JAKARTA, KOMPAS.com — Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Alamsyah Tsanawiyah, mengatakan, pihaknya sudah sangat siap unutk menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang akan dimulai pada Rabu (6/8/2014). Salah satu permohonan yang sudah disiapkan adalah pemungutan suara ulang (PSU) di 93.000 TPS di seluruh Indonesia.

"Kami persiapannya sudah sangat matang. Yang kami minta dalam putusan sela kepada MK agar bisa mengadakan pemungutan suara ulang yang dianggap bermasalah di semua TPS di Indonesia," kata Alamsyah saat dihubungi, Kamis (4/8/2014) siang.

Alamsyah menjelaskan, temuan awal terkait dugaan kecurangan hanya ditemukan di 52.000 TPS. Namun belakangan, setelah penyelidikan ulang dilakukan, jumlahnya bertambah sebanyak 41.000 TPS. Menurut dia, telah terjadi berbagai indikasi kecurangan di 93.000 TPS itu.

"Di Papua misalnya, kita minta pemilihan di 12 kabupaten kota. Di Papua ada 12 kabupaten kota yang tidak melakukan pemilu dan tidak melakukan noken, ternyata surat suara langsung dicoblos untuk nomor dua," ujarnya.

Di Nias, menurut dia, ditemukan bahwa jumlah surat suara yang telah disediakan jauh lebih banyak dibanding jumlah nama dalam daftar pemilih tetap. Akhirnya, surat suara itu tidak terpakai dan justru digunakan untuk menggelembungkan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Editor: Fidel Ali Permana
Penulis:Ihsanuddin


-----

Kira kira berapa truk lapis baja ya bukti buktinya itu?? Atau jangan jangan cuma bawa bundelan aja?