nggak ada yang mengancam, halusinasi aja itu. orang itu peringatkan kalau itu dilakukan, memang pasti buat anjlok bursa yang disebut dia sebagai judi.
yang nggak disinggung soal pemakaian senpi di masa damai oleh tentara di daerah sendiri. harusnya senjata itu nggak bisa keluar markas. kalau nggak bisa kontrol, bebaskan aja masyarakat punya senpi.
hasil efisiensi tipu2 ya begini. efisiensi itu menteri dari 50 jadi 15, wamen nggak perlu, stafsus nggak perlu, orangnya yang dipilih jangan anak magang atau pensiunan ketinggalan zaman. itu baru namanya efisiensi. mau bangkit lagi IHSG sih nggak ada cara, harus buat DOGE, cuma nggak ada kandidat...
kita itu butuh tentara profesional atau penampil yang biasa promosi dipaku di pohon yang bisa badut, sulap, mc, nyanyi, lawak, EO, sirkus? dokter hebat itu jadi spesialis, ini malah jadi dokter sinetron yang bisa obati kanker darah, buka perut patah tulang sampai operasi mata.
tes angka 8 itu buat di jalanan mana? sekalian aja tes masuk polisi & tentara harus kayak atraksi sirkus macam nyetir motor di tong setan, lompat lewati lingkaran api, dst. yang dicari kan spek rambo.
kalau kondisi perang, dibelikan sempak disposable sih wajar. ini kondisi damai ngapain dibelikan sempak? sampai level perwira yang ada di kantor aja dibelikan... itu kan kodiklat, situasi lagi diklat berarti. bawa lah sempak masing2. kayak sudah nggak ada lagi toko pakaian di sekitar pusdik/sesko.
menuju index goceng... siapa yang percaya sama pemerintahan yang dijalankan pensiunan & anak2 magang?
pakai pasal apa? memang ada yang laporan perselingkuhan? sama soal2 begini gesit, tapi sama tupoksi-nya lupa.
tentara di koramil, kodim, korem, kodam itu tentara teritorial, fungsinya buat pertahanan wilayah jika terjadi perang terbuka (invasi asing). spesifikasinya ya cuma pertahanan terbuka aja, perang kayak di film2 kolosal teman zaman dulu. harusnya tiap hari ya latihan untuk kesiapan menghadapi musu...
tentara itu ada macam2 fungsi & spesifikasinya. kalau di papua begitu, harus yang sudah dilatih perang hutan gunung & gerilya, biasanya ini pasukan khusus. tentara teritorial biasa nggak akan bisa. mayoritas tentara kombatan kita itu infanteri dasar doang spesifikasinya yang cuma bisa perang
cek aja daerah2 di sekitaran jkt yang pakai nama 'setu' 'situ' 'babakan' 'talaga' 'ranca' 'rawa' atau kata2 lain yang artinya tempat penampungan air dalam basa sunda, itu artinya daerah itu harusnya jadi daerah tempat parkir air. kalau b...
nggak kompeten. terus gantinya juga nggak akan jauh2, sama aja yang nggak kompeten. bisa jadi ponakannya yang sedang magang. memang intinya ini kabinet magang bersatu. baru bisa beres kalau mau tiru millei 'afuera'.
situasi damai, nggak ada musuh, lebih bagus tentara alih fungsi aja jadi polisi, pol pp, ASN pam obvitneg, bakamla, dst. status mereka jadi reservis yang latihan rutin tiap tahun, latihan fisik tiap bulan. pas latihan diberi tunjangan, sisanya mereka digaji oleh instansi yang memberi kerja. sisakan
masih orang tengah, bukan bos besarnya... karena bos besarnya justru yang punya jabatan publik. pengusaha bisa apa kalau nggak ada keputusan dari pejabat? keputusan itu gratis?
di zaman AI begini masih ada sistem laporan pajak aneh2, hanya demi justifikasi punya pegawai sebanyak itu & bisa beri pekerjaan ke mereka. padahal paksa aja wajib pajak badan untuk pakai sistem akuntansi yang standar (PSAK), lalu dari sana tinggal di-konversi jadi laporan dengan pakai AI. besar
paham dasar hukumnya nggak? disita itu tujuannya supaya orangnya bayar pajak & dendanya. karena artinya dia selama ini memanfaatkan jalan milik negara tanpa bayar pajak. kalau orangnya nggak mau bayar pajak & dendanya, maka aset tersebut dilelang. pemerintah dapat pembayaran dari hasil lelan
5 tahun pegang bidang ini, yang ada malah kayak membesarkan anak macan. sekarang malah takut kudeta jadi diberi banyak konsesi. lihat apa yang dilakukan hegseth di amrik, dia malah utamakan perbanyak orang di lapangan, artinya yang pangkat rendah. kata dia, jenderal lebih banyak dari WW2 apa buat...
dari BUMD ke gubernur itu ada jarak secara organisasi, nggak bersinggungan langsung. kalau sampai kena, artinya ada campur tangan yang terlalu jauh, melanggar GCG. nggak mungkin juga KPK geledah rumah pribadi kalau nggak ada indikasi keterlibatan.
