peluru dari mana? yang rakitan juga dibiarkan asal mau bayar, polisi juga tau kok siapa aja yang bisa buat & kenal mereka semua.
pelanggaran terhadap perda atau pergub/perbup/perwali itu harusnya juga jadi urusan polisi karena itu termasuk peraturan perundangan yang resmi. di kementerian & lembaga juga ada PPNS yang bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. pol pp itu dulunya pasukan tibum. standarnya nggak je
kata yang terakhir katanya semua sama. tapi yang lama2 sudah kena 'pemalsuan' tanpa bisa tunjukkan aslinya yang mana, pokoknya jadi beda dengan yang terakhir. itu alasan harus pindah ke yang terakhir menurut bagian sales yang terakhir.
polisi sekarang sudah rada males urusi kasus2 pencurian dengan nilai kecil. jadi coba selesaikan dengan restorative justice macam ini dibayar atau dikembalikan. ini gara2 kasus nenek curi buah coklat dulu. padahal kalau nggak diproses, polisi juga salah.
katanya tuhan itu sama, kita yang tak sama agamanya... jadi, ngapain pindah agama? yang penting itu jadi pribadi yang jujur, setia, kerja keras, menyayangi sesama.
sebetulnya yang harus ditegakkan dari aturan pertanahan itu mengenai pembatasan kepemilikan pribadi atas tanah & bangunan. ini bisa mencegah spekulasi & harga tanah melambung dari kewajaran. bank tanah perusahaan pun harus dibatasi paling lama 5 tahun harus segera difungsikan/dimanfaatkan at
road to goceng will be back... maksudnya 'normal' itu kayak pas covid, new normal alias goceng bos...
mamam tuh ina58... pilih pensiunan sama anak magang, hasilnya sudah bisa diprediksi. tadinya orang2 tahan untuk investasi, tunggu pemerintah baru, sekarang setelah pemerintah baru rame2 #kaburajadulu.
nggak usah datang, borong aja itu saham2nya cukup dari aplikasi. mereka datang malah asing makin takut karena di LN mana ada anggota parlemen kayak begitu. bursa itu swasta, bukan BUMN.
1. nyatakan: ormas & preman terorganisir sebagai musuh negara. menjadi tanggung jawab tentara untuk membereskan. 2. ormas bebas berdiri tapi hanya boleh memungut uang ke anggota yang bergabung secara sukarela. ketauan memungut uang ke bukan anggota apalagi memeras atau memaksa orang menjadi angg
kepercayaan itu mahal & itu sudah dirusak dengan penipuan2 yang namanya efisiensi padahal pemborosan, lalu menggabung telur (BUMN) di 1 keranjang yang sama (danantara). lalu mau beri makan gratis ke anak2 tapi nggak jelas macam apa programnya & hasil yang diharapkan, wong berapa gram protein
yang kayak begini nggak bakal ditiru karena ormas & preman nggak akan puas dengan duit Rp 200 ribu/orang/tahun.
bertahap, di argentina aja nggak sekaligus kok. mulai aja dari kurangi jumlah menteri, wamen, stafsus dari >100 orang ke 20 orang aja.
menyerahkan diri? jadi kemarin nggak langsung ditangkap? intel ke mana ini? tau ada keterlibatan oknum tentara harusnya bawa PM. dansub? senjata dari markas yang dipakai? harusnya kena pasal makar juga.
