dulu bohirnya pro ahok. begitu 2019, sudah dilepas bohir, nggak ada lagi idealisme, yang ada jadi pembela yang bayar...
ini karena partner operated. harus hapus sistem seperti ini, semua harus partner owned, company operated. kan kalau sistemnya semua terpusat, ketauan tuh berapa DO & berapa yang terjual. kalau nggak sesuai, pasti kelihatan di sistem.
semoga aja kapok & ganti sistem pengelolaan kayak waralaba, jadi semua spbu-nya itu seperti franchise, dijalankan langsung oleh perusahaan.
memang bagian belakang harus kuat karena nggak ada penghalang lagi untuk sampai ke kabin penumpang. beda cerita kalau itu mobil sedan yang di belakang ada bagasi. tapi bagian depan memang harus penyok untuk hindari orang yang di dalam kabin tergencet.
nggak masalah ada perumahan, asal amdal-nya benar & dikontrol pelaksanaannya. perumahan malah bisa buat penyerapan air lebih efektif & lingkungan lebih tertata. yang buat kacau kan yang liar2.
tujuannya memang buat dikorupsi kok. gratisan itu pasti diterima dengan senang hati oleh penerima, tanpa tau itu harganya berapa. kata 'bergizi' aja sudah mereka bajak sesuai definisi sendiri, termasuk disuruh makan serangga.
selama pelaku pemerasan terhadap investor nggak dianggap sebagai musuh negara, maka ini akan terus berlarut2. kalau dianggap musuh negara, layak diperangi, tentara jadi ada kerjanya & kinerjanya dinilai dari sana.
jpn dulu inginnya 'impor' keturunan jepang di brasil/amerika latin & ambil dari negara2 serumpun. cuma, negara2 serumpun pun punya masalah yang kurang lebih sama. sementara keturunan jepang di brasil/amerika latin pada mengeluh nggak betah, kena diskriminasi. paling yang masih bisa diam...
kan tujuan ada transportasi massal itu supaya orang mau beralih dari kendaraan pribadi. kalau pejabat2 sih selama diberi mobil dinas & supir, mana berpikir naik transportasi publik? yang ada tat tet tot di jalan. jadi ngapain bangun transportasi massal ke daerah2 yang banyak pejabatnya? bagaimana...
memang ditulis di botol/kemasannya nggak 1 liter kok. yang masalah itu harga yang ditentukan nggak masuk akal. coba tentukan 19 ribu per liter, bisa diseragamkan semua.
jakbar & daerah barat laut nggak pernah kebagian proyek transpor massal. sepanjang daan mogot, lalu ke arah pik yang jadi tujuan wisata nggak ada sama sekali.
