suka2 orang itu aja lah. memang dia melanggar aturan apa di negeri ini? kalau nggak suka, jangan dilihat.
itu duit dari pembayar pajak, bukan duit bapaknya orang2 itu. di mana2 tugas belajar itu harus ada imbal balik untuk yang membayari. malah harusnya ilmu itu nggak disimpan sendiri, harus dibagikan ke orang2 lain. itu sebabnya seharusnya kuliah di LN dengan biaya negara hanya boleh untuk tujuan ToT.
karena memang niatnya korupsi, mau pakai tender atau ekatalog juga selalu ada cara untuk bisa korupsi. negeri bedebah...
kelihatannya ekonomi kita bukan tumbuh, tapi berkembang. masalahnya yang berkembang itu lemak semua...
lpdp yang ke luar negeri (negara2 barat) harusnya hanya untuk dosen & guru saja, seperti ToT. untuk yang lain2, hanya bisa di dalam negeri atau luar negeri yang berbiaya hampir setara dengan ranking kampus lebih tinggi dari yang lokal, macam ke malaysia. untuk bisnis, hukum & ilmu2 sosial, malah ...
kayaknya dia goa pakar jepang... kenapa nggak bilang lulusan terbaik harvard aja... harvard english course. nilai 100/10.
omong prihatin, tapi ketika diberi kesempatan jadi menkes pun ternyata nggak ngapa2in. cek berapa banyak profesor kampus ini yang jadi menkes, hasilnya apa? kesimpulan, ngomong itu mudah & gratis, tapi eksekusinya itu bukan urusan gampang + butuh keberanian. kalau mau maju, lupakan independensi
di sana terjadi kompetisi, nggak ada pembatasan dokter lulusan LN harus diospek dulu di RS daerah. yang jadi anggota ikatan dokter nasionalnya cuma 40%, sisanya masa bodoh, jadi nggak bisa diintimidasi dengan dalih senioritas. secara RS, bisnis di sana dipegang oleh profesional bisnis, di sini yang
kebiasaan tahan ijazah atau dokumen2 ini terjadi awalnya akibat kesalahan dari pegawai sendiri. paling sering karena masalah pegawai yang maling barang jualan atau kabur setelah dapat utang dari kantor (kasbon).
tangsel sudah punya KRL yang tinggal ditambah frekuensi perjalanannya aja. yang belum kebagian itu daerah barat laut. salah 1 penyebab LRT kurang laku itu karena tumpang tindih dengan KRL yang sudah ada jalur eksisting dengan tarif lebih murah. soal macet, orang sudah punya mobil dengan mobilitas...
masalahnya sekolah keagamaan itu urusan pempus, pemda nggak urusi. kalau mau diurusi pemda, maka serahkan penuh pengelolaan pendidikan ke kemendik & kemendikti.
nggak usah masuk penjara, kasihan penjaranya. orang2 begini sih cocok masuk RSJ aja, beri cpz & haloperidol agak banyakan.
