Kenikmatan dan kesengsaraan rakyat setelah SBY lengser

Merdeka.com - Menyongsong tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah genap 10 tahun memimpin Indonesia. Semasa memimpin, SBY telah mengeluarkan banyak kebijakan dan melakukan banyak hal untuk Indonesia.

Kebijakan SBY selama memimpin tidak jauh dari kritik dan masukan dari berbagai pihak. Bahkan ada kebijakan SBY yang dianggap akan menyusahkan masyarakat nantinya setelah dia lengser. Namun demikian, ada pula kebijakan SBY yang akan membawa kenikmatan untuk masyarakat setelah dia lengser.

Salah satu kenikmatan yang akan diperoleh setelah SBY lengser adalah mudahnya memperoleh izin impor daging. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro mengaku pasrah lantaran tidak kunjung mendapat izin impor daging dari pemerintah. Menurut Ismed, dia tidak akan mendapatkan izin selama pemerintah SBY belum berakhir.

"Daging itu RNI berharap dapat izin kalau ada pemerintahan baru," ucap Ismed di Jakarta.

Berikut merdeka.com mencoba merangkum beberapa kebijakan ekonomi SBY yang akan membawa kesengsaraan dan kenikmatan bagi masyarakat setelah dia lengser nanti.


1. SBY akan wariskan kelaparan dan kemiskinan

Merdeka.com - Setelah lengser nanti, SBY dituding akan meninggalkan kesengsaraan untuk rakyat Indonesia. Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengatakan kebijakan SBY untuk ikut dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO 9 di Bali akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia.

Presiden SBY melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dituding sama sekali tidak memperjuangkan apa pun untuk rakyat. Gita hanya menghidupkan kembali tirani dunia WTO yang selama ini mati suri.

"Presiden SBY berakhir dari kekuasaannya hanya mewariskan kelaparan dan kemiskinan di negeri ini. Tahun 2007 dia mengeluarkan UU penanaman modal membuka investasi asing sebesar-besarnya. Kemudian disempurnakan dengan kembali dihidupkan WTO," ucap Henry dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Senin (9/12)

Henry menceritakan kisah tragis kebijakan SBY hampir sama dengan kebijakan Soeharto. Soeharto waktu itu mengesahkan WTO tahun 1995 dan sebelumnya tahun 1994 Soeharto menyepakati KTT APEC. Perjalanan kebijakan ini sama dengan yang dijalankan SBY saat ini.

"SBY juga begitu, dia pada Oktober mengesahkan APEC dan Desember dia mengesahkan WTO. Sebelum dia lengser nanti akan ada tandatangan IMF," katanya.

2. SBY lengser tinggalkan utang yang banyak

Merdeka.com - Tinggal hitungan bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan diganti oleh presiden yang baru melalui mekanisme Pemilihan Umum. Presiden terpilih nanti akan melanjutkan jejak utang yang ditinggalkan SBY.

Anggota Komisi XI DPR-RI fraksi Gerindra Sadar Subagyo mengatakan menjelang lengser SBY menebalkan jejak utang yang sulit dihilangkan. Hal ini terlihat dari komitmen Jepang yang mengucurkan dana sekitar Rp 400 triliun untuk proyek Metropolitan priority Area (MPA).

Sadar menilai, pemerintah seharusnya bisa menurunkan besaran komitmen pembiayaan untuk MPA yang berisi puluhan proyek infrastruktur. Soalnya, infrastruktur yang mendesak untuk dibangun di Indonesia hanya sedikit.

"Ya kita ambil positifnya saja bahwa pinjaman itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun sudah diujung tahun kekuasaan, akhirnya ada sesuatu yang dapat dikenang," kata Dasar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya membatasi penarikan utang luar negeri untuk membangun infrastruktur. Meskipun, utang luar negeri memiliki bunga yang lebih rendah ketimbang dalam negeri. "Pinjaman memang harus imbang antara dalam negeri maupun luar negeri," katanya.

Untuk informasi, Bank Indonesia melansir data terakhir mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Dari data tersebut, hingga Oktober 2013 utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia mencapai USD 262,4 miliar (setara Rp 3.204 triliun). Angka ini terus naik dibanding pada September 2013 ketika total utang luar negeri Indonesia USD 259,9 miliar.

Dari data bank sentral yang dikutip merdeka.com Minggu (22/12), utang luar negeri tersebut terbagi menjadi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral mencapai USD 125,8 miliar serta utang swasta sebesar USD 136,6 miliar.

3. Mobil listrik nasional tumbuh setelah SBY lengser

Merdeka.com - Meskipun setelah lengser nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding akan meninggalkan utang dan kemiskinan, namun lain cerita mengenai mobil listrik.

Produksi masal mobil listrik nasional disebut baru akan terwujud ketika SBY lengser. Saat ini kebijakan SBY tidak ada sama sekali yang mendukung berkembangnya mobil listrik di Indonesia.

"Harus ada pemimpin yang pro ini, mungkin ada pengganti SBY dulu," ucap tim putra petir Dahlan Iskan atau pencipta mobil listrik Selo, Ricky Desai di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, tidak siapnya Indonesia untuk produksi mobil listrik secara masal karena ketidaksiapan komponen serta industri manufaktur. Dalam proses produksi masal diperlukan mesin yang berputar seperti roda dalam merakit mobil. Mobil listrik tidak bisa dibuat satu per satu seperti sekarang ini.

"Kita belum siap produksi masal dalam waktu dekat. Komponen kita tidak siap untuk industri manufaktur," tambahnya.

4. SBY lengser, UU Minerba akan mudah diterapkan

Merdeka.com - Pemerintah hingga saat ini masih dipusingkan dengan implementasi UU Minerba No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Dalam UU tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri sebelum di ekspor.

Namun kenyataannya, sampai sekarang pemerintah masih ditekan oleh pengusaha asing yang kakap. Bahkan Freeport dan Newmont masih meminta relaksasi agar ekspor bahan mentah mereka tidak dihentikan mulai tahun depan jika mereka belum dalam mengolah hasil tambang dalam negeri. Padahal dalam aturannya, UU ini harus direalisasikan mulai Januari 2014 mendatang.?

Peneliti Pusat Peneliti Ekonomi (P2E) LIPI, Latief Adam, mengatakan pemerintah terlihat tidak konsisten dengan aturan ini. Pemerintah masih bisa dipengaruhi para pengusaha besar dan seolah tidak memikirkan kepentingan nasional.

"Pengusaha dengan kecerdikannya mempengaruhi Kemenperin mengenai hilirisasi 2014 yang udah tegap ada upaya untuk modifikasi. Kita sepakat kalau kita kaitkan dengan tema pemimpin lebih komit, iyah harus diganti," ucap Latief dalam seminar LIPI di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Latief, dalam implementasi UU ini diperlukan pemimpin yang solid secara teknis.
--------------------
Bagaimana menurut kaskuser apa yang berkesan dari Pemerintahan SBY selama 2 periode?


Baik dan buruknya seorang pemimpin selalu meninggalkan kesan....