keracunan di mana2, evaluasi nggak ada, tapi malah terus tambah dapur yang standarnya nggak jelas... fail to plan, plan to fail.
mendaki gunung bukan main2, itu sudah. beberapa kali trekking naik gunung 2000an mdpl aja sering ketemu orang yang naik gunung pakai baju sepatu kayak mau ke mall bahkan ada yang pakai sendal jepit.
pajaknya nggak masalah, cuma 0.5% doang. problemnya nggak adil aja. banyak yang jualan di luar marketplace & kalau ada aturan begini, pasti banyak yang jualan sendiri lewat sosmed setelah dapat pelanggan dari marketplace. kuncinya pajak di kita itu harus pakai norma, langsung potong duit yg dite
harusnya naik lah jadi minimal 5rb, tanggung bener harganya. kalau soal PIK, sebetulnya tinggal buat perpanjangan kereta bandara aja ke PIK 2 & 1. lebih hemat dari buat jalur LRT/MRT/kereta yang baru.
tutup SMAN, konversi semua ke SMKN. dorong SMA swasta jadi SMK, sisakan 5% aja. per jurusan/prodi harus hasilkan minimal 1 sertifikasi dari BNSP. tutup 'useless degree' di perguruan tinggi, konversi S1 dari D4, per prodi harus menghasilkan minimal 1 kompetensi teknis dengan sertifikat d...
"pengukuran dan penjualan tanah yang tidak sesuai prosedur, disertai praktik suap kepada penyelenggara negara" -> nggak bakal kena. yang kena: - yang mengukur tanah - yang tanda tangan jual beli tanah - yang menyuap & terima suap
labubu diberi nyawa ya begini... hukum bukan urusan menteri budaya. budaya itu bicara soal 'rasa'. pengingkaran terhadap rudapaksaan massal itu mencederai 'rasa' sebagai bangsa.
orang ini aktivis 98? ngadi2. dia peliharaan orba. pintarnya separuh, jadi nggak paham strategi dengan benar. melakukan hal macam ini di era AI itu kesia2an. aplikasi chat bisa lakukan kerjaan lebih bagus dari 100 orang ahli sejarah & mengkompilasi lebih banyak referensi. bilang aja ini bukan pr
kalau mau buat orang naik kendaraan umum, ya transit oriented housing. nggak usah jauh2, ada rusun 10 ribu unit di jkt, mayoritas kelas menengah ke bawah, nggak dilewati 1 pun transportasi publik, minimal transjakarta. harusnya ini yang diprioritaskan supaya orang mau tinggal di rusun. buat yang ...
itu tanah punya pemilik mini market, terserah dia kalau mau parkir gratis. yang masalah ujug2 ada yang merasa akamsi lalu tarik duit parkir & nggak ada kontribusi baik ke pemilik tanah & retribusi parkir yang wajib dibayar kalau orang mengelola tempat parkir berbayar.
yang bangun tembok berlapis2 tentu tau bahaya apa yang dihadapi di balik tembok sampai perlu buat itu.
sesuatu yang sudah ditutupi cukup lama malah jadi terbuka karena hal semacam ini yang sebetulnya nggak perlu dilakukan. dengan menutup2i malah dicurigai, padahal cukup beri tempat sepintas untuk cerita yang selama ini beredar aja, jadi nggak perlu diungkit & dicurigai. masa hal begini aja harus
makan prasmanan itu justru sampahnya paling sedikit. logikanya ke mana? orang akan ambil sesuai dengan kemampuannya, bukan dibuat sama rata + nggak perlu pakai pembungkus.
yang harusnya diatur bukan mitra jadi karyawan. tapi: - besaran potongan aplikasi dibatasi, saran saya 5% aja. - potongan langsung yang masuk ke BPJS TK & kes dari tiap transaksi supaya benefit2 yang dinikmati karyawan juga bisa dinikmati oleh mitra aplikasi apapun untuk yang menjadikan mitra ap
dulu capek, stres, kurang tidur, makan diatur. sekarang bebas, ya wajar jadi gemuk. nggak usah berteori aneh2 lah.
pembunuhan itu sudah melanggar ham. jadi nggak usah dibuat framing kalau ditambah mutilasi jadi sesuatu yang perlu dibuat istimewa. yang penting itu pembunuhan diusut oleh polisi atau polisi militer. itu sudah.
