Pd Proses Berjalannya Sidang Hakim menuduh Bos saya bahwa benar telah terjadi tindakan mengkomersialisasikan ke-3 program trsebut...padahal fakta jaksa tidak mengetahui cara dan bagaimana ke-3 progam tersebut diperjual belikan kepada pelanggan, padahal sebenarnya ke 3 program tersebut tidak diperjual belikan melainkan hanya sebagai fasilitas penunjang bagi pelajar dalam menyelesaikan tugas2 skolah mereka dan untuk itu tidak dikenakan biaya sepeserpun...dan hakim menyimpulkan dari tindakan Bos saya trsebut Bos saya memperoleh keuntungan 1 samap 1,5juta rupiah,padahal faktanya warnet Bos sy bergabung sumber pendapatannya dengn warkop jadi keuntungan sgt merupakan bukan keuntungan dari ke3 program trsebut melainkan dari sumbernya berasal dari biaya tarif internet,makanan,minuman dan rokok...dan hakim mengatakan Bos sy mengcopi ke 3 program tersebut melalui CD, sedangkan fakta dipersidangan barang bukti CD maupun komputer yg dinyatakan trdapat program bajakan tidak pernah ditampilkan dalam persidangan sehingga saksi ahli tidak bisa menyimpulkan Bos sy menggunkan program bajakan atau tidak..........
klo memang benar Bos saya memperjualbelikan ke 3 program tersebut bisakah jaksa membawa saksi orang yg membeli program tersebut sebagai bukti di pengadilan,faktanyakan malah tidak ada,mulai dari pelapor yg merasa dirugikan,berapa kerugian negara serta siapa orang yg membeli program tersebut sehingga bisa dikatakan Bos sy mengkomersialisasikan program trsbt....

Kronologi Kejadian Razia Warnet Di Tempat Usaha Saya Yang Berujung Pada Pemerasan Oleh Oknum Kepolisian

　　Tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Jam 16.00 WITA warnet saya yang bernama G**** berlokasi dijalan Sunu H3 didatangi oleh 6 orang aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar unit Tipiter yng dipimpin oleh bapak M.B.Y. H*****, SH. Dengan dasar memperlihatkan surat perintah tugas dari kepolisian menyangkut adanya operasi massal razia software bajakan sejak awal bulan Januari 2014, maka saya mengijinkan para aparat kepolisian tersebut memeriksa seluruh komputer sy dengan tanpa adanya saksi ahli, setelah dilakukannya pemeriksaan komputer sy dinyatakan oleh pihak kepolisian terindikasi menggunakan 3 jenis software atau program bajakan yg didapat dengan cara mendownload secara bebas dan gratis melalui media internet serta tdk memiliki CD key secara resmi, ketiga program tersebut adalah Microsoft Office Enterprise 2007,Coreldraw X4 Portabel Dan Adobe Photoshop CS3 Extended Portabel. Tidak sampai disini dengan dasar temuan tersebut kemudian pihak kepolisian ingin menyita seluruh unit komputer saya yang awalnya 20 unit penyitaan, akan tetapi sy menolak untuk dilakukan penyitaan dikarenakan surat-surat izin usaha sy telah lengkap dari awal sy membuka usaha warnet serta sy memiliki CD asli serta lisensi resmi Windows dari perusahaan Microsoft tersebut. Akan tetapi polisi terus bersih keras untuk membawa ke 20 unit komputer sy tersebut untuk disita, akan tetapi sy tetap menolak, akhirnya pihak kepolisian bermohon kepada sy agar menuruti keinginannya, dengan alasan takut dihukum oleh atasannya karena tidak bekerja dengan baik dan mereka berjanji hanya meminjam 10 unit dari 20 unit komputer sy, kemudian sy berkata apa dengan maksud peminjaman ini, kemudian pihak kepolisian mengatakan dengan meminjam ke 10 unit komputer tersebut maka mereka terbebas dari hukuman oleh atasannya krn telah dibantu oleh saya dan mereka berkata dan berjanji InsyaAllah besok sudah bisa dikembalikan barangnya.
　　Akan tetapi keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 saya datang kekantor unit tipiter Polrestabes Makassar untuk tujuan mengambil barang sy yng telah disita oleh pihak kepolisian, terus sy menghadap bapak H****** yang menjabat sebagai kasubnit unit tipiter waktu itu dan sy mengatakan apakah komputer sy sudah bisa diambil pak? Trus saudara H****** berkata bahwa barang belum bisa diambil dulu pak soalnya ada beberapa keterangan saya yang harus diambil, sampe disini sy mengikuti tatacara prosedur kepolisian, akhirnya sy dibuatkan BAPnya oleh pihak kepolisian tepatnya oleh Bapak R**** yang menjabat sebagai pembantu penyidik waktu itu, setelah BAP dibuatkan dan telah selesai kemudian bpk R**** bertanya kepada sy bahwa apakah ada sesuatu yang ingin saya sampaikan mengenai kasus ini agar sekiranya pihak kepolisian bisa membantu saya, kemudian sa berkata bagaimana agar sy bisa dibantu, kemudian bapak R**** menanyakan kepada saya berapa yang bapak bisa beri kepada kami agar kasus ini selesai, terus sy berkata kemungkinan hanya 3 juta rupiah pak yang bisa saya berikan agar kesepuluh komputer saya bisa dikembalikan, akan tetapi bapak R**** menolak permintaan saya tersebut dan berkata “oh klo segitu kami tidak bisa bantu pak, soalnya kasus anda ini sangat berat dan bisa diancam hukuman kurungan 5 tahun penjara dan 500juta rupiah.” Dan lalu sy berkata kepada Bpk R**** jadi harus berapa yang sy bayarkan kodong pak biar komputer saya bisa dikembalikan, soalnya sy benar-benar tidak mengetahui kesalahan saya tentang kasus saya ini. Setelah itu Bpk R**** berkata oke pak, sebagai gambaran pernah ada perusahaan warnet sejenis dengan bapak yng pernah kami sita unit komputernya tapi baru bisa kami bantu dngan nilai 100 juta Rupiah, seandainya bpk Fadli bisa memberikan kami nilai segitu pasti kok akan kami bantu bapak, soalnya kami kasihan juga kalau bapak dihukum hanya gara-gara kasus ini. Dan lalu saya berkata klo dengan nilai segitu pak, saya pikir-pikir dulu dan harus sy musyawarahkan dengan keluarga sy pak.
　　Akan tetapi sy baru tersadar sepertinya ini merupakan bentuk pemerasan oknum aparat kepada sy, maka dari itu tindakan Bpk R**** tersebut saya laporkan kepada pihak Provost Polrestabes Makassar yang ditangani oleh Bpk Satu Sanusi sebagai Kanit Provost waktu itu, setelah saya melapor dan laporan saya telah diterima oleh Provost kepolisian, maka dipanggillah Bpk R**** untuk menghadap kepada pihak Provost, setelah ditanya mengenai permintaan uang sebesar 100 juta rupiah kepada sy, Bpk R**** tidak mengakui perbuatannya tersebut, akhirnya pihak provost berkata kepada saya, bahwa pihaknya tidk bisa menindak Bpk R**** disebabkan dan dikarenakan sy kurang cukup bukti tentang adanya unsur pemerasan kepada sy maka oleh itu Bpk R**** dinyatakan tidak bersalah oleh unit provost dan laporan sya tidak memenuhi unsur-unsur pemerasan yang dilakukan oleh Bpk R****kepada saya.