Disini saya menjamin bahwa tulisan ini bukan untuk mendukung pihak perorangan atau partai manapun. Tapi saya ingin teman-teman mencoba lebih kritis dalam menanggapi media dan bisa berpikir lebih netral.
Ayo milih dengan hati2 gan di pemilu nanti!Caritau sebanyak mungkin tentang calon dari daerah kita.

DPR merasa malas menggunakan email resmi DPR (xxxx@dpr.go.id). Anggota DPR lebih memilih untuk menggunakan email yahoo atau gmail karena ternyata email resmi tersebut sangat sulit diakses. Beliau mengatakan email tersebut bahkan hanya bisa diakses pada jam kerja dan hari kerja. Bahkan pada hari kerja kadang tidak bisa diakses.Berarti ada 2 kemungkinan disini. Pertama,server emailnya tidak 24/7 dinyalakan. Kedua, server hanya bisa diakses dari dalam gedung DPR dan kecepatan akses wifi yang disediakan lambat. Sebagian besar dari kita bahkan mungkin juga tidak tahu bahwa di DPR ada ‘TV Parlemen’. Siapa yang salah?Kita tidak ingin menyalahkan siapapun disini. Yang pasti anggota DPR tidak ngurus hal-hal yang begituan. Dan kita jangan terbiasa mencari siapa yang salah, tapi pertanyaannya adalah apa penyebabnya?Bagaimana solusinya?

Kami menanyakan terkait proses pengambilan keputusan di DPR. Pasti sebagian dari kita ga merasa DPR pernah menanyakan pendapat kita tentang keputusan-keputusan yang ada. Jawaban dari beliau adalah sebenarnya selalu ada masa reses 4 kali dalam setahun dan juga sabtu dan minggu untuk balik ke daerah masing-masing. Untuk melakukan itu sebenarnya berat. Seringkali DPR saat mengadakan kegiatan semacam sosialisasi justru dihina atau dibentak-bentak. Seharusnya kita sebagai masyarakat juga mencoba lebih objektif. Mekanisme nya pun sulit dilakukan. Cara lain adalah melalui DPRD. Jadi DPR minta data ke DPRD. Masalah disini juga ada gan terkait koordinasi sama komunikasi. Cara yang paling sering digunakan adalah berkumpul dengan fraksinya dan mendiskusikan hal tersebut. Gambaran besar dari hal yang akan dibahas di rapat juga bisa didapat dari diskusi masing-masing fraksi. Selain itu untuk masalah teknis biasanya DPR mengkonsultasikan dengan tenaga ahli di bidang tersebut.

Jadi DPR itu santai sekali kelihatannya kalau di media. Apa benar begitu? Jawaban beliau adalah tidak. Jadwal kerja DPR itu dari pukul 8 atau 9 sampai 21.30 di hari Senin hingga Jumat. Weekend? Jika bahasan belum kelar bahkan dilanjutkan hingga Sabtu dan Minggu. Itulah mengapa ada DPR yang tidur di sidang. Media hanya mencari keuntungan dengan membuat opini publik bahwa DPR malas-malasan. Saya merasakan betapa lelahnya jika menjadi DPR. Di kampus saya bergabung dengan tim kesenatoran yang fungsinya bisa dianalogikan DPR-nya ITB. Kami membuat aturan atau keputusan terkait kemahasiswaan kadang sampai pagi karena belum ada kesepakatan. Kepentingan masing-masing menjadi hal yang buat rapat nya sulit sekali mencapai kesepakatan. Hal yang sama terjadi di DPR apalagi kepentingannya seringkali kepentingan politik. Wah susah sekali itu buat ngalah. Salah siapa?Jangan salahkan siapa-siapa dulu. Nanti kita bahas.

Jika kita membuka website DPR, hal yang kita temukan adalah tidak menemukan apa yang kita cari. Menemukan ‘tidak menemukan’? Maksud saya adalah berita yang ada disana bukan membahas hal yang sedang kita cari. Tidak setiap bahasan DPR di posting disana. Lalu apa itu salah DPR? Apa itu tugas DPR untuk posting disana? Jawabannya tidak. Apalagi buat ngurusin twitter dan facebook DPR. Jelas bukan tugas anggota DPR. Yang melakukan postingan adalah bagian sekretariat. Seringkali mereka tidak kompeten karena memang bukan berasal dari lulusan jurnalistik. Kalau begitu diganti saja, apa susahnya? Sama dengan poin 3, nanti akan kita bahas kenapa hal itu sulit dilakukan.

