negara itu pengusaha terburuk, jadi jangan suruh negara bisnis apapun. bubarkan aja semua BUMN. menguasai kekayaan alam itu bukan berarti harus mengurus & mengolah sendiri. paling penting adalah dapat untung dari kekayaan itu & digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. sekarang diurus &
doktor bidang apa? memang jadi punya kemampuan teknis? kalau omong doktor jangan di itb, di sana gudangnya.
problem minyakita: 1. mutu lebih jelek 2. takaran nggak sesuai 3. cuma ada di warung & pasar tradisional, harganya jadi lebih mahal & harus cash. cuma sekali2nya beli waktu minyak goreng langka, habis itu nggak pernah mau lagi, kapok.
harusnya nggak ditunda karena selain sudah dianggarkan, kebanyakan untuk posisi fungsional/teknis. yang harusnya ditunda itu yang nggak ada di APBN macam makan gratis, menteri/wamen/stafsus, danantara, retret.
tanggung, promosikan aja langsung jadi jenderal macam pak dirman, boleh2 aja tuh. toh jabatan yang dia pegang itu level bintang 3 atau 4. tapi setelah selesai menjabat, balik lagi ke melati 1. macam hakim di pengadilan militer pas adili jenderal.
naik helikopter atau helicak? kenapa nggak pakai drone aja? yang omong kenapa jalan2 ke daerah lain sampai ke luar negeri? videonya di youtube juga lengkap.
pilih pakai sistem polder kayak di belanda atau rumah2nya harus dibuat lebih tinggi, sampai 10 meter dari sekarang. kayaknya biaya polder masih lebih masuk akal dibanding buat tambah tinggi.
ngapain ada kuliah MBA sampai ke kampus2 top luar negeri, padahal kampus di kota luar jkt aja cukup setara s1 bisa hasilkan c level & komisaris. itu tuh ada di magelang, semarang, sleman, atau surabaya.
dulu bohirnya pro ahok. begitu 2019, sudah dilepas bohir, nggak ada lagi idealisme, yang ada jadi pembela yang bayar...
ini karena partner operated. harus hapus sistem seperti ini, semua harus partner owned, company operated. kan kalau sistemnya semua terpusat, ketauan tuh berapa DO & berapa yang terjual. kalau nggak sesuai, pasti kelihatan di sistem.
semoga aja kapok & ganti sistem pengelolaan kayak waralaba, jadi semua spbu-nya itu seperti franchise, dijalankan langsung oleh perusahaan.
memang bagian belakang harus kuat karena nggak ada penghalang lagi untuk sampai ke kabin penumpang. beda cerita kalau itu mobil sedan yang di belakang ada bagasi. tapi bagian depan memang harus penyok untuk hindari orang yang di dalam kabin tergencet.
nggak masalah ada perumahan, asal amdal-nya benar & dikontrol pelaksanaannya. perumahan malah bisa buat penyerapan air lebih efektif & lingkungan lebih tertata. yang buat kacau kan yang liar2.
tujuannya memang buat dikorupsi kok. gratisan itu pasti diterima dengan senang hati oleh penerima, tanpa tau itu harganya berapa. kata 'bergizi' aja sudah mereka bajak sesuai definisi sendiri, termasuk disuruh makan serangga.
selama pelaku pemerasan terhadap investor nggak dianggap sebagai musuh negara, maka ini akan terus berlarut2. kalau dianggap musuh negara, layak diperangi, tentara jadi ada kerjanya & kinerjanya dinilai dari sana.
