Menkopolhukam: Prabowo dan Jokowi sepakat taati penghitungan KPU

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan kedua kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla sepakat menaati penghitungan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai hasil akhir dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Menurut Menkopolhukam dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, hal itu disampaikan kedua pasangan calon saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Rabu malam (9/7), setelah pemungutan suara.

Pasangan Jokowi-JK bertemu Presiden Yudhoyono pada Rabu malam (9/7) sekitar pukul 21.20 WIB dan satu setengah jam kemudian, giliran pasangan Prabowo-Hatta bertemu Presiden Yudhoyono.

Dalam pertemuan Rabu malam tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Pertemuan digelar setelah kedua belah kubu mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survei yang dirujuknya.

Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia dalam hasil hitung cepatnya memenangkan Prabowo-Hatta. Sedangkan Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, dan Saiful Mujani Research Center memenangkan Jokowi-JK.

Djoko mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang disepakati. "Saya ikut dampingi bapak presiden, saat pertemuan kedua capres, ada empat hal penting masyarakat banyak juga harus tahu dan tim pendukungnya harus memberi ingatan kembali," katanya.

Selain sepakat menyerahkan penghitungan akhir ke KPU, juga disepakati kedua pasangan untuk menjaga agar simpatisannya tidak melakukan euforia yang berlebihan.

Kedua pasangan juga sepakat untuk menempuh jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) bila tidak sepakat dengan pengumuman hasil akhir oleh KPU pada 22 Juli 2014 nanti.

Oleh karena itu, menurut Djoko, Presiden Yudhoyono telah mengintruksikan kepada jajaran Polri dan TNI untuk mengamankan proses penghitungan suara mulai PPS, kecamatan, dan KPUD.

"Amankan dan jaga keselamatan petugas KPU untuk bebas dari ancaman intimidasi dari pihak manapun. Mengalir sama dari TPS sampai KPU pusat," katanya.

SOURCE CODE

Menko Polhukam Minta Masyarakat Menelaah Klaim Hasil "Quick Count" dan "Real Count"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta masyarakat untuk menelaah informasi yang diterimanya dari media massa dan media sosial. Pasalnya, Djoko melihat kedua belah pihak saling menyebarkan opini masing-masing.

"Saat ini yang berkembang melalui media massa, media sosial, media online adalah penyebaran opini kedua pihak terkait hasil quick count dan real count. Ini penciptaan opini yang diklaim. Penjelasan lembaga survei juga ada yang berbeda," ujar Djoko di Kantor Presiden, Jumat (11/7/2014).

Djoko menjelaskan, hasil survei yang berbeda itu bisa dibuktikan dengan membuka metode yang paling tepat. Oleh karena itu, pemerintah pun mempersilakan masing-masing untuk memperkuat argumentasinya.

"Namun, yang paling penting adalah pemahamanan. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman yang mengepalai lembaga survei. Mereka menyatakan hasil quick count bukan hasil resmi," kata Djoko.

Seperti diketahui, pasca-pemungutan suara pada 9 Juli ini, sejumlah lembaga survei mengadakan hitung cepat. Namun, hasil hitung cepat ini ternyata berbeda-beda. Setidaknya, ada delapan lembaga survei yang memprediksi Jokowi-JK menang, di antaranya Cyrus Network-CSIS, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, Poltracking Institute, dan Indikator Politik.

Sementara itu, empat lembaga survei memprediksi Prabowo-Hatta menang, yakni Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), IRC, dan Puskaptis.

Dengan hasil itu, masing-masing kubu pun mengklaim kemenangan. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan bagi kubu Jokowi-JK. Di sisi lain, Prabowo sujud syukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memilihnya sebagai presiden Indonesia selanjutnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan setiap kandidat capres dan cawapres di kediamannya pada Kamis malam agar bisa menahan diri. SBY pun sudah menginstruksikan jajaran TNI untuk siaga dalam level tertinggi dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal.

SOURCE CODE

Menko Polhukam: Kalau Tak Puas Bawa ke MK Jangan ke Jalan!

JAKARTA- Menko Polhukam Djoko Suyanto menerangkan, setelah pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas, kedua pasangan capres dan cawapres sepakat menunggu hasil penghitungan surat suara oleh KPU yang akan diumumkan pada 22 Juli mendatang.

"Kedua pasangan sepakat bahwa hasil KPU adalah hasil akhir. Oleh karena itu presiden kepada jajaran Polri, TNI maupun penyelenggara pemilu untuk mengamankan proses penghitungan suara mulai," ujar Djoko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, (11/7/2014).

Menurutnya, jika ada capres yang tidak puas dengan hasil real count dari KPU, maka mereka dapat membawa perselisihannya ke Mahkamah Konstitusi. "Bahwa kedua pasangan kandidat sepakat menempuh jalur kontitusional apabila tidak sepakat atau tidak setuju hasil KPU yang diumumkan, maka forum penyelesaian di MK bukan di jalanan, yang justru tidak konstruktif," tegasnya.

Djoko berharap, situasi yang kondusif seperti sekarang ini dapat terus berlangsung hingga pengumuman hasil resmi oleh KPU pada 22 Juli.

"Pada umumnya setelah dilakukan proses pemungutan suara pada 9 Juli lalu sampai hari ini, berjalan aman dan cukup terkendali. Dan ini harus tetap kita jaga," tukasnya. (ugo)

SOURCE CODE

Kesimpulan :

Prabowo : Saya siap KALAH jika rakyat TIDAK menginginkan SAYA, Saya akan KEMBALI ke KEHIDUPAN saya yang DAMAI

Jokowi : Kalau KALAH berati ada KECURANGAN, Saya DICURANGI!!!

Dari pernyataan diatas PEMENANG pilpres 2014 - 2019 adalah PRABOWO SUBIANTO, karena :

Menurutnya, jika ada capres yang tidak puas dengan hasil real count dari KPU, maka mereka dapat membawa perselisihannya ke Mahkamah Konstitusi. "Bahwa kedua pasangan kandidat sepakat menempuh jalur kontitusional apabila tidak sepakat atau tidak setuju hasil KPU yang diumumkan, maka forum penyelesaian di MK bukan di jalanan, yang justru tidak konstruktif," tegasnya.

Siapakah yang kemungkinan TIDAK PUAS? Tentu saja yang SUDAH buru-buru DEKLARASI kemenangan padahal baru HASIL QUICK COUNT..

Nah tuh INGET yak bawa ke MK jangan ke JALAN (ANARKIS) baca juga PDIP & PKB Ancam Kerahkan Massa Tanggapi Isu Pemilu

(Tuhan Baru telah Lahir) Lembaga Quick Count Klaim Mereka Paling Benar

(CURANG) Jokowi diminta Sabar tunggu Real Count KPU

(Indonesia Hebat) Jokowi Menang Mutlak di lokasi Strategis

(SUMBER KERUSUHAN) Siapa SUMBER KERUSUHAN saat PILPRES? (CHAOS)

(Harus diblow up) Fakta2 & Kronologis Pilpres di Hongkong (Update)

PDIP & PKB Ancam Kerahkan Massa Tanggapi Isu Pemilu