distribusi & subsidi ngaco, pengecer disalahkan. sudah tepat dicabut subsidinya. ngapain pakai aplikasi & KTP, mau buat kacau kayak pertalite & solar?
mau jadi negara maju itu mustahil karena nggak bisa ada kepastian. level presiden aja ditanya sama investor, nggak bisa beri kepastian. mana mau lah investor urusan sama negara yang presidennya aja nggak punya kekuasaan.
kesalahannya: ngapain negara urusi agama? tafsir aliran mana yang dipakai? anggap orang lain sesat itu nggak masalah, tapi memaksakan agama & orang harus beragama itu yang masalah.
energi itu kebutuhan primer, jadi jangan main2, nyawa taruhannya. bisa rusuh kalau tambah 1 hari lagi barangnya nggak ada juga. rakyat masih bisa terima barang mahal (yang masuk akal) dari pada barangnya nggak ada.
ngomong gas diborong aja sudah jelas dia nggak paham situasi. 1 rumah paling punya tabung gas 2-3 aja, mau ngeborong bagaimana? barangnya juga langka.
menteri 10-15 orang, dikonfirmasi oleh DPR & terbuka untuk umum, dijamin menarik kayak di amrik. sekarang menteri2nya kelas magang semua, kebanyakan pula, jadilah berantakan.
nggak ada anak buah salah, yang ada atasan yang salah. nggak ada kebijakan menteri, semua kebijakan itu dari presiden. paham?
bagaimana cara memborong? ini bukan minyak goreng yang kemasannya setelah habis dibuang. semua yang mau beli itu dibatasi oleh jumlah tabung yang dimiliki... benar2 ujian bagi rakyat punya menteri kayak begini...
