kan nggak ada pemangkasan anggaran, tapi realokasi ke makan gratis. lagi aneh andalkan pertumbuhan dari belanja negara, bukan dari investasi.
mediasi itu hanya untuk kasus perdata, bukan pidana. restitusi itu nggak bisa hapus pidana & harus berbentuk putusan pengadilan.
coba jalan godfather of orba, pasti langsung setuju... pancasila itu paham kiri, mereka pasti nggak tau...
zaman sudah canggih, plat nomer cuma kaleng doang. harusnya dipasang RFID jadi susah dipalsu. biaya juga rendah.
ini daerah yang isinya orang2 'pemalas'. hobi banget lawan arus padahal kendaraan bermotor, nggak usah keluar tenaga untuk ikut arus lalin.
kalau mau begini, mobilnya yang sejuta umat jadi nggak mencolok. ini kan trik buat cuci tangan saat kena tilang elektronik.
rencana ke sini, tapi realisasi paling ke vietnam. wong level presiden aja nggak bisa urusi ormas, akamsi & beri kepastian biaya.
- bukan cari piagam -> nyindir don panggul - nggak usah ke LN -> si maneh yang doyan pamer bisa basa linggis...
saya belajar hukum, jadi saya tau aturannya. kalau ada kecelakaan & ada yang meninggal, pasti itu kasus pidana. kalau sampai nggak masuk pengadilan, polisi yang menggunakan diskresi & tentu ini bukan makan siang gratis...
kecelakaan pun tetap masuk penjara, buka di kuhp. ancaman hukumannya >5 tahun, jadi nggak bisa hukuman percobaan. kalau sampai nggak disidang, termasuk kasusnya anak pak uban ex menteri, artinya ada 'air mengalir sampai jauh'.
pasal berapa UU apa yang menyatakan di bawah umur dewasa tak boleh dipenjara? buat apa ada penjara anak? menyebabkan kematian orang lain nggak bisa pakai damai. itu kalau dilakukan audit, pasti ada 'air mengalir sampai jauh'...
