Jakarta - Pengusaha kecewa dengan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Pengusaha mengancam menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bila mengesahkan penetapan besaran UMP tersebut.

"Ini sangat tidak fair,kita siap menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan jika Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP atas rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Sarman Simanjorang, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam rilisnya, Kamis (15/11/2012).

Sarman mengatakan para pengusaha berharap agar Jokowi menetapkan UMP DKI dengan bijak. Apalagi Jokowi yang punya latar belakang pengusaha, sebut Sarman mengetahui kondisi riil para pengusaha.

"Kita meminta agar besaran UMP tidak memberatkan pengusaha akan tetapi juga tidak menurunkan tingkat kesejahteraan buruh. Semua untuk kepentingan bersama demi kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan kerja para buruh dan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih baik," sambungnya.

Dalam rapat di Balai Kota kemarin (14/11), Dewan Pengupahan menetapkan UMP Rp 2.216.243,68, naik sekitar 112 persen dari kebutuhan hidup layak Rp 1.978.789 per bulan. Pengusaha yang menolak angka ini langsung walk out dari ruang rapat.

"Ada sandiwara antara pemerintah dengan Serikat Buruh. Kami heran melihat sikap buruh yang tadinya ngotot meminta UMP Rp. 2.799.067, tiba-tiba hanya meminta penambahan dua persen dari angka yang diajukan Pemerintah yakni Rp 2.176.667,09," terang Sarman.

[url]http://news.detik..com/read/2012/11/15/102022/2092242/10/pengusaha-ancam-gugat-jokowi-bila-sahkan-ump-rp-22-juta?991101mainnews[/url]

Gmana nasib pengusaha kecil dan menengah kalau gaji buruh nyampe Rp 2.2 juta padahal pengsusaha kecil dan menengan inilah yang paling banyak di jakarta !!

sedangkan pengusaha besar enak bisa pindahkan produksi ke luar jakarta bahkan luar negri

usaha tutup = pengangguran = ekonomi anjlok






kalau masalah Macet siapapun Gubernur-nya gak bakal teratasi kalau tidak menyentuh maslah intinya, yaitu: jakarta adalah pusat segala sesuatu dari ekonomi sampe pemerintahan...ini harus di bagi-bagi ke daera spt pusat pemerintahan pindah ke kalimantan..ini baru jakarta ane yakin bakal bebas macet

kalau 4 tahun ke depan jakarta dalam pimpinan Jokowi bebas macet gw kasih ID gw :


emang kalalu udah taklid buta kita kritisi sedikit idolanya bakal dibilang musuh/pesaing dari idolanya

maksud kalimat gw yg terakhir, gw takut sama politik JOKOWI yg mementingkan POPULERITAS (POPULIS).
biasanya pemimpin yg kyk begini bakal menjadi Bom waktu di masa depan.....
seperti kasus UMP ini, UMP 2.2 juta sama saja bom waktu ekonomi jakarta





agan yang satu ini pinterrr

ane juga setuju...yang harus dipikirin pemerintah adalah bagaimana menciptakan barang publik (fasilitas publik) yang bagus buat rakyat sehingga bisa menekan biaya hidup !! ini solusi bagi pengusaha dan buruh