kalau nggak ada acara beginian, itu daerah sama sekali nggak ada menarik2nya karena sejauh mata memandang itu cuma kebon sawit & HTI. lebih bagus itu acara dipindah aja ke daerah lain yang lebih bagus fasilitasnya, daerah itu difokuskan sebagai daerah industri aja.
menteri pendidikan yang nggak paham soal gizi & bisnis pangan ujug2 urus soal makanan. lagi ini siapa konsultannya sih sampai ada anggaran makan gratis di anggaran pendidikan?
alat tes PCR zaman covid sebetulnya bisa dipakai untuk tes kecocokan paternitas. cuma nggak ada yang mau kerjakan karena biaya nggak mahal tapi repot kalau sampai dipanggil sama polisi pas terjadi keributan.
pertanyaannya sederhana: seberapa banyak kontribusi negara terhadap keberhasilan tersebut? itu sudah. kalau nggak banyak kontribusinya, berarti tanpa negara pun orang2 itu bakal tetap berprestasi.
pasti menyesal nggak mau dieksekusi dari dulu2, sekarang kalau sampai dipaksa harus eksekusi, malah bisa hilang dari peredaran politik.
LMK itu hanya bisa menagih dengan bukti 2 hal: - surat kuasa dari pemilik hak cipta - bukti pelaku usaha menyetel lagu2 yang hak ciptanya dikuasakan pada LMK. penagihan ini kan sama kayak nagih utang, harus ada 2 dokumen: bukti utang & surat kuasa penagihan. itu sebab menyetel royalty free music
calon SJW, kuliah useless degree... tapi untuk protesnya yang sekarang, saya dukung, itu kenyataan. tapi ingat, situ juga bukan siapa2 kalau kita nggak memandang kakeknya.
pakar hukum kawe kayak begini. remisi itu hak napi. paham konsep pemasyarakatan nggak? kalau nggak usah ada remisi, minta ke DPR buat aturan khusus koruptor nggak bisa dapat remisi.
zaman perang sudah canggih, kita malah tambah infantri & kodam. tambah anggaran, yang ditambah bukannya kecanggihan teknologi, tapi malah tambah pasukan & fasilitas pejabatnya.
dokter spesialis nggak datang berhari2, tapi dokter jaga periksa bisa beberapa kali setiap hari, namanya juga di ICU. dokter jaga lapor ke dokter spesialis. kalau nggak ditangani, itu pasien yang masuk ICU sudah wafat dari kapan hari...
dana bantuan begini harus berbasis per kepala & ada audit dari BPK. kalau institusinya nggak siap dengan instrumen pelaporan keuangan yang jelas, nggak bisa terima. itu sudah.
jualan agama digoreng dadakan, gurih gurih nyoy... terima duit dari negara, harus siap diaudit BPK aja.
harus revolusi soal anggota dewan ini. jumlahnya kebanyakan, harusnya cukup 100an orang. ada laporan kinerja yang harus dilakukan & bisa dilihat masyarakat. untuk THP & fasilitas, seharusnya maksimal setara dirjen.
laporan keuangan hasil rekayasa, lalu minta tantiem, duitnya entah dari mana. harusnya sistem target aja, bonus besar menanti kalau mencapai/lebih dari target. kalau kurang apalagi rugi, malah harus didenda sampai ikut tanggung kerugian. biar nggak sembarang orang mau jadi direksi & komisaris.
kebebasan berpendapat itu ada batas. pendapat soal makar cuma bisa di luar negeri kalau negara setempat membolehkan karena ada beberapa negara melarang isu politik negara lain dibicarakan di negara mereka. kalau di dalam negeri omong makar, walau secara damai itu masuk pemberontakan. masih untung...
mau penerimaan pajak naik? intensifkan high hanging fruits, terutama wajib pajak di daerah & sektor informal. lalu jangan kejar laporan, nggak guna, yang penting itu bayar pajaknya. lebih bagus langsung pakai norma, potong di transaksi. yang bakal buat pendapatan pajak naik: wajib tunjukkan bukti...
sesuai prediksi, keracunan bakal jadi berita sehari2 karena standar yang nggak jelas. ahli hama disuruh urus gizi ya harus terima yang makan keracunan. memang itu kan caranya ahli hama bekerja.