Nah sekarang kita bahas pertanyaan di poin 3 dan 4. Salah siapa sih sebenarnya? Menurut beliau kesalahan ada di birokrasi. Untuk poin ketiga misalnya, sewaktu DPR meminta BUMN tertentu untuk menghadiri rapat dan ternyata BUMN tersebut tidak hadir. Akibatnya rapat tidak bisa dilaksanakan. Alasan ketidakhadiran itu terkadang juga karena ada unsur kepentingan.Selain itu terkait umur, umur anggota DPR itu dibatasi harus lebih dari 21 tahun. Disini tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan batas akhir umur anggota DPR. Jawabnya tidak ada. Bahkan umur 100 tahun pun Anda masih boleh jadi DPR. Hal ini mempersulit kerja DPR. Kita tahu bahwa sebagian besar orang yang berumur diatas 60 tahun sudah sering mengalami yang namanya ‘lupa’ atau ‘pikun’ *maaf*. Solusinya sebagai pemilih ya kita jangan memilih orang yang sudah tua walaupun aturan memperbolehkan tapi di DPR itu menjadi hal yang sulit. Seringkali orang yang sudah tua tersebut mengulang ulang pernyataan yang sama, lupa dengan bahasan apa yang sedang dibahas bahkan menyampaikan pendapat di luar topik. Bagi yang memiliki kakek atau nenek pasti merasakan hal ini. Saya setuju dengan pernyataan mantan presiden BJ Habibi di acara Mata Najwa, presiden umurnya harus 40-60. Tidak boleh lebih. Saya rasa ini juga berlaku untuk DPR. Kasihan anggota DPR yang lain harus banyak-banyak sabar apalagi sewaktu bahasan berat.

Untuk point keempat, apa tidak bisa sekretariatnya dipecat lalu diganti? Jawabannya tidak semudah itu. Sistem yang berlaku adalah mereka merupakan PNS. Sistem di Indonesia menjadikan memberhentikan PNS adalah hal yang sulit jika mereka tidak melakukan pelanggaran berat. Akibatnya seringkali mereka malas-malasan. Toh tidak akan dipecat. Beliau menceritakan kepada kami seringkali PNS yang sudah pensiun digantikan oleh saudaranya di posisi tersebut yang jelas-jelas tidak berasal dari bidang jurnalistik. Ada yang salah memang. Tapi sistem di Indonesia memungkinkan itu terjadi.

Media di Indonesia menyampaikan hal-hal secara netral ga sih? Beliau mengakatakan bahwa orang media seringkali malah mengganggu dan tidak sopan. Mereka menanyakan hal yang sama terus menerus untuk mencari-cari kesalahan. Seringkali mereka justru menanyakan hal di luar topik bahasan di hari itu. Misal DPR membicarakan kasus A, wartawan menanyakan kepada anggota DPR terkait kasus B. Hal yang menyebalkan saat ditanya berkali-kali atau diluar dari pembahasan waktu itu. Cara menyampaikan pertanyaan pun tidak sopan dan seringkali wartawan datang dan pergi begitu saja setelah urusannya selesai dengan anggota DPR tersebut.

Kebetulan saya (penulis) pada pagi harinya menonton sebuah dokumenter berjudul ‘Di Balik Frekuensi’. Disana diperlihatkan bahwa media itu dimiliki oleh perorangan. Pemiliknya adalah anggota kelompok/partai tertentu. Setiap berita sudah diperintahkan untuk diambil dari sudut pandang kelompok dari pemiliknya. Misalkan disaat anggota kelompoknya diminta datang ke KPK. Media yang pemiliknya dari kelompok tersebut akan memunculkan berita dengan judul “Bapak A mendatangi KPK secara sukarela untuk mengkonfirmasi dugaan kepadanya.”. Sementara media lain mengangkat judul “Bapak A diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi”. Contoh lain adalah media yang dimiliki oleh pemilik perusahaan lapindo membawa judul “Warga korban lumpur lapindo telah memiliki rumah” sementara di media lain “Warga korban lumpur lapindo tidur di kolong jembatan”. Kedua hal tersebut memang benar karena sebagian telah memperoleh ganti rugi dan sebagian lainnya belum. Namun presepsi yang dibawa oleh tiap media tersebut berbeda. Kesimpulannya? Jangan mudah percaya sama media.

