasih karena masyarakat kini mengajukan judicial review terhadap Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia.

"Memang ada kelemahan dalam hal governance-nya, penyelesaiannya adalah dengan mengajak stakeholder, netizen, dan pelaku industri kreatif," demikian ujar pria yang kerap disapa Chief RA ini.

Menurutnya, judicial review tersebut justru menjadi suntikan semangat bagi Kominfo untuk melakukan perbaikan, baik terhadap Peraturan Menteri maupun undang-undang ITE.

Kominfo bukan dewa

Saat ditanya bagaimana cara pemblokiran yang sesuai, Rudiantara mengatakan Kominfo harus melibatkan panel. "Kominfo itu bukan dewa yang serba tahu mana yang baik dan buruk, karena itu kita bentuk panel yang terdiri atas 20-30 orang yang melibatkan prominent people," katanya.

Saat ini, Rudiantara mengaku sedang me-loby sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai tepat untuk menjadi anggota panel tersebut dalam menentukan content filtering.

Menanggapi hal tersebut, Edi Taslim selaku CEO Kompasiana yang juga hadir dalam diskusi di KompasianaTV mengatakan bahwa langkah yang dilakuakn Kominfo saat ini sudah tepat dengan melibatkan pelaku dan tokoh-tokoh yang memang mengerti tentang content filtering.

"Sudah tepat (langkah Kominfo), kalau yang saran rekomendasi filter adalah orang yang ahli di bidangnya, dan bukan satu orang tetapi ada panelnya, menurut saya sudah pas," demikian ujar Edi.

Edi juga menyoroti sebaiknya panel yang dibentuk itu harus transparan, orang-orangnya siapa saja. Karena dikhawatirkan ada praktek rekayasa yang memblokir situs tertentu tanpa alasan kuat, atau demi kepentingan satu pihak saja.

Selain itu, Edi berpendapat bahwa selain panel, peran serta masyarakat juga harus disertakan.


Bukan bermaksud mengatur moral

Dalam kesempatan yang sama, Rudiantara juga menanggapi kritikan terhadap Kominfo yang dianggap terlalu ingin mengatur moral masyarakat dengan menentukan konten apa saja yang boleh diakses di internet.

Menurut Rudiantara, Kominfo bukan mengatur moral, melainkan mengatur dan memberi jalan saja bagaimana ber-internet yang sehat.

"Kalau masalah moral, Kominfo bukan ingin mengatur moral, kita hanya memanajemeni bagaimana operasionalnya dan melakukan pengawasan, memberikan teknologinya, itu saja," ujarnya.

"Karena itulah dibentuk panel yang terdiri atas beberapa orang yang memang memiliki kapasitas di bidangnya," imbuh Rudiantara.

Menteri Rudiantara juga mengatakan bahwa ia bukan orang yang paling tahu, karena itu ia membuka diri dalam menerima setiap kritikan, saran dan dukungan terhadap Kominfo.

"Kalau ada cara (pemblokiran) lain yang lebih baik, kasih tau saya, saya welcome saja," ujar Rudiantara.


yang diomongin cuman website porno aja, kok situs provokasi nggak disebut sebut yah?

apa emang "Tutup mata"?