[B][size="4"]PPP Dukung Rencana Tes Keperawanan, tetapi Jangan Dipublikasikan[/size][/B]

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan menggelar tes keperawanan untuk pelajar SMA dan sederajatnya. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar menilai tes keperawanan itu perlu dilakukan lantaran sudah semakin merajalelanya pergaulan bebas di kalangan pelajar.

"Sewaktu-waktu tes keperawanan diperlukan. Itu tindakan akibat merajalelanya pergaulan bebas antarpelajar," ujar Hasrul di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2013).

Anggota Komisi VIII DPR ini berargumentasi tes keperawanan diperlukan lantaran agama juga sudah menyatakan bahwa keperawanan itu adalah suatu hal yang sakral dan harus dijaga sampai menikah.

"Kalau keperawanannya, tercela, kalau dia belum nikah, yah itu kan sebuah aib. Maka, wajar ada kelompok yang usulkan tes ini," kata Hasrul.

Meski mendukung rencana itu, Hasrul meminta agar Dinas Pendidikan juga bersikap arif dan tidak memublikasikan hasil tesnya. Hasil tes keperawanan hanya cukup diketahui orangtua pelajar.

"Jika hasilnya ternyata dia sudah tidak perawan lagi, hak-hak pendidikannya juga jangan sampai hilang. Tetap boleh sekolah, pelajaran agama diintensifkan," tuturnya.

Tes keperawanan

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh. Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya

[B][size="5"]Politisi PKS Ini Dukung Tes Keperawanan di Sekolah[/size][/B]

KENDAL, KOMPAS.com — Ramainya pemberitaan terkait usulan kebijakan soal tes keperawanan bagi siswi di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah, Budiono, ikut angkat bicara.

Wakil rakyat dari PKS tersebut mengatakan, wacana tersebut perlu diterapkan di Kabupaten Kendal. Pasalnya, disinyalisasi, siswi di Kabupaten Kendal banyak juga yang sudah tidak perawan. Pemicunya adalah banyaknya siswi yang mempunyai telepon seluler canggih dan bisa digunakan untuk mengunduh gambar-gambar mesum.

Di samping itu, kurangnya pengawasan orangtua yang bekerja sebagai TKI di luar negeri pun menjadi pemicu banyaknya siswi di Kendal yang melakukan pergaulan bebas.

"Asal tidak dipublikasikan dan hanya untuk kalangan sendiri, saya kira wacana untuk tes keperawanan siswi bisa dilakukan, seperti kita melakukan tes darah. Kalau yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS, hanya petugas dan orang itu yang tahu," kata Budi, Selasa (20/8/2013).

Budi menambahkan, tes keperawanan tersebut harus dipandang sebagai kontrol sosial orangtua kepada anaknya sehingga anak tidak bisa bergaul bebas hingga melakukan seks bebas. "Semuanya bisa hati-hati," jelasnya.

Disdik tak sepakat

Sementara itu, terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Muryono mengatakan belum perlu untuk melakukan tes keperawanan terhadap siswi. Sebab, dia yakin kalau siswi di Kabupaten Kendal mempunyai akhlak yang baik sehingga mereka tidak melakukan hal-hal di luar batas.

"Semboyan kami menciptakan generasi emas yang cerdas, ber-akhlakul karimah. Kami masih meyakini kalau siswi di Kendal masih berakhlak baik," akunya.

Muryono menjelaskan, untuk mewujudkan siswi yang berakhlak, pihaknya memerintahkan kepada semua kepala sekolah, mulai SD hingga SLTA, agar melaksanakan shalat zuhur berjemaah. Aturan ini sesuai fatwa MUI Kabupaten Kendal.

"Itu salah satu pencegahan siswa-siswi supaya tidak melakukan perbuatan yang di luar batas," cetusnya.

[B][size="5"]MUI: Tes Keperawanan Perlu Masuk Undang-Undang[/size][/B]

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Jawa Timur, mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang berkaitan dengan tes keperawanan bagi calon siswa untuk masuk sekolah.

Pasalnya, di Kabupaten Pamekasan saja, sudah ada konsensus bagi sekolah-sekolah yang harus mengeluarkan siswa jika sudah tidak perawan atau karena melakukan praktik seks bebas.

Zainal Alim, Sekretaris MUI Pamekasan, kepada Kompas.com, Selasa (20/8/2013), mengatakan fungsi undang-undang itu sebagai tindakan preventif kepada semua pelajar sehingga sekolah bisa mengetahui lebih awal moralitas siswanya.

"Jika di sekolah ada siswa yang mau naik kelas kemudian tidak perawan karena seks bebas, sekolah merasa tercoreng di tengah-tengah masyarakat karena tidak mampu memperbaiki moral anak didiknya," kata Zainal Alim.

Namun, imbuh Zainal, keperawanan tidak harus digeneralisasi karena persoalan hubungan seks saja. Dokter ataupun ahli keperawanan tahu ciri-ciri orang yang tidak perawan karena seks bebas, karena kecelakaan, ataupun karena olahraga berat.

Menurutnya, keperawanan yang berkaitan dengan hubungan seks saja yang diatur untuk tes masuk sekolah, sedangkan bagi yang karena kecelakaan ataupun karena olahraga tetap diberikan peluang untuk lulus seleksi.

Siswa yang tidak perawan, kata pria berambut putih ini, tidak perlu merasa dikucilkan. Sebab, pemerintah masih menyediakan sekolah paket yang bisa menampungnya. "Silakan yang tidak perawan ikut pendidikan paket yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Selain perlunya undang-undang, yang paling penting adalah penekanan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan, tetapi harus dipraktikkan. Selama ini, pendidikan agama masih sekadar teori, sedangkan praktiknya masih jauh dari tujuan pendidikan.

"Kalau saya memandang, kenakalan remaja sekarang didominasi oleh pelajar. Ini sebuah tantangan bagi sekolah yang memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, agen pendidikan," tandasnya.

Original Posted By an.sheep►gan, cek keperawanannya gimana?
masa iya dicek satu satu. aib namanya dong ah
ada ada aja. trik buat korupsi baru kah?