paham dasar hukumnya nggak? disita itu tujuannya supaya orangnya bayar pajak & dendanya. karena artinya dia selama ini memanfaatkan jalan milik negara tanpa bayar pajak. kalau orangnya nggak mau bayar pajak & dendanya, maka aset tersebut dilelang. pemerintah dapat pembayaran dari hasil lelan
5 tahun pegang bidang ini, yang ada malah kayak membesarkan anak macan. sekarang malah takut kudeta jadi diberi banyak konsesi. lihat apa yang dilakukan hegseth di amrik, dia malah utamakan perbanyak orang di lapangan, artinya yang pangkat rendah. kata dia, jenderal lebih banyak dari WW2 apa buat...
dari BUMD ke gubernur itu ada jarak secara organisasi, nggak bersinggungan langsung. kalau sampai kena, artinya ada campur tangan yang terlalu jauh, melanggar GCG. nggak mungkin juga KPK geledah rumah pribadi kalau nggak ada indikasi keterlibatan.
polisi nasional (yang terpusat) harusnya fokus pada kejahatan2 besar, macam FBI. kalau kasus2 pidana ringan, serahkan ke pol pp aja. jadi kantor polisi nasional itu hanya sampai di kota/kab. polsek itu biar diurus pol pp aja. lalu lintas biar diurus kemenhub. pisahkan dari polisi nasional.
nggak beda sebetulnya dengan syeikh gunung bohong, doyan menipu pakai istilah. efisiensi? yang terjadi itu realokasi anggaran. efisien dari mana, jumlah menteri wamen, stafsus malah tambah >100%. nggak heran defisitnya makin menggila.
merampas itu harus pakai surat perintah pengadilan. lebih tepat itu disita sampai denda dibayar. kalau data di hapus, itu terserah kebijakan pemerintah tapi barangnya tetap harus dikembalikan & bisa dipakai untuk koleksi atau dipakai di jalan pribadi.
kalau tentara boleh bawa senpi keluar dari markas/pangkalan sementara situasi nggak sedang perang, negara ini nggak baik2 aja. pilihannya nggak ada senjata boleh keluar dari pangkalan/markas atau rakyat boleh bebas bawa senpi.
kelasi 2 itu pangkat setara prada, tertendah di tentara. mau punya mobil innova? bisa bawa senjata api keluar dari markas/pangkalan? padahal kondisi nggak sedang perang.
cari yang nggak ada pejabat minta duit di luar yang resmi, nggak ada ormas minta sumbangan + THR, nggak ada preman yang minta duit keamanan. terus sudah kayak begini tentara malah disuruh kerja di posisi sipil?
ada negara yang berpikir mempermudah yang rumit, tapi di kita kan prinsipnya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? dengan begitu ASN yang kebanyakan jumlahnya dapat kerjaan, pejabat2nya terlihat sibuk.
macam obat di pasar malam, semua penyakit bisa sembuh, kenyataan nggak ada 1 pun penyakit yang sembuh. jangan sampai orang beli produk/jasa karena ditodong...
tifoid itu infeksi sistemik. jangan sampai bakterinya mati, sel2 tubuh orangnya juga ikut mati mirip kemoterapi kanker. lalu apa bisa jamin nggak kambuh? karena pengobatan antibiotik aja harus 14 hari supaya nggak kambuh. ini saya cek ke AI.
terus buat yang baru padahal perubahannya nggak banyak & nggak signifikan. baru mulai signifikan padahal 3 tahun sekali lah, 5 tahun juga bisa kalau pakai yang spesifikasi lumayan tinggi. ini yang buat pasarnya melemah.
paling ditolak itu penempatan tentara ke ranah sipil. kalaupun mau kompromi, seluruh fasilitas & kepangkatan militernya harus dibekukan jika tugas di luar militer, harus lulus fit & proper test, mereka jadi sipil & harus diadili secara sipil jika ada pelanggaran hukum. untuk usia pensiun
bukan 'yang penting murah' tapi rakyat sudah tau di mana beli barang yang biasa mereka beli dengan lebih murah. itu yang bakal kebanjiran pembeli, economies of scale. terima kasih untuk toko online, buat barang2 yang tadinya sebetulnya sudah murah di toko2 tertentu jadi lebih murah lagi...
supaya kepercayaan publik meningkat, petugas lalu lintas yang di lapangan wajib pakai bodycam & harus livestreaming yang bisa ditonton siapa aja yang minat. begitu pula di penjara, pasang ip cam di semua selasar.
