baju & sepatu lagi turun banget permintaannya. kalau pun beli, cari yang harganya masuk akal, kuat dipakai lama, jadi nggak yang modelnya musiman.
hapus aja ditjen pajak. wajib transaksi elektronik, langsung potong pakai norma untuk pajak. jadi nggak usah ada petugas apapun.
mau pakai baju apapun juga bebas asal baca buku. itu aturan di perpus. mau bajunya tertutup kalau nggak baca buku, jangan ada di perpustakaan.
ini pasti orangnya nggak pernah tau beda direksi sama komisaris. anggap kerjaan komisaris itu sama dengan kerjaan direksi. take home pay komisaris itu mayoritas lebih rendah dari GM, paling setahun sekali lebihnya dapat tantiem kalau perusahaannya untung.
standarnya apa? ISO berapa? lembaga independen? ujung2nya lembaga jadi2an dari timsesnya cuma buat ngeruk duit lagi. dari pada buat bayar beginian, lebih bagus jatah per porsinya dinaikkan.
permesta di awal itu bukan pemberontakan, tapi sejak gabung PRRI, maka sudah jadi makar. nggak usah carmuk sama anaknya pemberontak.
kesalahannya karena semua pakai kuota2an. pasar bebas aja buat komoditas, termasuk sembako & daging. jadi kita bisa dapat sembako & daging murah. pemerintah subsidi petani/peternak supaya produk2nya kompetitif. malah ini dukung makan gratis jadi masuk biayanya.
jual agama digoreng dadakan gurih2 nyoy... ini bibit2 negara agama. kalau tau agama, dianggap tau hukum, karena semua hukumnya berbasis agama.
ahok waktu jadi komut mana boleh omong di luar sebagai pengawas? setelah nggak menjabat pun dia masih terikat sama etika untuk nggak koar2 di luar. sekarang omong pun karena ada kasus & ada orang yang b3g0 seret2 dia di media, bangunkan macan tidur.
yang pertama buka hutan besar2an di papua itu orang belanda juga. jadi nggak usah munafik. sekarang tinggal minta mana amdal dari proyek pertanian itu. mitigasi risikonya dikerjakan nggak? itu sudah.
korupsi pakai business model canvas, jadinya mega korupsi. harusnya bisnisnya dibuat begitu, supaya untungnya berlipat2, bagi bonus & tantiem, duitnya halal.
yang penting itu duitnya bukan hasil korupsi. percuma beli tas murah atau KW tapi duitnya hasil malak atau korupsi.
yang buat daya beli melemah itu bukan nggak punya duit, tapi orang2 nggak mau keluar duit untuk dipajakin lebih banyak. apalagi beli aset, langsung dipanggil sama kantor pajak. efisiensi itu harusnya kurangi jumlah menteri, wamen, stafsus, ASN, tentara. lalu turunkan besar pajak sebagai insentif/...
tanggul jebol... nggak dirawat itu tanggul2nya. padahal minimal 10% dari biaya pembangunan itu harusnya dialokasikan tiap tahun untuk biaya pemeliharaan. di kita kan bisanya cuma buat/bangun/beli, tapi buat pemeliharaan nggak dianggarkan.
bilang aja: aparat hankam yang gagal membereskan premanisme & aksi ormas, nggak usah digaji. pasti beres.