Ada 3 kategori pemilih gan menurut saya. SATU, pemilih cerdas yang cari tau tentang calonwakilnya biar DPR jadi lebih bersih. DUA, pemilih ngasal yang ga kenal tapi asal nyoblos. TIGA, pemilih golput yang udah ga peduli lagi.
Menurut ane lagi, pemiliih 2 dan 3 ga berhak untuk mengomentari pemerintahan kedepannya gan..mereka yg menyebabkan yang kepilih yang jelek. Apalagi kl hasil pengamatan ane sebagian besar masyarakat masuk kategori 2, diikuti kategori 3. Ga percaya? Tanya pribadi agan2 sendiri




Kita harus liat kondisi juga gan..menyampaikan pendapat kayak gini menurut ane ga bener. Cuma dengan emosi.



Wah agan ini korban media nih..pertanyaan ane simpel aja gan..ada datanya?
Kl tanya alasan kenapa suka bolos sih saya juga g tau gan..itu mah sifat manusianya..bukan sifat lembaga..sifat lembaga biasanya yang ideal..tapi orang di dalamnya yg ngerusak..pertanyaannya siapa yang milih orang2 itu gan?haha



maaf gan..ane ga menilai ini salah..tapi kenyataannya media seringkali melihat dari sisi jeleknya gan..soalnya itu menarik. tapi ga pernah ada yang membuat rangkuman hasil pembicaraan dpr gan..ane pernah ikut lomba di luar gan..ane dibiayain pake duit kampus *duit rakyat*..pas beres lomba ane jalan-jalan gitu. kl ane difoto sama wartawan terus dibuat beritanya kalo mahasiswa jalan-jalan doang kerjanya pakai duit lomba..bisa juga kan?
disini ane ngajak untuk lihat setiap sisi gan..ane ga bermaksud membela siapa2..cuma ane ngerasa kita terlalu sering nge-judge sebelum ada bukti.







Ane dibilang antek DPR. Emang agan ini kira DPR itu parpol kali ya?



nah ini nih yang pikirannya sempit..justru kalau ane kasih foto kan ane promosiin tuh anggota DPR gan. Disini ane bawa DPR secara umum gan. Ane antek DPR?Agan tau ga sih DPR itu lembaga negara?bukan parpol gan kl agan belum tau.Agan mau foto apa emang?Jujur gan ane emosi baca komen agan.

Coba dipikir juga gan..pernah ga sih media memuat prestasi-prestasi DPR?hampir ga pernah gan..soalnya itu ga menarik. tapi kl anggota DPR diperiksa KPK itu berita yg menarik.



Ini berprasangka buruk ke ane gan..ane berprasangka baik aja deh ya..mau bukti apa gan?ane bingung mau kasih bukti apaS E N S O Roain aja ane menang lomba yg sedang ane ikutin..ntar ane upload foto tropi nya haha






Iya gan dr cerita beliau yg saya wawancarai juga memang padet banget gan..sering sampe pagi lagi..jadi kalau masalah kehadiran ane ga setuju kl kita cuma percaya media..kecuali medianya ngasih semacam lembar absensi dari anggota DPR.



Agan berikut menyampaikan kl ga punya kompetensi jangan nyalon jadi pemimpin..yang nyaleg baca nih..harus terima dikritik juga




Agan di bawah ini pernah hadir langsung di sidang DPR. Sebenarnya emang bisa kok gan kalau mau datang pas sidang terbuka..tapi ane ga tau juga mekanisme buat daftarnya.. Jadi sidang DPR itu ada yg tertutup sama terbuka. kl tertutup ga bisa dimasuki umum dan wartawan.

Untuk masalah dpr seringkali mengikuti parpol iya gan..gitu lah sistem kita gan..berdasarkan parpol..jd ga ada yang independen.beda kalo negara kita cuma 1 partai..




Hahaha iya sih gan..tapi kl di ilmu statistik kan DPR itu orang Indonesia..terus DPR asumsinya dipilih secara random dari masyarakat Indonesia. Berarti kalau 100% DPR ga ada yg bener..100% orang Indonesia juga ga bener secara statistik. Ngerti kan maksud ane gan?

http://nicolasruslim1.wordpress.com/...g-anggota-dpr/