Mantan Direktur INES: Tuding Survei Dibayar Jokowi, Fadli Zon Harus Berkaca

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Irwan Suhanto, menilai, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut survei yang dilakukan Litbang Kompas dibayar kubu Joko Widodo terlalu tendensius. Irwan meminta agar Fadli berkaca melihat partainya sendiri daripada menuding lembaga survei lain.

"Seharusnya Fadli tidak usah tendensius dan berlebihan kalau ada lembaga survei yang menempatkan Prabowo di bawah Jokowi. Kalau mau main buka-bukaan, bisa repot itu Gerindra. Lebih baik berkaca dari dalam partai saja," ungkap Irwan, Senin (23/6/2014).

Irwan mengatakan, pernyataan Fadli yang langsung menuduh tanpa bukti bisa menjadi bola panas ke depannya. Litbang Kompas, kata Irwan, bisa saja menggugat pernyataan Fadli jika bisa membuktikan kevalidan data surveinya.

Di pihak lain, sebut Irwan, kubu Jokowi juga bisa bereaksi dengan membuktikan survei mana yang dibayar pihak lawan. Irwan menjelaskan, untuk membedakan sebuah survei adalah pesanan atau tidak memang cukup sulit dilakukan. Hal itu, kata dia, harus dilakukan dengan membedah latar belakang dan sebaran responden yang digunakan.

Sebuah survei pesanan, kata Irwan, bisa saja menggunakan responden di sebuah daerah yang merupakan basis pendukung kandidat tertentu. Hal lainnya yang dilakukan lembaga survei untuk menuruti keinginan kliennya adalah dengan membuat data bohong.

"Mereka tidak turun lapangan, cukup kerja di balik komputer. Ini yang namanya abal-abal. Makanya, untuk membuktikan itu, harus ditelusuri bagaimana proses pengambilan datanya dan bagaimana sebaran respondennya," ucap Irwan.

Tudingan Fadli Zon

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menuding survei yang dilakukan Litbang Kompas dan lembaga survei lainnya yang menempatkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di posisi kedua adalah pesanan dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Fadli meyakini Prabowo-Hatta sekarang sudah bisa melampaui Jokowi-JK.

"Ya survei Kompas itu kan dari apa sih dibuatnya? Kalau survei lain sudah melampaui Jokowi kok. Nah itu, siapa yang bayar surveinya. Yang bayar ya mereka (Jokowi-JK)," kata Fadli,saat dijumpai seusai menemani Mahfud MD bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Fadli mengatakan, berdasarkan survei internal yang dilakukan pihaknya, jarak antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK hanya terpaut 1-2 persen. Fadli pun menyebut hasil survei lembaga lain seperti Lembaga Survei Nusantara yang menempatkan Prabowo-Hatta di posisi teratas dengan jarak sampai 8 persen dan survei Puskaptis yang juga menempatkan Prabowo-Hatta di posisi puncak dengan jarak sekitar 5 persen.

"Kami yakin kami semakin kuat. Insya Allah target kami menang 65 persen, semoga mendekati itu," katanya.

Seperti diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pasangan Jokowi-JK masih memimpin popularitas dukungan masyarakat dengan 42,3 persen, unggul dari pasangan Prabowo-Hatta yang dipilih oleh 35,3 persen. Namun, dengan perbedaan sekitar 7 persen, masih mungkin terjadi perubahan karena jumlah warga yang belum menentukan pilihan cukup besar.

Dari survei itu juga diketahui bahwa wilayah Jawa masih menjadi perebutan sengit antarkedua kubu. Prabowo-Hatta diketahui memiliki basis dukungan di Banten dan Jawa Barat. Sementara Jokowi-JK menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

sumber

Direktur Eksekutif Ines Mundur

ASATUNEWS - Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Irwan Suhanto, menyatakan mengundurkan diri dari lembaga survei tersebut.
INES adalah lembaga survei yang kerap dituduh selalu menguntungkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Menjadi menarik, karena mundurnya Irwan justru dilakukan pada saat proses pilpres sedang mamanas, dan berbagai lembaga survei sedang gencar-gencar nya merilis hasil survei mereka.
"Benar saya telah mundur per hari ini. Mungkin akan saya sampaikan kpd publik secara terbuka tentang ini. Keputusan ini diambil setelah meminta pertimbangan banyak pihak dan kawan-kawan yang selama ini ikut berjuang bersama saya", tutur Irwan saat dihubungi ASATUNEWS, Jum'at (20/6).


Irwan, yang selain tercatat sebagai direktur eksekutif INES juga diketahui publik dekat dengan beberapa pihak di partai Gerindra. Bahkan ia dikabarkan ikut menjadi instruktur dari berbagai kegiatan pelatihan di partai Gerindra. Mengenai keterlibatan itu, Irwan menjawab "Yaa, soal itu kan hak politik saya sebagai pribadi," tambahnya.



Bongkarrrrrrr...................... Bukaaaa saja semuanyaaaa........................

KEKEJAMAN YANG TIDAK MANUSIAWI DILAKUKAN OLEH RELAWAN PRAHARA