Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pergantian Kata Cina Menjadi Tiongkok atau Tionghoa disambut baik keturunan Tionghoa di Jambi.

Ketua Harian Wushu Eisen Gauw mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan yang sudah lama dinanti-nanti oleh semua keturunan Tionghoa di Indonesia.

"Itu memang bagus sekali karena selama ini ada konotasi yang negatif dengan sebutan Cina. Jadi dengan adanya keppres ini tentu bagus karena meng-clear-kan yang selama ini terganjal," ungkapnya, Sabtu (22/3).

Disebutkan Eisen saat ini sebenarnya sebagian orang sudah merasa terbiasa dengan penyebutan Cina. Tapi untuk generasi lama yang tahun 50-70an masih merasa ganjil.

"Tapi kalau yang muda-muda sudah terbiasa. Dengan adanya keppres ini, semoga hubungan antar kita lebih harmonis. Lebih saling menghargai dan jangan ada lagi keturunan Tionghoa yang diperlakukan diskriminatif," harapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah "China" dengan "Tionghoa". Pertimbangan pencabutan tersebut, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, istilah "Tjina" sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah "Tionghoa/Tiongkok" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.
Dalam keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia. "Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," demikian bunyi menimbang poin b pada keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka diperlukan sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang keppres itu disebutkan bahwa, ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan "China", tetapi frase "peranakan Tionghoa" bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara, apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Karena itu, melalui Keppres No 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak berlaku. Selanjutnya, dengan berlakunya Keppres Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan istilah orang dari atau komunitas "Tjina/China/Cina" diubah menjadi orang dan/atau komunitas "Tionghoa". Penyebutan "Republik Rakyat China" diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok". "Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," demikian bunyi keppres yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.

Alasan SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Keputusan Presiden No 12 Tahun 2014. Dengan adanya Keppres itu, seluruh istilah China berubah menjadi Tionghoa atau Tiongkok.

Keppres ini diteken Presiden SBY pada 14 Maret lalu. Kehadiran Keppres ini membuat Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak berlaku lagi.

Dikutip dari setkab.go.id, Jumat (21/3/2014), Keppres ini akan membuat semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa. Bahkan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

"Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," demikian bunyi Keputusan Presiden tersebut.

Lantas apa alasan SBY menerbitkan aturan ini?

Pertimbangan istilah 'Tjina' yang merupakan pengganti istilah 'Tionghoa/Tiongkok' telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga Indonesia dari keturunan Tionghoa. Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

"Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," petik Menimbang poin b Keppres tersebut.

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin baik. Itulah yang membuat presiden menetapkan sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Ahok mendukung kebijakan tersebut
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung dikeluarkannya keputusan presiden (Keppres) yang mengubah istilah penyebutan "China/Cina" menjadi "Tionghoa".

Basuki yang akrab disapa Ahok itu menilai, Keppres lama yang dikeluarkan pada era Orde Baru telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Keppres yang lama itu bertentangan dengan UUD, cuma zaman dulu orang tidak berani mengujinya. Saya kira tepat setelah 10 tahun menjabat, Pak SBY mencabutnya sebelum turun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Ahok menilai, kata China lebih merujuk pada negara Republik Rakyat China. Padahal, kata dia, warga Tionghoa bukan warga negara tersebut.

"Orang China sendiri menyebut negara mereka Zhong Guo. Kalau internasional kan China, bukan Cina," ujar Ahok.