Merdeka.com - Bekerja di luar negeri selalu identik dengan kesejahteraan yang lebih baik dari pada di Tanah Air. Banyak cerita masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri kembali dengan banyak pundi-pundi gaji.

Namun, ternyata tidak selamanya bekerja di negeri orang asing menguntungkan untuk anak bangsa. Salah satunya bagi yang memiliki gelar insinyur.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan para insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri justru dibayar murah dibandingkan insinyur lokal di sana. Sebagai contoh di Malaysia.

Menteri PU, Djoko Kirmanto, mengatakan akibat tidak adanya sertifikat keahlian yang dimiliki insinyur Indonesia menjadikan mereka harus rela dibayar murah.

"Di sana (Malaysia) harus ada penyetaraan dan banyak orang kita kerja di sana. Gaji tidak seperti diharapkan karena tidak ada sertifikat," ucapnya.

Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU, Hedianto, mengakui hingga saat ini belum banyak insinyur dari Indonesia yang mempunyai sertifikat internasional. Padahal, sertifikat ini dibutuhkan untuk standarisasi gaji antara insinyur Indonesia dengan insinyur dari negara lain.

Hedianto menyebut, dari 600.000 insinyur di Indonesia, baru 250 yang mempunyai sertifikat internasional. Menurutnya, sertifikasi ini diperlukan untuk menyetarakan insinyur Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Singapura.

"Kalau tidak ada sertifikat orang ASEAN melihatnya seperti orang biasa (bukan insinyur)," kata Hedianto.

Fakta angka ini tentunya masih jauh dari harapan agar putra putri bangsa mampu bersaing dengan sumber daya manusia (SDM) negara lain. Apalagi, Indonesia sebentar lagi akan menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengakui pasar tenaga kerja ke depan bakal semakin berat. Apalagi dua tahun ke depan, Indonesia resmi bergabung dengan ASEAN Economic Community yang membuka kesempatan tenaga kerja asing di kawasan Asia Tenggara membanjiri industri dalam negeri.

Cak Imin, demikian biasa disapa, mengaku segala persiapan sudah dilakukan, terutama kerja sama dengan pelaku industri selama dua tahun terakhir. Karenanya, dia pede tenaga kerja asal Indonesia bisa terserap ke pasar regional bahkan dunia.

Muhaimin menegaskan, saat penerapan ASEAN Community, pendapatan dari sektor tenaga kerja bisa tergerus saat sumber daya Tanah Air tidak meningkatkan kualitas, termasuk dengan penguasaan bahasa asing.

Masalah sertifikasi tenaga kerja ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dampak lain dari tidak bersertifikatnya SDM Tanah Air membuat Indonesia kebanjiran impor tenaga kerja.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi menyebutkan bahwa Indonesia memerlukan jutaan tenaga kerja bidang logistik yang sudah bersertifikasi.

Industri logistik saat ini membutuhkan SDM yang berkualitas tinggi. Saat ini tenaga kerja logistik masih banyak mengimpor dari luar negeri seperti dari Filipina.

Ironis memang, dengan jumlah penduduk ke empat di dunia, Indonesia justru tidak berjaya di negeri sendiri. Selain sertifikat, masalah lainnya dari tenaga kerja Indonesia adalah sisi kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan.

Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperlihatkan jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa. Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
sumber