Ihya' Ulumuddin
Kamis, 20 Februari 2014 − 02:05 WIB
PDIP Jatim tuding Risma berkhianat


Sindonews.com - Kabar rencana pengunduran diri Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) risih. Partai pengusung Risma tersebut menilai bila pernyataan tersebut palsu dan sebagai bagian dari strategi penguatan dirinya.

Penilaian tersebut muncul karena sampai saat ini belum pernah ada pembicaraan mundur dari Risma kepada partai. Risma juga tidak pernah melayangkan surat resmi, baik kepada DPC, DPD maupun DPP PDIP.

"Kalau ada pengamat menganggap pernyataan Risma itu hanyalah check sound, mungkin ada benarnya. Sebab selama ini tidak ada tekanan apapun kepada dia, apalagi memintanya mundur," sindir Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Kusnadi, Rabu 19 Februari 2014.

Kusnadi memang patut kesal dengan pernyataan Risma tersebut. Sebab, pasca pernyataan mundur itu, segala hal negatif dialamatkan kepada PDIP. Termasuk tudingan telah menekan Risma. Dugaan muncul karena sampai saat ini hubungan Risma dengan partai pengusungnya tidak pernah harmonis.

"Sudahlah, Bu Risma itu tidak perlu membuat kegaduhan politik. Apalagi di tahun politik seperti ini. Sebab kondisi ini justru akan dimanfaatkan orang lain. Bila seperti ini, yang rugi tentu Risma dan PDIP sendiri," pinta Kusnadi.

Diakui Kusnadi, hubungan Risma dengan PDI memang kurang harmonis. Namun, hal itu terjadi bukan karena tekanan. Melainkan karena sikap Risma sendiri yang sering berseberangan dengan futsun (sopan santun) politik partai.

Padahal harapan PDIP setelah Tri Rismaharini dan Bambang DH dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya bisa melanjutkan pembangunan Kota Surabaya dan masyarakat menjadi semakin baik kesejahteraannya, sehingga diharapkan masyarakat semakin simpati pada PDIP serta mendukung setiap pemilihan.

Namun, nyatanya Risma justru terlihat berkhianat. Tudingan itu disampaikan Kusnadi karena Risma tak pernah membantu kebijakan partai. Bukti paling nyata adalah saat Bambang DH maju sebagai Calon Gubernur Jatim. Saat itu, Risma tak sedikitpun memberi dukungan. Apalagi ikut berjuang untuk memenangkan.

Padahal, Bambang DH sudah berkorban banyak demi partai untuk mau dipasangkan dengan Tri Rismaharini dalam rangka mempertahankan dan merebut kursi Wali Kota Surabaya dalam Pilwali 2010 lalu.

"Empat tahun lalu Risma itu bukan siapa-siapa karena masih menjadi anak buah Bambang DH," jelasnya.

Kendati demikian dia tetap berharap Tri Rismaharini terus melanjutkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan, apapun kondisinya. Sebab semua itu adalah bagian dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang telah memberikan amanah pada pilwali lalu.

yah entah siapa yang benar... karena dunia politik memang saat ini sedang panas-panasnya. Tapi melihat track record Ibu Risma, kayaknya terlalu mengada-ada sih ya kalau dibilang isu mundurnya Ibu Risma dari jabatannya sebagai walikota ini dianggap sebagai "strategi penguatan dirinya". Gak perlu ada kayak gini-gini pun, Bu Risma ini citra nya udah bagus dan kuat sekali di mata warga Surabaya. Apalagi sampai Bu Risma dianggap membuat kegaduhan politik dan berkhianat pada partai pengusungnya

Isu mundur, Risma ingin populer seperti Jokowi?

Lukman Hakim
Kamis, 20 Februari 2014 − 06:02 WIB
Isu mundur, Risma ingin populer seperti Jokowi?


Sindonews.com - Media dinilai telah berhasil membesar-besarkan isu pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Buktinya, pemimpin perempuan itu kini banjir simpati dan dukungan yang menghendakinya agar tetap mendapuk kursi nomor satu di Surabaya.

Sejumlah elemen masyarakat beberapa hari terakhir bahkan berbondong-bondong mendatangi Gedung Balai Kota Surabaya hanya untuk meminta orang nomor satu di Surabaya itu tetap memimpin.

"Yang diuntungkan tentu saja Risma (panggilan Tri Rismaharini). Isu dia mundur itu telah mampu menggalang dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Sehingga, ini akan mampu meningkatkan bargaining position dia di mata partai (PDIP)," kata Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Hariadi kepada SINDO, Kamis (20/2/2014).

Kini, Mantan Kepala Badan dan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu nampak gemilang di hadapan publik, bak Joko Widodo (Jokowi). Elektabilitasnya sebagai pemimpin pun kini meroket. Namun, Hariadi menolak jika isu ini digulirkan sebagai upaya pencapresan Risma.

"Tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Saat ini, PDIP sudah memiliki capres sendiri, yakni Jokowi. Sehingga, tidak mungkin masyarakat disodori dua calon yang latar belakang partainya sama. Kecuali Risma bukan kader PDIP, isu mundur yang mampu mendongkrak elektabilitasnya ini bisa menarik PDIP untuk menggandengnya mendampingi Jokowi," kata Hariadi.

Dia pun menegaskan, isu mundur ini karena Risma ingin mencari muka (carmuk) dari PDIP. Risma secara pribadi ingin mundur karena ada kekuatan yang cukup besar yang menekan dia.

Risma saat itu merasa kewalahan menghadapinya. Selanjutnya, alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu bertemu dengan DPP PDIP. Dalam pertemuan tersebut, Risma berkeinginan untuk mundur. Namun, keinginan itu ditolak oleh DPP PDIP.

"Lalu struktural partai di DPP PDIP berupaya menjembatani antara Risma dengan elemen-elemen yang ada di Surabaya. Sekarang sudah berjalan," terangnya.
SUMBER